Menjadi kabar akrab terdengar. Pemkab Tasikmalaya, cukup getol beli kendaraan berupa mobil-mobil dan motor dinas. Namun ironi, dengan wilayah begitu luas dan teradministrasi dalam 39 kecamatan, pemda ini hanya memiliki lima unit mobil pengangkut sampah yang jalan.
Dalam setiap harinya, instansi terkait mencatat angka produksi sampah yang dihasilkan dari limbah rumahtangga dan yang lainnya di Kab.Tasikmalaya, mencapai lebih dari 900 ton. Kelima unit armada sampah tadi yang bolak-bolak angkut dan buang sampah, sejak pagi hingga sore.
Pengangkutan sampah dari lokas-lokasi yang ditetapkan dan terjangkau, ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Penduduk Kab.Tasikmalaya, 1,4 juta jiwa. Dari jumlah penduduk itu akhirnya menghasilkan volume sampah tak kurang 914 ton per hari.
Dalam satu obrolan, Kepala Bidang Bina Produksi Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Aam Rahmat Selamet mengungkapkan, setiap harinya armada mengangkut hingga 914 ton sampah. Dari tujuh armada yang dimiliki dua unit di antaranya sudah tidak jalan karena rusak.
Dengan armada, terpaksa menambah jadwal pengangkutan. Saking luasnya wilayah kabupaten, truk sampah hanya bisa menjangkau sejumlah kecamatan tertentu. Sementara sebagian besar tak terlayani, dan mendorong sistem buang sampah secara swadaya.
"Armada kami baru melayani empat kecamatan yang tampak paling menonjol dari perkembangan ekonominya, dan di situ pula sebagian besar sampah diproduksi," kata Aam.
Keempat kecamatan itu antara lain Kecamatan Karangnunggal menjadi wilayah yang paling banyak menyumbang sampah rumah tangga sebanyak 44 ton per hari. Disusul Cigalontang 36 ton, Singaparna 35 ton dan Manonjaya 32 ton.
Sedikit memerhatikan keadaan kendaraan dinas di lingkup pemkab ini, merebak di tiap dinas. Pejabat hingga eselon IV umumnya sudah difasilitasi kendaraan untuk berangkat dari rumah ke kantor. Pejabat eselon III-nya, rata-rata berkendaraan mobil.
Anggota Dewan tiap orang punya mobil fasilitas dinas, hingga setingkat pemerintahan desa terfasilitasi seunit mobil. Dalam beberapa tahun terakhir pemkab paling demen beli mobil-mobil. fir



Rencana pemerintah pusat mengadakan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) terus berlanjut. Saat ini pemerintah daerah (kota/kabupaten) diminta untuk mengusulkan jumlah kebutuhan pegawai. 
Menyertai kabarnya lagi, rekrutmen P3K ini akan jadi prioritas asal tenaga kontrak Kategori Dua (K2). Sehingga bisa menutup peluang bagi pelamar umum. Adapun alah satu daerah yang telah diminta pemerintah pusat mengusulkan kebutuhan pegawai ini adalah Kota Tasikmalaya.
Sekretaris Daerah (Sekda) H Ivan Dicksan Hasanuddin usai menggelar rapat pembahasan rencana rekrutmen P3K bersama wali kota, Kamis (7/2) mengatakan, sesuai permintaan pusat, pemkot sudah mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Jumlahnya sebanyak 160.
Rinciannya, untuk tenaga pendidik, dan penyuluh pertanian. Namun juga kemudian berapa jumlah yang diakomodir nantinya, sambaing sekda, tergantung pusat. “Yang jelas kita sudah mengusulkan sesuai kebutuhan.” Kata Sekda Ivan.
Sesuai data base yang ada di kota, jumlah K2 tenaga pendidik sebanyak 138 dan sisanya penyuluh. Data tersebut sesuai dengan jumlah pegawai K2 Kota Tasik yang tercatat di BKN. Jumlahnya sebanyak 160. “Kita berharap beban P3K ini dapat dicover oleh pemerintah pusat, kabarnya saat ini masih dalam tahap pembahasan,” akunya. 
Kalaupun pemerintah pusat tidak bisa mengkaper itu, dan harus menjadi tanggungan daerah, berarti pemda harus melihat kemampuan APBD. Hasil komunikasi dengan sejumlah daerah lain, lanjut sekda, pun sama. Seperti ASN, harapan gaji P3K ditanggung oleh pusat.
Pegawai K2 ini kan tidak hanya terdapat di sektor pendidikan dan penyuluh, juga terdapat di sejumlah instansi lainnya. Ke depan, harap sekda, mudah-mudahan rekrutmen P3K juga dapat dilakukan untuk pengisian di dinas teknis.
“Selain mengakomodir K2, kita berharap formasinya dibuka untuk non-K2. Mengingat, untuk tenaga pendidik dan penyuluh, sesuai dengan perjanjian kerjanya, tidak bisa dipindah ke lain dinas,” beber sekda.
Berdasarkan informasi pusat, bulan Maret tahapan rekrutmen P3K sudah harus dimulai, teknis rekrutmennya pun kemungkinan diatur oleh pusat, seperti halnya tes CPNS lalu. pid 


