Dua Dekade Sengketa Ambalat: Kedaulatan Tanpa Kehadiran Negara

Oleh: Nadiva Putri Rabani

Ambalat adalah salah satu sengketa paling lama yang dibiarkan berlarut tanpa arah penyelesaian yang jelas. Sejak insiden kapal perang Indonesia dan Malaysia nyaris berhadapan pada 2005, wilayah ini terus menjadi titik sensitif yang sewaktu-waktu bisa memanas. Dua dekade berlalu, ketegangan itu tidak pernah benar-benar surut seolah kita hanya menunggu gelombang berikutnya.

Masalah Ambalat bukan hanya soal batas maritim. Ia adalah gambaran tentang betapa rapuhnya kehadiran negara di wilayah yang seharusnya menjadi kawasan strategis. Kita berbicara lantang tentang kedaulatan, tetapi di lapangan, nelayan kebingungan menentukan wilayah yang aman, dan warga Sebatik jauh lebih terhubung dengan Malaysia daripada negaranya sendiri.

Sebagian masyarakat percaya penyelesaian sengketa hanya menunggu keputusan hukum internasional. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Indonesia membawa argumen landas kontinen, Malaysia membawa peta 1979. Dua narasi saling berhadapan, tetapi keduanya tidak otomatis menyelesaikan apa yang terjadi di laut maupun di darat.

Faktanya, perairan Ambalat bukan ruang kosong. Ia adalah ruang hidup dengan aktivitas yang dinamis. Ada penangkapan ikan ilegal, ada pelintas batas, ada potensi sabotase, ada pergerakan ekonomi gelap. Tanpa pengawasan nyata. Klaim kedaulatan hanyalah simbol yang tak mampu menjamin keamanan maupun kesejahteraan rakyat.

Pandangan T.H. Stevenson mengingatkan kita bahwa geopolitik adalah soal ruang dan waktu. Nilai strategis Ambalat berubah mengikuti kebutuhan energi dunia yang terus meningkat. Ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang bagaimana Indonesia memposisikan diri di tengah persaingan energi global yang semakin sengit.

Sayangnya, kita masih terpaku pada pertanyaan lama: “Siapa pemiliknya?” Alih-alih bertanya “Bagaimana ini seharusnya dikelola?” Stevenson menekankan pentingnya adaptasi. Negara yang terjebak pada klaim historis tanpa melihat kepentingan strategis masa kini, akan kehilangan peluang yang lebih besar.

G.B. de Huszar juga menekankan bahwa posisi geografis Ambalat berada di jalur pelayaran dan dekat dengan cekungan minyak Kalimantan, menjadikannya wilayah vital. Justru karena vital, pendekatan zero-sum game akan merugikan kedua negara. Jika hanya satu pihak yang memaksakan kemenangan, yang tumbang pertama kali adalah stabilitas kawasan.

Ironi terbesar dalam sengketa Ambalat dan Sebatik adalah kedua negara mengklaim dengan penuh semangat, tetapi pengawasan di lapangan sangat lemah. Kapal patroli minim, teknologi pengawasan tertinggal, dan koordinasi antar-instansi lambat. Akibatnya, pelanggaran maritim terus terjadi, bahkan menjadi rutinitas.

Bangun joint system
Pulau Sebatik adalah bukti paling jelas dari absennya negara. Warga Indonesia berbelanja ke Malaysia, sekolah ke Malaysia, membayar dengan ringgit. Tidak ada alasan menyalahkan mereka, negara tidak hadir menyediakan layanan yang mereka butuhkan. Maka pertanyaannya sederhana, apakah arti kedaulatan jika rakyatnya sendiri merasa lebih dekat dengan negara tetangga?

Beberapa pihak menawarkan solusi teknologi seperti penggunaan AI untuk memperkuat pengawasan. Ide modern ini tampak menjanjikan, tetapi tanpa fondasi kebijakan yang jelas, teknologi hanya akan menjadi alat mahal yang tidak efektif. Bahkan bisa memicu salah deteksi jika kedua negara tidak memiliki sistem koordinasi bersama.

Solusi yang lebih realistis adalah membangun joint monitoring system dan joint development. Pengawasan bersama dan pengelolaan bersama memungkinkan kedua negara menjaga stabilitas sambil memperoleh manfaat ekonomi. Banyak negara sudah menerapkannya, tapi ego nasional sering menjadi penghalang terbesar.

Diplomasi kekeluargaan yang sering disebut pejabat kedua negara juga tidak akan berarti apa-apa jika tidak diterjemahkan dalam tindakan konkret. Indonesia dan Malaysia membutuhkan komitmen teknis, bukan hanya retorika diplomatik. ASEAN pun dapat menjadi mediator informal yang mengurangi gesekan politik.

Pada akhirnya, sengketa Ambalat bukan sekadar soal garis di peta, tetapi tentang apakah negara benar-benar hadir melindungi rakyatnya. Kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang debat, tetapi oleh siapa yang mampu memastikan warga perbatasan hidup lebih baik.

Indonesia dan Malaysia bisa terus bersikeras pada klaim maksimal, atau memilih langkah pragmatis yang membawa kedamaian dan manfaat bersama. Dan sejarah akan mencatat siapa yang berani memilih jalan yang lebih bijak.