Mulai tahun 2019, pemkot berencana menarik seluruh driver (sopir) berstatus ASN di lingkungan pemkot Tasikmalaya, untuk kemudian ditempatkan sebagai staf di tiap satuan perangkat kerja daerah atau SKPD, dan posisi mereka digantikan dengan driver out shorsing (sopir tenaga kontrak).

Sekretaris Daerah H Ivan Dicksan Hasannudin ditemui di Bale Kota Kamis (14/12/2018) mengatakan karena posisi pemkot hari ini kekurang tenaga/staf, sehingga untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan tertentu banyak OPD akhirnya menggunakan tenaga harian lepas (THL).

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kinerja di tiap OPD, terlebih banyak juga pengemudi yang sudah golongan IIIA, sehingga lebih pas untuk ditempatkan sebagai fungsional administrasi. Para sopir itu memegang berbagai kendaraan dinas hingga sopir pejabat.

Untuk driver atau pengemudi, rasanya akan lebih efesien jika menggunakan tenaga out shorsing, kecuali untuk posisi tertentu, seperti sopir wali kota, wakil wali kota, dan sekda masih menggunakan sopir berstatus ASN. “Yang lain kita sarankan ditarik menjadi staf untuk memenuhi kebutuhan OPD,” jelas sekda.

Berkenaan dengan alokasi anggaran, lanjutnya, tentu akan diatur sesuai standar pengeluaran untuk driver out shorsing. Ikwahl kekurangan tenaga administrasi pemkor, tak tercukupi rekrutmen baru, seperti belakangan ini melalui testing CPNS ada tambahan 277 orang.

Jumlah yang ada, aku sekda, dirasa masih sangat kurang. “Kebutuhannya kan cukup banyak. Dengan adanya penambahan staf, mudah-mudahan pelaksanaan tugas dapat tertangani dengan cepat, selain itu, jumlah THL juga dapat dikurangi,” ucapnya.

Tenaga sopir bagi para kepala OPD ini di lingkungan pemkot, kurang lebih sekitar 60 orang. Sementara itu, untuk kegiatan pengadaan jasa driver, disentralisir di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). pid



Memasuki pengujung tahun di 2018 ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kembali menerbitkan peraturan baru, untuk makin menyentuh segenap warga, selain memosisikan lebih ketat regulasi dari pengaturan awal/sebelumnya, menyasar kalangan pesertanya.

Peraturan baru tentang Jaminan Kesehatan itu yakni, Perpres Nomor 18/2018. Menurut Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tasikmalaya, Triwidhi H Puspitasari, peraturan presiden (perpres) anyar ini berisi penyempurnaan-penyempurnaan dari apa yang ada di peraturan sebelumnya.

“Perpres ini menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek, dan secara umum perlu diketahui masyarakat,” yakin Triwidhi pada Konferensi Pers Rabu (19/12), di aula kantornya, didampingi seluruh pejabat kepala bidangnya.

Di antara isi paparan dalam sosialisasi Perpres 18/2018, kini seorang ibu hamil mesti siap melaporkan janinnya, terutama saat lahir sebagai peserta JKN-KIS, paling lambat 28 hari setelah kelahiran. Aturan tersebut mulai berlaku tiga bulan sejak kelarnya Perpres 18/2018.

Lainnya, mengatur kepesertaan BPJS para perangkat desa termasuk kepala desanya, sebagai kelompok peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung pemerintah.

Perhitungan iuran bagi kelompok PPU ini, dalam kisaran nominal 2% dipotong dari penghasilannya, dan 3% dibayarkan pemerintah. Adapun besaran iuran di BPJS ini setiap bulannya, untuk mendapat pelayanan di rumah sakit Kelas I senilai Rp 80 ribu, Kelas II Rp 51 ribu, dan Kelas III Rp 25.500.

Lainnya yang ditetapkan dalam perpres anyar itu dengan masa berlaku mulai 18 Desember ini, menyoal tunggakan iuran. Ditegaskan, status kepesertaan JKN-KIS akan dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan, sampai akhir bulan.

