Rakerda Program Bangga Kencana Jabar 2023 Sepakati Pacu Kolaborasi

Gubernur Ridwan Kamil dan Ka.Perwakilan BKKBN Wahidin, bersama perwakilan stakeholder mengepalkan tangan menunjukkan tekad kerja ke depan, seusai melakukan penandatangan MoU
Tasikplus, 14 Februari 2023                                                                                            Menyepakati upaya peningkatkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak terkait, dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan penurunan stunting, menjadi hal penting dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.


Rakerda berlangsung di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Selasa (14/2). Dihadiri sejumlah pihak di lingkup Pemprov Jabar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Kesehatan, dan beberapa kalangan stakeholders.

Keterangan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Wahidin, Rakerda bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022. Merencanakan, menyusun, dan membahas kebijakan atau strategi operasional pelaksanaan pada tahun 2023.

Tak kalah penting, sambungnya, rapat dua hari itu sebagai forum konsolidasi dan menggalang penguatan komitmen bersama seluruh pihak dan stakeholder bagi pelaksanaan program Bangga Kencana di Jawa Barat tahun 2023, guna mewujudkan agenda pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dalam rapat kerja ini, disepakati untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait, serta melakukan kolaborasi dalam hal pengembangan program dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menghadiri acara cukup menggarisbawahi problem warga terkena stunting menjadi masalah bersama.

“Itulah mengapa bagi saya isu stunting itu harus diurus oleh semua dinas yang ada dalam kepemimpinan saya,” ujarnya, seraya ia menawarkan opsi penanganan, seorang PNS jadi bapak asuh anak stunting.

Jika itu dijalankan, dalam perhitungannya, 800.000 anak stunting diurus oleh 800.000 PNS. “Maka, kita bisa lihat dua tahun ke depan akan seperti apa Provinsi Jawa Barat," ungkapnya.

Gubernur melanjutkan, kualitas SDM jadi ukuran penting kalau negara Indonesia ingin menjadi Negara Adidaya. Indonesia menjadi negara maju, Negara Adidaya di tahun 2045.

Menuju itu, imbuh gubernur, ada tiga syarat utama yaitu, 1.Demokrasi damai dan kondusif. Iklim sosial-politik harus kondusif, 2.Ekonomi 5%, ekonomi digital harus dikusai, 3.Tidak boleh ada stunting.

“Tidak ada penduduk stunting di dalam generasi kita. Harus menciptakan generasi kompetetif dan bebas stunting," susulnya.

Kepala BKKBN yang diwakili Deputi KB, dr Eni Gustina MPH, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan selamat ke Pemprov Jabar dengan penurunan stunting terbesar se-Indonesia, di angka 4,7%.

Selanjutnya ia meminta, penurunan di tahun sekarang sampai dua kali lipat. “Jadi, untuk tahun 2023 harus bisa mendapatkan 8,6%,” harapnya.

Hampir semua desa di Jabar, tilainya, ada satu pasangan Generasi Berencana (GenRe). Sehingga anak-anak GenRe ini yang akan menjadi agent of change. rls/red


 

0 Komentar