Jalan tembus Ciawi-Singaparna atau biasa disingkat Cisinga, Kab. Tasikmalaya, belakangan ini jadi tempat berkerumunnya warga, khususnya di hari Minggu. Ada yang untuk sekadar berolahraga, jalan-jalan, sampai mengais rezeki dengan berjualan.
Pantauan di lokasi, persisnya di Kp. Cihanyir, Desa/Kec. Sukahening, Minggu (03/02/2019) pagi, daerah ini selalu dipadati warga. Keberadaan jembatan pembatas desa menjadi daya tarik tersendiri bagi warga.
Tendy Gio, warga setempat mengabarkan, selain warga Tasik, banyak pula warga luar daerah yang datang sekedar ingin tahu dan menjawab rasa penasaranya seiring sempat viralnya lokasi ini.
"//Seueur A, tiap Minggon pagi mah pinuh, malahan ti Bandung ti Ciamis oge sok aya nu malampir ka dieu//," kata Tendi menyampaikan ulang pernyataan Dede, petugas parkir setempat. yang senang lantaran penghasilannya bertambah setelah adanya tempat ini.
Terpisah, seorang pengunjung sebut saja Ecin menuturkan, spot ini menjadi tempat pavoritnya untuk berolahraga jalan santai. "//Ibu mah// tiap hari minggu A jalan santai bareng keluarga sekaligus wisata kuliner," akunya sambil malu malu.
Selain pengunjung dan petugas parkir, pihak lain yang merasa diuntungkan dengan ini yakni para pedagang. Seorang pedagang mengaku bisa meraup Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta sekali jualan. Tak ayal mereka pun berharap pemda dapat menjadikan lokasi ini sebagai lokasi baru Car free Day. ter