Penonaktifan, apalagi bagi mereka yang sampai menunggak lebih satu bulan. Status kepesertaan akan aktif kembali setelah melakukan pelunasan tunggakan, dengan perhitungan tunggakan paling banyak 24 bulan. Masa tunggakan ini sebelumnya ditetapkan hanya 12 bulan.

Ada lagi pengaturan denda dalam perpres baru. Denda layanan diberikan jika peserta terlambat bayar iuran. Berlaku bagi peserta mandiri. Pengenaannya ketika menjalani perawatan (inap) dalam fasilitas lanjutan setelah mendapat rujukan.

“Denda akan dikenakan ketika rawat inap dalam waktu sampai 45 hari sejak status kepesertaannya aktif dengan besaran 2,5% dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s, atau denda paling besar dalam pelayanan itu senilai Rp 30 juta,” terang Triwidhi.

Masih dalam bahasan konferensi pers bersama awak media, yang mengemuka ketentuan pelayanan bagi peserta untuk mereka yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja). Bagi peserta ini masih tetap akan menerima kesempatan layanan JKN-KIS dalam tenggat hingga enam bulan tanpa bayar iuran. gus



Akademi Pariwisata (Akpar) Siliwangi Tasikmalaya, pada Kamis lalu, kedatangan pengajar asing asal Meksiko. Sang pengajar, Ramond Moreno, kemudian memberikan materi bahasan di hadapan para mahsiswa kampus, di Jl.Peta, Kota Tasikmalaya itu.

Kunjungan Ramond mengisi program akademik PDSP (pendidikan disiplin sikap profesi). Menurut Direktur Akpar Siliwangi, Tuti Iriani, program ini diisi kegiatan pembelajaran teragenda/insidentil pada waktu tertentu dengan menghadirkan dosen luar kampus.

“Ya, untuk pelaksanaan PDSP kemarin kita kedatangan pengajar asal Meksiko yang terus mengisi bahasan tentang bahasa asing. Program PDSP dimaksudkan untuk membentuk sikap dasar profesi khususnya tenaga kepariwisataan,” jelas Tuti.

Sering juga memang diisi dosen kampus sendiri untuk agenda pembelajaran penguatan sikap dasar itu. PDSP bertopik bahasa, adalah salah satu materi untuk menguatkan dasar profesi kepariwisataan di kampus Akpar Siliwangi dengan tiga bahasa yakni, Bahasa Inggris , Spanyol dan Bahasa Korea.

Khusus pada bahasan Ramond bersama mahasiswa Kamis lalu, mengangkat topik seputar penggunaan bahasa sopan dalam berinteraksi di dunia pariwisata. gus



Banyak pihak terus terkonsentrasi ke pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Terlebih unsur penyelenggara guna membuat lancar dan sukses agenda politik nasional ini. Dalam hitung pelaksanaannya yang tinggal empat bulan lagi, sekitar 5.000 warga Kota Tasikmalaya, yang memiliki hak pilih, masih belum memiliki KTP elektronik.

Pernyataan pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), hal itu berkait dengan soal suplai blangko KTP elektronik yang kurang. Pemkot Tasikmalaya hanya mendapat jatah 500 blanko sekali berangkat ke Jakarta. Sementara jumlah pemohon KTP rata-rata 200 orang setiap harinya.

Persisnya dikemukakan Kepala Disdukcapil Kota Tasikmalaya, Imih M Munir, sejauh ini kekurangan suplay menjadi salah satu pemicunya. Di kantornya sering kekurangan blanko dibanding kebutuhan. "Belum lagi pemohon yang dilayani di kantor-kantor kecamatan. Ini menjadi salah satu kendala yang menyebabkan keterlambatan pembuatan KTP elektronik," katanya, di sela kegiatan pemusnahan KTP invalid, Senin (17/12).

