Sejumlah pemilik perusahaan, pengasuh pondok pesantren dan intansi terkait Kota dan Kab. Tasikmalaya mengikuti sosialisasi tentang izin tinggal orang asing dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) online./Ter

Sejumlah pemilik perusahaan, pengasuh pondok pesantren dan intansi terkait Kota dan Kab. Tasikmalaya mengikuti sosialisasi tentang izin tinggal orang asing dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) online.

Acara yang digagas pihak Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya ini digelar di Hotel Horison, Selasa pagi kemarin.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya, Afi Kahfian, mengatakan, tujuan dari sosialisasi ini di antaranya untuk menyampaikan program dan peraturan keimigrasian. Apalagi, terkait peraturan keimigrasian selalu saja ada yang baru. “Maka dari itu, perlu penyampaian/sosialisasi secara berkelanjutan,” kata Afi diwawancarai di sela acara.

Afi juga meminta kerja sama semua pihak dalam menyikapi keberadaan para kewarganegaraan asing, baik yang berada di perusahaan (pekerja) maupun lembaga-lembaga lainnya seperti di pesantren-pesantren.

“Tolong dibantu dalam hal pengawasannya. Apalagi, keberadaan orang asing saat ini sudah menjadi isu-isu nasional. Maka dari itu harus terus diawasi,” pintanya seraya menyebutkan, jumlah orang asing yang ada di bawah kewenangan Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya (Priangan Timur) berkisar 200an orang.

Lantas bagaimana sikap pihak Imigrasi jika ada orang asing yang melanggar aturan? “Kita lihat tingkat kesalahannya. Fatal atau tidak. Kalau fatal, ya kita langsung deportasi, tapi kalau tidak kita lakukan pembinaan. Tergantung tingkat kesalahan. Jadi kalu bisa diluruskan, kita luruskan sesuai prosedur,” jawab Afi.

Salah satu peserta sosialisasi, H Imih Misbahul Munir, mengaku sangat mengapresiasi acara ini. Malahan, ke depan ia berencana mengajak pihak Imigrasi bekerja sama dalam hal sosialisasi data kependudukan orang asing.

“Karena yang namanya dokument kependudukan, semuanya berawal dari kami. Oleh sebab itu, perlu kiranya kami (Disdukcapil-Imigrasi) bekerja sama lebih lanjut dalam hal sosialisasi, pengawasan sampai penertiban dokumen kependudukan orang asing,” kata Imih yang juga  Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya. ter

Oleh: Piter

Asep Muslim
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kab. Tasikmalaya, Asep Muslim, meminta biaya operasional (BOP) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik segera dicairkan.

Apalagi, berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen PAUD Diknas, seharusnya BOP harus sudah diterima oleh setiap lembaga penerima manfaat pada Juli lalu, persisnya sebelum penerimaan peserta didik baru (PPDB). Tak pelak, ia pun menuding ada elemen/oknum yang menyebabkan dana ini tak kunjung turun.

“Saya melihat di sini ada keterlibatan Ikatan Penilik Indonesia (IPI), misalnya di pengumpulan surat pesanan bahkan sampai mengusung pesanan milik salah satu perusahaan. Padahal IPI itu tidak punya kewenangan atau kapasitas untuk itu sehingga hal ini secara langsung maupun tidak, telah berdampak terhadap turunnya BOP,” ujar Asep Muslim.

Terkait tudingan tersebut, Asep mengaku memiliki bukti. " Saya punya bukti adanya indikasi IPI yang mengarahkan supaya membeli ke perusahaan tertentu. Ada juga yang mengintruksikan membagi rata pembelian, padahal kalau sudah gelar produk, lembaga bebas membeli kemana saja. Tidak boleh diarahkan lagi. Ini jelas sudah menyalahi aturan, " tandasnya

Asep menerangkan, tugas IPI sejatinya sebatas mendampingi pembuatan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)  supaya tidak melanggar juknis. Ia juga meminta agar BOP ini jangan dilihat nilainya yang fantastis, tapi seharusnya ke tanggungjawab elemen terkait untuk mensukseskan dan mengamankan BOP supaya tepat sasaran dan tidak melanggar juknis. Misalnya, kata dia, untuk buku ada barco isbn dan ape harus berstandar SNI.

