Pemprov Jabar Segera Distribusikan Vaksin Tahap Kedua

 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberi keterangan pers dalam kunjungan ke RSUD Kota Tasikmalaya, Rabu lalu. 

Rangkaian pencegahan merebaknya pandemi Covid-19, pilihan pemerintah teranyar ini melakukan vaksinasi anti-covid terhadap masyarakat. Namun, di tahap-tahap ini pada kalangan terbatas yang jadi prioritas.

Vaksinasi menyertai penerapan protokol kesehatan yang terus dimasyarakatkan pemerintah. Warga diminta mematuhi protokol kesehatan sebagai langkah cegah pandemi. Pun dengan vaksinasi masih dengan persepsi pro-kontra di masyarakat.

Kebijakan pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) saat ini segera melakukan distribusi vaksin Covid-19 tahap dua ke kabupaten/kota. Daerah yang akan didistribusikan pada tahap dua di antaranya Kota Tasikmalaya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, vaksin diperkirakan akan sampai ke Kota Tasikmalaya pada Jumat (22/1/2021). Karenanya, daerah harus memersiapkan manajemen vaksinasi jelang pelaksanaan.

"Vaksin akan datang ke Tasikmalaya hari Jumat. Tasikmalaya ini masuknya tahap dua, setelah pendistribusian tahap satu sudah di tujuh kabupaten/kota," kata gubernur saat berkunjung di RS dr Soekardjo Tasikmalaya, Rabu (20/1/2021).

Gubernur menerangkan siapa paling awal mendapat vaksinasi, yakni kalangan tenaga kesehatan (nakes) yang berjumlah 153 ribu orang, di 27 kabupaten/kota di Jabar. Pemprov menargetkan, dalam satu bulan ini seluruh nakes sudah selesai divaksinasi. 

Berikutnya setelah kalangan nakes adalah aparat TNI/Polri dan profesi yang rawan terhadap penularan Covid-19. Baru setelah itu, vaksinasi dilakukan kepada masyarakat umum yang sesuai kriteria.

"Distribusi sudah kita evaluasi. Sementara lancar dari gudang di pemprov ke gudang di kabupaten/kota," kata dia. Gubernur mengingatkan pemerintah daerah yang melakukan vaksinasi pada tahap kedua ini, harus mengambil pelajaran dari pelaksanaan vaksinasi tahap pertama.

Yang dimaksudnya dengan ketidakhadiran nakes yang sudah diwajibkan datang untuk vaksinasi. "Kami akan meminta pusat terkait data-datanya. Kalau ada yang tidak datang kami bisa lacak, bisa diingatkan. Jadi bisa dimanfaatkan sebaiknya vaksin yang harganya mahal ini," pungkas Ridwan. red