Saat ditanyakan, apakah pembuatan KTP elektronik bagi 5.000 warga akan selesai sebelum hari H pemilihan? Imih mengaku tak bisa memastikan. Pihaknya sudah maksimal memberikan pelayanan. Namun stok blanko KTP hingga kini masih menjadi kendala utama.

"Tergantung ketersediaan blanko. Kami sudah berupaya memberikan pelayanan secara maksimal. Bahkan gudang disulap menjadi tempat pelayanan yang nyaman dan luas. Tapi ya tergantung stok blankonya," ujar Imih.

Sementara KTP elektronik yang dimusnahkan pada kegiatan itu dengan cara dibakar lebih dari 22.000 lembar. Prosesi pemusnahan disaksikan unsur Polres Tasikmalaya Kota, Satpol PP Kota dan Kantor Kesbang Kota. Sebagian besar karena rusak secara fisik serta tak berlaku lagi karena ada perubahan data diri.

"KTP elektronik invalid ini terkumpul sejak tahun 2016. Ada yang karena rusak ada juga yang tidak berlaku karena perubahan data diri. Misal yang tadinya bujangan lalu menikah dan ganti KTP. Ada pula yang pindah domisili," ujar Imih. fir



Mewarnai kegiatan menjelang Pemilu Serentak 2019, di Kota Tasikmalaya, berlangsung Deklarasi Damai Pemilu 2019, Selasa (18/12). Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, yang hadir di lokasi mengemukakan, situasi Tasikmalaya sejauh ini cukup kondusif.
Wali Kota Budi Budiman, Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Febry Ma'ruf, Kapolres Tasikmalaya, AKBP Dony Eka Putra, Dandim, Danlanud serta jajaran anggota DPRD Kota, tampak dalam acara. Deklarasi Damai diikuti perwakilan warga Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari para ulama, unsur ormas dan tokoh masyarakat
Kapolda menyebutkan, situasi kamtibmas wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya saat ini relatif kondusif. Karenanya, pihaknya berharap pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019 berjalan lancar, aman dan damai.
"Deklarasi ini bertujuan agar kita semua berikrar mengikuti pelaksanaan pemilu dengan damai, tanpa harus bersinggungan walau beda partai atau penyaluran aspirasi. Kita tetap semua bersaudara," kata Agung.
Di tempat sama, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman menyebutkan, sejauh ini sambutan warga kota terhadap tahapan pemilu yang tengah memasuki masa kampanye, cukup baik. Tidak ada ketersinggungan.
"Pelaksanaan tahapan pemilu di wilayah kami hingga saat ini berjalan dengan baik. Kedewasaan warga kota dalam menghadapi pesta demokrasi ini ikut membawa suasana yang damai, walau pandangan politik mereka sudah tentu berbeda-beda," kata Budi.
Netralitas total
Masih terdapat pernyataan di ajang itu yang disampaikan Kapolda Agung, pihaknya menjamin Polri akan bersikap netral pada Pemilu Serentak 2019. Totalitas netral Polri sudah teruji pada Pilgub Jabar belum lama ini.
"Totalitas Polri bahkan TNI bersikap netral jangan diragukan lagi pada Pemilu Serentak 2019 nanti. Pada Pilgug Jabar kemarin tidak ada laporan anggota Polri maupun TNI yang terlibat politik praktis," katanya. fir

Tasikplus

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/W-JRJTUDA6Pp2A511aWOLloJnEbtPE-IO8Q6lTekQ0B1zTZVQ7Qz8Y1b7mgcjQvlw8e8mglom-Iyyg=s599-no} Tasikplus menyuguhkan kabar seputar Tasikmalaya dan wilayah sekitarnya {facebook#https://www.facebook.com/Tasikplus/} {twitter#https://twitter.com/skutasikplus} {google#https://plus.google.com/+SKUTasikplus} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UChrZkFoikBU9_r7s4pFafcg} {instagram#https://www.instagram.com/tasikplus/}
Diberdayakan oleh Blogger.