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (Ampedi) Kab. Tasikmalaya, Ikbal Nasihin, juga menyoroti hal ini. Malahan, pria gempal ini menyesalkan adanya undangan dari ketua IPI yang mengumpulkan lembaga Kober dan TK di rumahnya, Senin (18/9) di kawasan Singaparna. Ikbal menduga, ada penggiringan kepada para pengelola Kober dan TK oleh ketua IPI agar membelanjakan BOP yang diterima masing-masing dari mereka ke perusahaan tertentu.

“Kalu tidak ada apa-apa, kenapa tidak izin terlebih dahulu ke Kepala Dinas Pendidikan atau Kabid yang membidanginya selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) BOP?” heran Ikbal.

Lagi pula, masih kata Ikbal, kalau pun tujuan dari dikumpulkannya para pengelola lembaga pendidikan tersebut guna membahas persoalan administrasi, tetap tak ada korelasinya sebab, secara struktural kedinasan, kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) lah yang berhak, bukan IPI. Atas dasar kejanggalan-kejanggalan itu, Ikbal mengaku segera berkoordinasi dengan lembaga hukum guna memastikan proses BOP ini sesuai atau tidak.

Oleh: Piter

Lahan Penghasil Pangan terus Menghilang - Gus
Pejabat Dinas Pertanian Nyatakan, konsekuensi untuk Kota Hendak Maju Pemilik modal investasi properti di Kota Tasik, hingga akhir-akhir ini, jadi bagian yang terus berdenyut tak henti. Bisnis perdagangan perumahan bergerak beda dengan banyak dunia home industry yang melesu. Halnya industri alas kaki di sentranya, Kec.Tamansari, hampir bisa dikata mati. Lantaran seret pembeli.

Yang jadi koreksi, semarak dagang rumah-rumah itu menyasar sawah-sawah cukup kentara di banyak tempat. Kalangan developer terlihat biasa ambil langkah gampang, tutup pesawahan. Gantikan dengan kompleks perumahan. Tak lagi mengenal lokasi beririgasi teknis atau tadah hujan. Pun tanpa menghadirkan kembali areal pertanian pengganti.

Acap mengemuka dari pejabat berwenang, dalam setiap tahun areal pertanian menyusut tak kurang 10%. Kondisi ironis di tengah angka jiwa penduduk yang terus tumbuh setiap saat. Areal pesawahan, penghasil makanan pokok yang makin menyusut. Praktis menurunkan angka produktivitas hasil pangan sebagai kebutuhan pokok.

Keacuhan yang terjadi kini, bisa jadi dosa besar bagi generasi mendatang. Jika selama ini penyelenggara daerah punya asumsi kebutuhan pangan bisa didtangkan dari luar, keberadaan nasib pesawahan yang sama bisa terjadi, memosisikan penyusutan produksi padi belum lagi ditimpa krisis air, buah keacuhan hingga keserakahan sekarang.

Sejatinya ketidakpedulian sampai menghilangkan lahan penghasil pangan ini, pada kebijakan lain hadir program percetakan lahan baru, sawah baru. Di masa lalu, pemerintah masih mengakrabkan opsi program melakukan intensifikasi lahan pertanian. Menyiasati upaya, menerapkan teknologi untuk menghasilkan panen berlebih di lahan yang ada. Sekarang yang lebih banyak mengemuka, ganti rezim dengan banyak aksi kompetisi sempit. Yang ada sarat kontestasi politik praktis.

Sekilas penghilangan pesawahan dengan sebagian menimpa areal beririgasi teknis, misal di tepian ruas Jl Letjen Mashudi. Di sepanjang lajur jalan pinggiran kota ini kawasan pemukiman bermunculan. Setelah jauh sebelumnya terbangun di sekitar Simpang Lanud Wiriadinata yakni, Bumi Parahyangan, kemudian merentet ke arah selatannya ada kompleks perumahan Garuda Mas.