Menyertai kepemimpinan Bupati H Ade Sugianto, yang meneruskan H U Ruzhanul, bupati sebelumnya dan kini menjabat wakil gubernur (wagub) Jabar, mendesing kabar dari pemkab Tasikmalaya, dalam putusan kini untuk melakukan merampingkan struktur organisasi perangkat daerah (SKPD) pemkab. Jumlah bidang dinas teknis yang ada selama ini sebagian dimerger.
Pilihan eksekutif ini bahkan sudah jadi putusan yang disepakati dengan lembaga legislatif Kab.Tasikmalaya. Meski sudah kencang, memasuki TA 2019 masih dalam gelagat belum sampai pada tahap kentara/riil hasrat merampingkan SKPD ini. Sementara, pada kabar lain, tak ayal menghadirkan pula ketidaktenangan sekalangan pajabat yang bisa jadi tanpa jabatan.
Kecuali itu, berkait //budgetng// lagi. Pasalnya jika dipaksakan sekarang, sepertinya belum dimiliki argumen aman manakala anggaran yang sudah diketok tahun sebelumnya untuk kegiatan TA 2019, membiaya SOTK baru. Termasuk dokumen laporan hasil pemeriksaaan (LHP) dari BPK untuk kegiatan tahun 2018 pun belum kunjung diterima pemkab.
Bocoran sementara ini SKPD yang bakal kena lebur, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Unit-unit kerja teknis bidang di antaranya akan masuk ke Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menjadi satu rumpun di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
Nasib sejumlah bidang pada dinas teknis ini ug akan ada yang berpindah ke sekretariat daerah (setda). Ada yang dikembalikan seperti asalnya, misal struktur bidang dalam Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), akan disatukan kembali dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Pada sorotan lain, perubahan struktur kelembagaan ini akan sangat berpengaruh pada garapan-garapan yang sudah ditetapkan Bappeda. Sederet garapan tentunya hasil rangkum dari kegiatan musrenbang bertahap. Malah, mesti ada reorientasi kembali renstra. Perampingan SKPD, dalam rangka efesiensi anggaran, namun dalam klaim tetap memerhatikan soal hirarki kedinasan ke tingkat kementerian atau pusat.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tasikmalaya, Ade Sumanang menyetakan, pemkab sudah melakukan rancangan penataan kembali SOTK berkenaan dengan putusan melakukan perampingan. “Ya, ketika ini sudah jadi putusan, ya kita ikuti dengan kembali melakukan rancangan SOTK baru. Kita sudah melakukan analisis dan merancang-rancang struktur OPD yang baru,” akunya.
Dalam satu obrolan dengan Tasikplus, Ade mengesankan tak dalam kondisi repot merancang kembali unit-unit kerja SOTK ini. Terlebih itu ketika dipersepsikan dalam konteks loyal pimpinan. “Saya pun yakin dengan kematangan/kemampuan jajaran para pemimpin (di eselon II) untuk merealisasikan perampingan SKPD ini,” sebutnya.
Saat ditanya dengan kemungkinan risiko terdapat sejumlah pejabat yang kena pilihan non-job, malah Ade meyakini, hal itu takkan terjadi. “Perhitungan bakal adanya pejabat jadi non-job selepas perampingan SOTK menurut saya tak bakal terjadi. Sebab, nanti banyak pejabat memasuki tahun 2019 ini yang pensiun,” pendapatnya.
Belum dapat dipastikan  
Agak terdengar kencang realisasi merger dinas diharap tingkat elitis bisa berlangsung mulai tahun 2019, meski pada persepsi di lingkup-lingkup OPD, ragu itu terwujud. Gambaran lainnya, masih dalam spekulasi tinggi tercapai. Namun, informasi lainnya menyebutkan, dokumen formasi baru dinas sudah dalam bahasan pemprov Jabar setelah tahapan sepakat eksekutif-legislatif daerah.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) H Iin Aminudin, saat diminta tanggapannya pada Rabu (6/2) mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum dapat memastikan kapan SOTK baru ini bisa resmi terbentuk. Masih dalam proses pembahasan di provinsi, pasca-diusulkan ke pemerintah provinsi usai perda SOTK baru disepakati.
“Setelah disepakati, Perda STOK ini harus diregistrasi dan dievaluasi dulu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelasnya. Adapun berkenaan dengan beberapa OPD yang anggarannya sudah terlanjur dialokasikan, tidak jadi masalah. “Kan ada perubahan anggaran, nantinya pada saat OPD tersebut dilebur, dengan sendirinya anggaran pun akan dipindah ke OPD dimaksud,” ucap Iin.
Keyakinan sekda, pada dasarnya urusan itu tidak berubah. Hanya saja urusan tersebut dilaksanakan oleh SKPD berbeda. Termasuk perencanaan di Bappeda, misal yang semula tercatat di Dinas Tarkim, maka harus dipindah ke PUPR.
“Ikhwal kapan SOTK baru ini diberlakukan, kita belum bisa memastikan, yang jelas sejak perda ini disetujui, langsung disampaikan ke pemerintah provinsi. Proses pembahasan di provinsi paling cepat biasanya 15 hari. Kalau dihitung sejak usulan ini dilayangkan diperkirakan sudah lebih dari 15 hari,” aku Iin. 
Ia juga meyakinkan bahwa, menjalankan perubahan SOTK ini juga perlu melalui proses kajian secara matang dan komprehensif, mengingat banyak komponen di dalamnya akan terkena dampak, baik itu dari sisi anggaran, perencanaan, dan pegawainya. Selain SOTK baru, pembahasannya termasuk dengan pengisian sejumlah jabatan yang kosong. pid



