Kadis BMPR Jabar Pilih Opsi Skala Prioritas Perbaiki jalan Rusak

Bambang Tirtoyuliono

Ruas jalan bina Provinsi Jabar, masih menyisakan kerusakan yang terbilang panjang. Bentang jalan provinsi ini melintasi daerah-daerah (kabupaten/kota) di Jawa Barat (Jabar). Rata-rata jadi jalur utama transportasi termasuk menghubungkan sentra-sentra komoditi produksi pertanian, perkebunan, perikanan, ke pusat pemasaran.


Tercatat tak kurang 432 kilometer (km) jalan Provinsi Jabar yang masih rusak, atau sekitar 18% dari total panjang 2.400 km. Terhimpun dari 297 bentang ruas dalam enam wilayah penanganan setingkat Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Jalan Jembatan (PJJ). Tersebar di UPTD PJJ I – VI, kepanjangan tangan Dinas Bina Marga Penataan Ruang (BMPR).

Di tengah hembusan kabar alokasi anggaran peningkatan dan pemeliharaan jalan yang menyusut dua tahun ini di Dinas BMPR, sekilas dalam ekspektasi menurun pula jangkau penanganan kerusakan jalan. Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jabar, Ir H Bambang Tirtoyuliono MM, mengakui itu. Namun, menurutnya, ia punya kiat tersendiri menyikapinya.

“Iya kita ada penurunan anggaran tahun-tahun ini. Pilihan kita bagaimana melakukan skala prioritas perbaikan jalan dengan anggaran yang ada,” ujar H Bambang saat ditanya di acara menghadiri //Halal Bihalal// pegawai Dinas BMPR dan Dinas Pengairan Jabar, Kamis (12/5). Acara itu dikonsentrasikan di kantor UPTD PJJ Wilayah V Tasikmalaya. Wagub H Uu, tampak datang ke acara.

Menurut Bambang, ruas jalan provinsi di Jabar yang kondisinya baik dalam data tahun 2021, tercatat 1.968 km, atau sekitar 82,15 % dari 2.400 km total panjangnya. Selebihnya dari itu perlu perbaikan dengan lokasi menyebar di semua wilayah UPTD PJJ. Pemeliharaan termasuk dengan 1.295 titik jembatan.

Ia tak mengelak dengan kabar susutnya alokasi anggaran perbaikan jalan. Di tingkat UPTD sampai di angka setengahnya dari angka kebutuhan pemeliharaan. Sementara kerusakan jalan mesti disikapi. Menurut Bambang, penuruan anggaran lantaran kebijakan pemerintah mengalirkan keuangan pada dua tahun terakhir untuk memokuskan penanganan pandemi Covid-19.

Pejabat ini juga sempat mengungkapkan selain melancarkan penanganan jalan rusak dalam skala prioritas, pada kondisi lain cukup menggelontor pula anggaran pemprov diserap pemkab/pemkot yang meminta bantuan. “Di lingkup dinasnya berkurang. Tapi atmosfer perbaikan jalan bisa berdampak di jalan-jalan daerah,” imbuhnya.gus
 

0 Komentar