Memasuki wilayah Kelurahan Kersanagara hingga betulan Gunungkalong, masih di ruas jalan itu, dalam beberapa bulan ini bermunculan potret serupa. Tengah dipacu pembangunan perumahan-perumahan seperti ada yang berlabel, Pelangi Residence dengan proyeksi akan membangun rumah sekitar 230 unit, memakai lahan luas berhektar.

Masih tak jauh dari lokasinya ke arah selatan lagi, dengan menyita lahan seluas 3 hektar, ada kompleks perumahan Bumi Karsanegara. Sedikit ke arah timur di betulan Gunungkalong, Kelurahan Kersanagara, ada kompleks perumahan Saphire Residence, di depannya dengan lahan yang terlihat cukup lahan, meratakan pesawahan, kompleks perumahan Wastu Kencana Residence.

Bertemu Lurah Kersanagara, Kec.Cibeureum, Yedi Sukma membenarkan, serbuan perumahan terus hadir. Namun pihaknya menjadi bagian yang tak mungkin menghalangi. Persepsi dia, para investor menggunakan lahan yang dipunya masyarakat. Sebelumnya, mereka bebaskan dulu lahan itu. Bisa dengan waktu yang tidak pendek proses pembebasannya.

“Setelah itu baru dirintis pembangunannya, diawali memintai persetujuan/rekomendasi warga di sekitarnya. Hingga dokumen perizinan yang dipegang dari instansi berwenang,” ujar Yedi kepada Tasikplus, Rabu pekan lalu. Sempat pula lurah ini berterus terang, kerap dibuat tak berdaya kecuali mesti turut mendukung proses pembangunan perumahan setelah keseringannya, developer sudah memegang surat dukungan warga yang bertandatangan.

“Jika sudah demikian, pilihannya menyetujui. Pasalnya, warga seolah sudah menghendaki. Begitu pun instansi di atasnya seperti sudah menunggu, bisa jadi sasaran manakala (lurah) tak juga menyetujui. Finalnya dalam pembahasan di tingkat dinas, pilihannya lagi menyetujui sekalipun masih berpeluang menyampaikan saran/masukan agar kehadiran perumahan tak sampai ada dampak dilingkungan, seperti munculnya genangan/banjir, atau pertentangan lain di masyarakat.

Mudahnya perizinan

Dalam satu lansiran dulu koran ini, seorang pemerhati kebijakan pemerintah, Sukinta menengarai, merebaknya bisnis perumahan yang menyita lahan-lahan sawah lantaran mudahnya perizinan di dapat dari pemerintah. Logikanya, tak akan mewujud satu kompleks perumahan saat tak kelar rupa-rupa dokumen perizinannya.

Mudahnya memberikan izin, dipersepsikan ia, mudahnya terlarut dalam logika asal menghasilkan duit bagi pemerintah daerah. Kebijakan yang progaruk lahan pertanian setelah terkesan pemerintahan dikelola terlarut dalam pendekatan bisnis. Tak acuh dengan potensi krisis pangan, raibnya lahan pertanian akibat cara berpikir instan. Yang penting asal hasilkan tambahan pendapatan daerah.

Kondisi ini makin parah dengan keabaian atas lahan-lahan serapan air. Area resapan tak karuan kecuali hilang. Saat hujan gelontornya merendam daerah berpermukaan rendah. Kemarau tak lama ditimpa krisis air, sebab tak banyak area resapan. Saran Sukinta, kebijakan pemerintah tetap kukuh dengan kepedulian pada lingkungan. Visi kota perdagangan, tak harus mengorbankan struktur lingkungan yang ada. Sebaliknya struktur ini mesti dipelihara, disempurnakan, agar tak menimbulkan dampak bencana.