Mulai tahun 2019, pemkot berencana menarik seluruh driver (sopir) berstatus ASN di lingkungan pemkot Tasikmalaya, untuk kemudian ditempatkan sebagai staf di tiap satuan perangkat kerja daerah atau SKPD, dan posisi mereka digantikan dengan driver out shorsing (sopir tenaga kontrak).

Sekretaris Daerah H Ivan Dicksan Hasannudin ditemui di Bale Kota Kamis (14/12/2018) mengatakan karena posisi pemkot hari ini kekurang tenaga/staf, sehingga untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan tertentu banyak OPD akhirnya menggunakan tenaga harian lepas (THL).

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kinerja di tiap OPD, terlebih banyak juga pengemudi yang sudah golongan IIIA, sehingga lebih pas untuk ditempatkan sebagai fungsional administrasi. Para sopir itu memegang berbagai kendaraan dinas hingga sopir pejabat.

Untuk driver atau pengemudi, rasanya akan lebih efesien jika menggunakan tenaga out shorsing, kecuali untuk posisi tertentu, seperti sopir wali kota, wakil wali kota, dan sekda masih menggunakan sopir berstatus ASN. “Yang lain kita sarankan ditarik menjadi staf untuk memenuhi kebutuhan OPD,” jelas sekda.

Berkenaan dengan alokasi anggaran, lanjutnya, tentu akan diatur sesuai standar pengeluaran untuk driver out shorsing. Ikwahl kekurangan tenaga administrasi pemkor, tak tercukupi rekrutmen baru, seperti belakangan ini melalui testing CPNS ada tambahan 277 orang.

Jumlah yang ada, aku sekda, dirasa masih sangat kurang. “Kebutuhannya kan cukup banyak. Dengan adanya penambahan staf, mudah-mudahan pelaksanaan tugas dapat tertangani dengan cepat, selain itu, jumlah THL juga dapat dikurangi,” ucapnya.

Tenaga sopir bagi para kepala OPD ini di lingkungan pemkot, kurang lebih sekitar 60 orang. Sementara itu, untuk kegiatan pengadaan jasa driver, disentralisir di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). pid



Memasuki pengujung tahun di 2018 ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kembali menerbitkan peraturan baru, untuk makin menyentuh segenap warga, selain memosisikan lebih ketat regulasi dari pengaturan awal/sebelumnya, menyasar kalangan pesertanya.

Peraturan baru tentang Jaminan Kesehatan itu yakni, Perpres Nomor 18/2018. Menurut Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tasikmalaya, Triwidhi H Puspitasari, peraturan presiden (perpres) anyar ini berisi penyempurnaan-penyempurnaan dari apa yang ada di peraturan sebelumnya.

“Perpres ini menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek, dan secara umum perlu diketahui masyarakat,” yakin Triwidhi pada Konferensi Pers Rabu (19/12), di aula kantornya, didampingi seluruh pejabat kepala bidangnya.

Di antara isi paparan dalam sosialisasi Perpres 18/2018, kini seorang ibu hamil mesti siap melaporkan janinnya, terutama saat lahir sebagai peserta JKN-KIS, paling lambat 28 hari setelah kelahiran. Aturan tersebut mulai berlaku tiga bulan sejak kelarnya Perpres 18/2018.

Lainnya, mengatur kepesertaan BPJS para perangkat desa termasuk kepala desanya, sebagai kelompok peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung pemerintah.

