Kenapa bibir kita (atas dan bawah) tidak bergerak sewaktu mengucapkan kalimah "Laaila ha illallaah" ? coba ucapkan "Laaila ha illallah" berkali-kali, tidak bergerak bukan?

Jawabannya: Itulah Rahmat Allah yang amat besar ke atas hamba-hamba-NYA. Di saat sakaratul maut, tubuh kita tidak bisa apa-apa. Allah memberikan pilihan paling mudah untuk hamba-NYA hanya melafadzkan "Laa Ilaaha Ilallaah" Allah tidak menuntut badan kita bergerak sedikitpun bahkan bibir kita. Ini karena seseorang yang didatangi Sakaratul Maut (Nazak) dia sudah tidak berdaya lagi menggerakkan seluruh tubuhnya kecuali lidahnya saja.

Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah sedemikian rupa Allah memberikan kemudahan saat orang-orang menghadapi kematian sebagian akan mendapati masa-masa sulit.
Allah benar-benar tidak menginginkan manusia masuk neraka, karena begitu sakitnya neraka, begitu tidak mampunya manusia masuk neraka, begitu luasnya neraka begitu ngerinya neraka, Seandainya saja percikan setetes api neraka turun kebumi, maka bumi & isinya hancur luluh lantak.
Memohonlah maaf dan ampunan apabila lidah kita pernah berucap sesuatu yang kurang menyenangkan.

Semoga pesan ini bisa menjadikan kita lebih bisa menjaga lidah kita dalam bertutur/ berucap.

[youtube src="JgPzOLvqP6g"/]
Ribuan pencari kerja di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menghadiri bursa tenaga kerja atau Job Fair 2018, yang digelar oleh pemerintah kota setempat. Kegiatan ini, selain bertujuan untuk menekan jumlah pengangguran, juga menjadi kesempatan untuk mempertemukan pencari kerja, dengan perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja..

red. Antara


Kegiatan pelaksanaan program layanan pertanahan massal, tengah dijalankan aparat ATR/BPN. Kelibatkan tenaga kelurahan dan mitra eksternal. Sejak sosialisasi Januari, dan Februari dimulai aksi pelayanan lapangan, hingga kini sudah ribuan proses pengukuran bidang tanah milik masyarakat.

Mengemuka, debut program pemerintah pusat ini cukup menggenjot kinerja aparat pertanahan dengan mitra kerjanya. Terpicu dengan jumlah alokasi layanan yang bombastis. Di masa sebelumnya dengan sebutan layanan prona (program pertanahan) serupa paling beralokasi di kisaran 2 ribu – 5 ribu bidang.

Sekarang dengan istilah PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), jumlah layanannya hingga puluhan ribu. Di tahun pertama (2017) pelaksanaan PTSL, seperti alokasi Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, masing-masing berkisar terbitkan 20 ribu sertifikat tanah. Memasuki tahun 2018, meroket lagi alokasinya sampai menarget untuk 50 ribu bidang tanah.

Fantastis jumlah proyeksi itu, jauh melampaui layanan sertifikat reguler di Kota Tasik misal, yang hanya berjumlah 15 ribu per tahun. Pengerjaannya kini pun harus beriringan dengan pelayanan pemohon sertifikat biasa/reguler. Pola pelayanan PTSL pun lebih proaktif, mendatangi wilayah/kelurahan sasaran.

Dengan terget melayani sertifikat massal 50 ribu bidang, dalam satu obrolan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, Ir Henhen Suhendar, per akhir Maret 2018 lalu, jumlah kegiatan pengukuran timnya baru mencapai 3.000 ribuan bidang. Jumlahnya masih terbilang jauh dari target. Namun, kata Henhen, itu masih di masa awal layanan.

Sekuat tenaga jajarannya akan mengimplementasikan program PTSL. Tantangannya, selain di keterbatasan aparat kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di aspek masyarakat sasaran pelayanan yang kadang tak siap dengan dokumen tanah miliknya. Selain itu, pemilik lahan di satu lokasi, bertempat tinggal jauh. Tak mudah ditemui, tak mudah dapati dokumen surat tanahnya.

Keterangan senada diungkapkan Kasubag TU ATR/BTN, Kab.Tasikmalaya, Drs H Slamet Riyadi. Di wilayah kerjanya, sejak dilancarkan PTSL Februari sampai akhir Maret 2018, baru sekitar 1.000 bidang tanah warga yang diukur. Namun, optimismenya meroket angka pengukuran setelah kedatangan tim pengukur eksternal yang dikirim kantor pusat.

Yang jadi tantangan menjabarkan PTSL di Kab.Tasikmalaya, aku Slamet, wilayah desa garapan berjauhan. Kemudian, dengan kesiapan di aspek sasaran yang belum sesuai harapan, seperti berupa dokumen surat tanahnya yang tak dimiliki

Oleh: Agus Alamsyah

Bale Kota Tasikmalaya

Pada 2009, DPRD Kota Tasikmalaya mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya No. 12 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat. Perda ini terlihat begitu melandaskan ruh ajaran Islam dan norma-norma sosial masyarakat.