Di tangan pemerintah daerah

Dalam catatan Tasikplus, di awal semarak bisnis perumahan ini pada awal tahun 2011, kala itu saja di kota kecil Tasik, sudah hadir penginvestasi setidaknya 11 developer yang terus menyulap lahan kosong jadi kompleks perumahan. Dari jumalh 11 titik invstasi ini menghasilkan sekitar 1.000 unit rumah berbagai tipe/ukuran, hingga pertengahan tahun.

Deru konversi lahan, berada dalam lingkup wewenang pemerintah daerah. Coba mengantisipasi alih fungsi lahan ini pemerintah pusat, menyiasati dengan menerbitkan satu regulasi, mengeluarkan UU Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Semangat UU itu, menahan garuk lahan-lahan pertanian produktif, beririgasi teknis, tidak dikonversi. Kalau dikonversi, dan lahan irigasi teknis yang kena konversi, maka pihak terkait wajib mengganti empat kali lipat di tempat lain.

Akademisi Unsil dosen Geografi, Dr Siti Fadjarajani, masih dalam catatan Tasikplus sebelumnya berpendapat, sekarang ini ada aksi masif eksploitasi lingkungan. Persepsinya tak saja pesawahan yang jadi tertutup kompleks perumahan. Tapi bebukitan sebagai bentang alam dan memiliki fungsi ekologis, hidrologis, klimatologis. Kecuali eksploitasi, berbasis ekonomi.

“Ketika manusia memanfaatkan alam terlalu rakus, ekploitatif, eksploratif, ini akan da akibatnya. Keramahannya hilang. Alam akan bereaksi,” tandasnya kala itu.

Wisnu, seorang pegawai di satu aktivitas pembangunan perumahan di betulan Jl Letjen Mashudi, meyakinkan bahwa pilihan membuka lahan-lahan baru pemukiman tak lepas dengan pertimbangan kawasan dengan peruntukannya. Di wilayah Kec.Cibeureum dan Tamansari, seperti lokasi perumahannya sekarang merupakan daerah dengan peruntukan untuk pemukiman, bisa dijadikan kompleks perumahan.

Seterusnya yang dipersiapkan adalah kepemilikan lahannya, mengurusi perizinanannya diawali rekomendasi warga. “Seterusnya satu lahan dipilih setelah sesuai peruntukannya adlaah peluang pasarnya,” tambah ia.

Dianggap konsekuensi

Pernyataan kontra terdengar dari pejabat di dinas terkait. Persisnya dari Sekretaris Dinas Pertanian, Drs Abu Mansur. Ia berujar bahwa alih fungsi lahan merupakan konsekuensi yang harus diterima untuk sebuah kota yang hendak maju.

Ia menyampaikan, data terakhir luas sawah atau lahan basah yang masih tersedia di Kota Tasik sekitar 5.950 hektar, setelah dikurangi alih fungsi lahan seluar 12 hektar. Sementara untuk lahan kering luasnya 6.500 hektar.

“Untuk membatasi penggunaan lahan sawah produktif, kami sedang membuat rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B), saat ini masih dalam tahap kajian. Kita targetkan akhir tahun ini selesai,” katanya.

Diungkapkannya, berdasarkan hasil kajian di 30 tahun ke depan, batas minimal lahan pertanian sekitar 1.002 hektar. Jumlah tersebut, jika alih fungsi lahan tidak bisa dihindari.

Abu mengamini bahwa dengan ketersediaan lahan yang ada saat ini saja, kebutuhan pangan, khususnya beras, masih kekurangan 20 ribu ton per tahunnya. Sebagai solusinya, untuk pemenuhan pangan, otomatis harus mendatangkan dari luar daerah.

Dimintai persepsinya kenapa lahan sawah yang paling banyak disasar pengusaha perumahan, Abu menjawab, “Karena banyak di antaranya yang terletak di lokasi strategis, dan kita tidak bisa melarang pemilik menjual lahan miliknya. Untuk meminimalisasi itu semua, kita arahkan (pengusaha) agar memanfaatkan lahan kering,”.

