 |
| Hasto Wardoyo |
Di tengah pandemi Covid-19, banyak daerah harus melaksanakan Pilkada 2020, sesuai agenda. Seperti
biasanya, kontestasi politik praktis ini dalam harapan terselenggara sukses,
lancar, dalam kawalan cegah papara Covid-19. Yang juga tak lepas perhatian,
peringatan bagi para aparatur pemerintah untuk bersikap netral.
Peringatan
itu pada Senin (21/9) disampaikan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, dalam
pertemuan virtual bersama sekitar 500 ASN terdiri penyuluh keluarga
berencana (PKB) dari delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat, daerah yang
tahun ini melaksanakan pilkada serentak.
Kepada
jajaran ASN pengelola program pembangunan keluarga,
kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana), dimintanya besikap
netral dalam pilkada, netral dalam pengertian tidak mengarahkan dukungan kepada salah satu
calon kepala daerah, baik petahana maupun kandidat lainnya. Pilihan hanya
diberikan pada saat mencoblos di bilik suara.
Menurut
menteri yang mantan bupati Kulonprogo itu tak sulit bagi ASN bersikap netral.
Yang harus dipahami terus adalah ASN bekerja untuk
kepentingan publik. Loyalitas ASN itu pada program, bukan kepada
pribadi kepala daerah. Tugas ASN menyukseskan visi dan misi kepala daerah. Di
samping visi dan misi BKKBN tentunya.
Hasto tidak memungkiri, adanya
kemungkinan ASN bandel.
Ikut-ikutan aktif mengarahkan dukungan kepada salah satu
kandidat. Perilaku itu setidaknya tergambar dalam hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) 2018 lalu yang menyebutkan adanya gangguan mental ringan pada
sekitar 9% warga.
ASN harus diterima semua pihak. Ketika dia
menunjukkan keberpihakan pada salah satu kandidat, maka akan sulit diterima
semua pihak. Jika sudah demikian, akan mengganggu kinerja sebagai ASN. “ASN tidak dilarang untuk
memilih. Memilih adalah hak kita sebagai waga negara. Yang dilarang itu
memengaruhi orang untuk memilih,” ulas Hasto.
Turut menyampaikan arahan serupa dalam video conference
itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat
Wasikin. Adapun kedelapan daerah yang siap gelar pemilihan kepala daerah
(pilkada) pada 9 Desember di Jawa Barat meliputi, Kabupaten Bandung, Cianjur,
Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.
Tidak perlu khawatir
Sementara itu, masih di kegiatan sama, Kepala
Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Kusmana mengingatkan bahwa para petugas PKB
merupakan pegawai pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak perlu khawatir
terhadap kemungkinan adanya tekanan dari kepala daerah atau OPD kabupaten/kota.
“Kalau ada tekanan atau ancaman akan
dipindahkan ke daerah terpencil lantaran tuduhan tidak mendukung salah satu calon,
tidak perlu khawatir. Kewenangan kepegawaian itu ada di BKBN. Kami tidak akan
serta-merta menuruti permintaan pindah tugas. Tenang saja. Kita fokus saja
bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegas Uung, sapaan Kusmana. rls ipkb-gus
0 Komentar