Mengemuka, pengusul Perda 12 dimotori sekalangan ulama dan pimpinan pondok pesantren di Kota Tasikmalaya, yang berkeinginan bisa terus meneguhkan nilai-nilai ajaran agama, beramar ma'ruf nahyi munkar dalam satu bingkai regulatif (perda).

Selain yang biasa-biasa merespons kehadiran perda ini, tentu tak sedikit kalangan mendukung kelarnya pengatur sesesi kehidupan ini. Di perjalanan, salah satu pasal akrab tertuang di perda ini yakni, mengatur tentang etika berbusana di muka umum. Terbaca untuk mendorong cara berpakaian yang lebih bermartabat, setidaknya sopan.

Sembilan tahun perda dimaksud hadir, namun tak urung implementasinya cenderung tak jelas. Masyarakat berpenampilan seronok masih sangat mudah didapati di tempat umum, sejak tempat terbuka sampai mal. Apalagi di tempat karaoke atau hiburan.

Malah, kerap pula pemandangan mencolok, kalangan muda penjual produk kelayapan ke kantor-kantor pemerintah dengan berbusana serba pungsat (minim) tanpa dapat tindakan. Paha terbuka, ketat pinggul dan pantat.

Bagi perusahaan pemakai para perempuan ini bersiasat agar laku dagangan. Memastikan, penampilan “pasukannya” berbaju mencolok lekukan tubuh yang bisa membuat kesengsem sabgian calon pembeli pria.

Tanpa sadar sang penjaja ini, telah mengikuti eksploitasi diri untuk sekadar dapat sedikit keuntungan ekonomi. Bukan hal asing pegawai kantor yang didatangi pun kesengse, senang, kedatangan para pemuncul lekuk dan kemolekan tubuh.

Politisi PDIP, Habib Hasbi, berpendapat untuk perda ini belum bertaji. Perda Nomor 12 Kota Tasikmalaya, hingga kini penerapannya belum berjalan baik. Malah, terkesam mubadzir. Ia pun berpandangan, perda itu berbenturan secara normatif di aspek lainnya.

“Dari awal, saya memang tidak sepakat dengan perda ini, karena hemat saya berbenturan dengan hukum normatif. Satu sisi Perda 12 mengatur tentang tata cara berbusana setiap orang, di sisi lain hak asasi masyarakat juga dilindungi oleh undang-undang yang hierarkinya jauh lebih tinggi,” katanya.

Ditambah lagi, lanjut ia, pembuatan perda Tata Nilai ini cenderung dipaksakan. Tanpa perencanaan matang. “Oleh sebab itu, karena perda sudah kadung dibuat (menyedot anggaran), maka pembuat dan pengusul perda harus bertanggung jawab,” tandasnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin mengakui kalau dalam perumusannya memang sempat diwarnai perbedaan pendapat dan tafsir keagamaan ketika menyoal rancangan perda penegakan syariat Islam.

“Dan, setelah konsultasi dengan Kemedagri serta studi banding ke beberapa daerah yang lebih dahulu memilik perda bernuansa syariat, maka disepakati bukan perda penegakan syariat Islam sesuai yang di usulkan perwakilan para ulama waktu itu, tetapi menjadi Perda Tata Nilai.

Substansi perda ini, terang Agus, adalah untuk mengawal nilai-nilai luhur ajaran Islam melalui perda agar eksekutif dan legislatif terlibat secara holistik dalam kehidupan keberagamaan umat Islam.

Disinggung soal implementasinya yang hingga kini dianggap belum berjalan baik, Agus malah balik bertanya. “Sebaliknya justru saya ingin mengetahui implementasi Perda Tata Nilai menurut masyarakat termasuk rekan-rekan media sudah sejauhmana? Hal ini penting untuk kami di DPRD mengetahui itu secara nyata. Karena, wilayah eksekusi penerapan perda sepenuhnya menjadi ranah eksekutif. Walaupun legislatif tetap integratif mengawasi sesuai dengan tupoksi,” aku Agus.

Perihal masyarakat atau khalayak yang masih satengah buligir, tutur Agus, menjadi kewajiban semua pihak untuk menyelaraskan tiga komponen: Ajaran agama, regulasi yang sudah menjadi konsensus bersama, ketiga semua komponen masyarakat dari tokoh agama, pendidik, pemerintah, politisi, LSM atau aktivis keagamaan termasuk pewarta dan semua pemilik kepentingan strategis bagi tegaknya nilai-nilai religius di kota Tasikmalaya.

Sebelum menutup percakapnnya, politisi PPP ini menyebutkan, tahun lalu pemkot Tasik mengalokasikan sekitar Rp 100 juta untuk sosialisasi perda ini.

Oleh: Piter

Tasikplus

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/W-JRJTUDA6Pp2A511aWOLloJnEbtPE-IO8Q6lTekQ0B1zTZVQ7Qz8Y1b7mgcjQvlw8e8mglom-Iyyg=s599-no} Tasikplus menyuguhkan kabar seputar Tasikmalaya dan wilayah sekitarnya {facebook#https://www.facebook.com/Tasikplus/} {twitter#https://twitter.com/skutasikplus} {google#https://plus.google.com/+SKUTasikplus} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UChrZkFoikBU9_r7s4pFafcg} {instagram#https://www.instagram.com/tasikplus/}
Diberdayakan oleh Blogger.