Kabid Tertentu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota Tasikmalaya, Tateng, menerangkan, di soal penerbitan kelangsungan pembangunan perumahan, kewenangan  pihaknya hanya sebatas melakukan penerbitan izin. Itupun jika semua persyaratan dan rekomendasi dari intansi terkait sudah lengkap.

“Pintu masuk awal memang ke kita sebab, formulir pengajuan perizinan adanya di kita. //Nah//, nanti dalam formulir itu tertera lengkap apa-apa saja yang harus ditempuh atau disiapkan. Kalau semuanya sudah lengkap, masuk lagi ke kita untuk penyerahan berkas. Setelah itu baru kami akan melakukan proses penerbitan izin. Lama waktu pemerosesannya maksimal dua minggu,” papar Tateng, Rabu pagi kemarin.

Ia menyebutkan, tim teknis yang terlibat dalam pembahasanya sangat banyak, terdiri Dinas PUPR, PRKP, LH, Dishub, Bag. Hukum, Damkar, Satpol PP, kantor kelurahan, kecamatan dan BPN.

Oleh: Piter/ Hapid

Menggunakan bekas dapur lantaran tak ada lagi ruang

Para pemohon Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tengah antre menunggu giliran perekaman di kompleks Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya, Rabu (13/9) pagi.

Pemandangan ini terjadi setiap harinya. Namun ada hal memprihatinkan di luar antrenya mereka. Ternyata, ruang rekam e-KTP ini memanfaatkan bekas dapur dinas. Luasnya pun hanya 1,5 X 3 meter. Selain pengap, petugas dan pemohon juga harus rela menahan bau tak sedap, semisal bau pesing yang menyeruak dari dua //water closed// (WC) yang berada persis di sebelahnya.

Kepala Disdukcapil, Imih Misbahul Munir, mengungkapkan, pihaknya terpaksa menggunakan bekas dapur lantaran tak ada lagi ruang yang bisa dimanfaatkan. Sementara pelayana e-KTP merupakan kebutuhan dasar masyarakat cukup umur yang tak mungkin diabaikan.

Oleh: Piter

Ikbal Nasihin
Ketua Aliansi Pendidikan, Ikbal Nasihin, meminta agar pihak Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya, lebih selektif lagi saat memeriksa barang lelang proyek.

Pasalnya, ia menemukan ada proyek pengadaan senilai Rp 2 milyar Tahun Anggaran (TA) 2017 yang bersumber dan dari APBD kabupaten barangnya tidak sesuia dokumen lelang. Padahal, sesuai peraturan, barang yang dibeli harus berlisensi SNI.

"Dalam UU No. 80 Tahun 2013 dan Kepmen Perdagangan No. 4 Tahun 20017, kan jelas bahwa barang yang dibeli dari dana pemerintah wajib Standar Nasional Indonesia (SNI),” terang Ikbal.

Tapi pada kenyataannya, lanjut Ikbal, dirinya justru menemukan barang yang dikirim pemborong/pemenang tender dalam proyek pengadaan ini tidak ber-SNI. Sehingga ia meminta agar pengadaan barang itu tidak dibayar dulu oleh panitia kegiatan sebelum si pengusahanya dipanggil terlebih dahulu guna mempertanggungjawabkan spek barangnya.

Sisi lain, Ikbal menyarankan agar para pengelola PAUD di kabupaten yang tak lama lagi akan menerima bop PAUD dari Dinas Pendidikan juga harus selektif dalam melakukan pembelanjaan barang. Misalnya dengan tidak membeli barang yang tidak berlisensi SNI. "Lihat dulu produknya. Untuk buku, ada ISBN-nya tidak, untuk barang tiga dimensi ada SNI-nya tidak, kalau tidak ada jangan dibeli!” sarannya.