Perhitungan iuran bagi kelompok PPU ini, dalam kisaran nominal 2% dipotong dari penghasilannya, dan 3% dibayarkan pemerintah. Adapun besaran iuran di BPJS ini setiap bulannya, untuk mendapat pelayanan di rumah sakit Kelas I senilai Rp 80 ribu, Kelas II Rp 51 ribu, dan Kelas III Rp 25.500.

Lainnya yang ditetapkan dalam perpres anyar itu dengan masa berlaku mulai 18 Desember ini, menyoal tunggakan iuran. Ditegaskan, status kepesertaan JKN-KIS akan dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan, sampai akhir bulan.

Penonaktifan, apalagi bagi mereka yang sampai menunggak lebih satu bulan. Status kepesertaan akan aktif kembali setelah melakukan pelunasan tunggakan, dengan perhitungan tunggakan paling banyak 24 bulan. Masa tunggakan ini sebelumnya ditetapkan hanya 12 bulan.

Ada lagi pengaturan denda dalam perpres baru. Denda layanan diberikan jika peserta terlambat bayar iuran. Berlaku bagi peserta mandiri. Pengenaannya ketika menjalani perawatan (inap) dalam fasilitas lanjutan setelah mendapat rujukan.

“Denda akan dikenakan ketika rawat inap dalam waktu sampai 45 hari sejak status kepesertaannya aktif dengan besaran 2,5% dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s, atau denda paling besar dalam pelayanan itu senilai Rp 30 juta,” terang Triwidhi.

Masih dalam bahasan konferensi pers bersama awak media, yang mengemuka ketentuan pelayanan bagi peserta untuk mereka yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja). Bagi peserta ini masih tetap akan menerima kesempatan layanan JKN-KIS dalam tenggat hingga enam bulan tanpa bayar iuran. gus



Akademi Pariwisata (Akpar) Siliwangi Tasikmalaya, pada Kamis lalu, kedatangan pengajar asing asal Meksiko. Sang pengajar, Ramond Moreno, kemudian memberikan materi bahasan di hadapan para mahsiswa kampus, di Jl.Peta, Kota Tasikmalaya itu.

Kunjungan Ramond mengisi program akademik PDSP (pendidikan disiplin sikap profesi). Menurut Direktur Akpar Siliwangi, Tuti Iriani, program ini diisi kegiatan pembelajaran teragenda/insidentil pada waktu tertentu dengan menghadirkan dosen luar kampus.

“Ya, untuk pelaksanaan PDSP kemarin kita kedatangan pengajar asal Meksiko yang terus mengisi bahasan tentang bahasa asing. Program PDSP dimaksudkan untuk membentuk sikap dasar profesi khususnya tenaga kepariwisataan,” jelas Tuti.

Sering juga memang diisi dosen kampus sendiri untuk agenda pembelajaran penguatan sikap dasar itu. PDSP bertopik bahasa, adalah salah satu materi untuk menguatkan dasar profesi kepariwisataan di kampus Akpar Siliwangi dengan tiga bahasa yakni, Bahasa Inggris , Spanyol dan Bahasa Korea.

Khusus pada bahasan Ramond bersama mahasiswa Kamis lalu, mengangkat topik seputar penggunaan bahasa sopan dalam berinteraksi di dunia pariwisata. gus

Tasikplus

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/W-JRJTUDA6Pp2A511aWOLloJnEbtPE-IO8Q6lTekQ0B1zTZVQ7Qz8Y1b7mgcjQvlw8e8mglom-Iyyg=s599-no} Tasikplus menyuguhkan kabar seputar Tasikmalaya dan wilayah sekitarnya {facebook#https://www.facebook.com/Tasikplus/} {twitter#https://twitter.com/skutasikplus} {google#https://plus.google.com/+SKUTasikplus} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UChrZkFoikBU9_r7s4pFafcg} {instagram#https://www.instagram.com/tasikplus/}
Diberdayakan oleh Blogger.