Malah, Ikbal menyoroti bahwa menurutnya masih ada penilik di dinas yang tidak faham, bahwa produk yang ikut display BOP harus dibeli atau dibagi rata. Padahal, jelas dia, setelah display atau gelar prodak tidak lagi ada penggiringan atau diatur-ataur untuk dibagi pembelanjaannya.

“Ssoal mau membeli barang ke mana itu otoritas lembaga. Kan sudah gelar produk? Kalau harus dibagi-bagi dan dibeli semua, kalau barangnya tdk ISBN atau SNI, gimana? Masa dipaksa harus dibeli, ini namanya penggiringan. Dan ini jelas melanggar aturan,” tegasnya.

Oleh: Piter

Tukang Daging

Sampai kembali ke Idul Adha. Umat Islam merayakannya pada Jumat (1/9) kemarin. Bagi banyak orang, tibanya Lebaran haji ini bisa dikata mendatangkan berkah tersendiri. Mulai dari berkah mengais pahala karena bisa ikut berkurban (bagi yang mampu), sampai berkah mendapat daging hewan kurban.

Namun kondisi berbeda dialami para pedagang daging sapi. Memasuki momen ini, omset penjualan mereka menurun. Bahkan persentase turunnya bisa mencapi 50%. Meski begitu, para pedagang mengaku sudah tak kaget lagi dengan situasi seperti. Sebab, sudah rutin terjadi setiap tahun.

Penuturan H Jajang, misal, pedagang daging sapi di pasar Cikurubuk ini setelah mengaku terkena turun penjualan, kondisi normal/omset penjualan kembali stabil lagi sekitar dua minggu pasca-lebaran.

“Kalau biasanya dalam sehari saya mampu menjual sampai satu ekor sapi dengan jumlah dua kuintal, selama momen Idul Adha paling hanya mampu menjual setengahnya,” ujar dia dengan ungkapan bahasa Sunda.

Penurunan omset selama moment Idul Adha juga diamini pedagang daging sapi lainnya, H Didi. Setelah tak juga kaget, pedagang satu ini masih terbantu langganan tukang baso. Jadi penurunan omsetnya tidak sampai 50%. Alhamdulillah,” aku H Didi, Kamis kemarin.

KepadaTasikplus, kedua pedagang menyampaikan, harga daging sapi saat ini Rp 115 ribu per kilogramnya. Kemudian soal turunnya omset jual, dari penelusuran dialami pedagang sate. Khususnya sate sapi. Bo’i, misalnya. Pedagang sate yang bisa berjualan di simpang Gunung Sabeulah ini memilih untuk tidak berjualan sate, hingga tiga hari pasca-Idul Adha. Alasannya, sepi pembeli, dan memilih diam di rumah.

Oleh: Piter


Warga Kampung Leuwipanjang, Desa Sukapura, Sukaraja mengeluh, karena air ledeng yang mereka tampung, selain airnya keruh, juga timbul jentik-jentik ketika tiga hari ditampung di dalam bak.

Menurut seorang warga, ketika ia menampung air diawali dengan kondisi air keruh pada dinihari. Selanjutnya, sekitar tiga hari kemudian air dalam bak itu mengandung jentik-jentik. Kondisi seperti itu menurut warga sudah terjadi beberapa bulan lalu.

Untuk itu, mereka minta agar dinas terkait atau PDAM Tirta Sukapura segera menyelidik penyebab air keruh dan banyaknya jentik yang muncul

Oleh: Cecep SA

Tasikplus

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/W-JRJTUDA6Pp2A511aWOLloJnEbtPE-IO8Q6lTekQ0B1zTZVQ7Qz8Y1b7mgcjQvlw8e8mglom-Iyyg=s599-no} Tasikplus menyuguhkan kabar seputar Tasikmalaya dan wilayah sekitarnya {facebook#https://www.facebook.com/Tasikplus/} {twitter#https://twitter.com/skutasikplus} {google#https://plus.google.com/+SKUTasikplus} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UChrZkFoikBU9_r7s4pFafcg} {instagram#https://www.instagram.com/tasikplus/}
Diberdayakan oleh Blogger.