STHG-Ikadin Jalin MoU untuk Gelar Pendidikan Advokat

Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) DPC Tasikmalaya berencana mengadakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA).

Bentuk keseriusannya, Ikadin menjalin Memorandum of Understanding (MoU/kesepakatan) dengan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG). Kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan syarat diadakannya pelatihan ini.

Penandatangan MoU dilakukan di kantor Notaris Heri Hendriyana, Jl. RE Martadinata, No. 20, Rabu (27/12) siang. Alasan dibuat di kantor notaris, karena kesepakatan tersebut langsung diaktanotariskan/dilegalisasi.

Dewan Kehormatan Ikadin DPC Tasikmalaya, Bambang Lesmana SH MH, menyambut baik dijalinnya kerja sama ini yang menurutnya sebuah inovasi.

"Dengan adanya MoU ini, ke depan bagi lulusan SH/setara SH yang hendak mengikuti pendidikan advokat, tak usah jauh seperti ke Bandung, Yogya, Surabaya atau kota besar lainnya. Nanti, cukup di Tasik saja," kata Bambang.

Ia menambahkan, pihaknya akan lebih mengedepankan kualitas ketimbang kuantitas kepada peserta PKPA.

Sementara, Ketua STHG, Dwi Adi Cahyadi, mengaku, alasan pihaknya menerima tawaran kerja sama dengan Ikadin lantaran dirinya melihat banyak hal positif dalam agenda kerjanya.

Dwi pun menaruh banyak harapan kepada Ikadin, salah satunya bisa membantu mencetak lulusan STHG yang berkualitas. Salah satunya melalui PKPA tadi.

"Bentuk dukungan penuh kami, kami siap membantu misalnya dalam hal penyediaan fasilitas (gedung) untuk kepentingan acara Ikadin," pungkasnya.

Selain berencana mengadakan PKPA, ini juga akan membuka posbakum (pos bantuan hukum). Bagi masyarakat kurang mampu, posbakum akan memberi bantuan hukum geratis. (ter)

Oleh: Piter

Dr. H Anton Charliyan

Dr H Anton Charliyan memastika dirinya berlaga di pilgub Jabar periode 2018-2023.

Kepastian Anton nyalon setelah ada putusan resmi dari PDIP di rakornas kemarin kalau partai berlambang moncong putih itu menunjuk Anton.

Lantas, apa alasan/tujuan Anton nyalon di pilgub?

"Ingin manfaat untuk sesama (manusia) karena sebaki-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesamanya," ungkap Anton di kediamannya, Jl. Kapt. Naseh (Simpang Lima), Kota Tasikmalaya, Minggu (17/12) siang.

Tak hanya itu, tutur Anton, alasan utama lainnya lantaran ia sangat berkeinginan menyatukan masyarakat Jabar yang saat ini diakui atau tidak, sudah terkotak-kotak.

Putra asli Tasikmalaya ini pun menepis kalau ada yang beranggapan dirinya ambisi jabatan. Pengakuan Anton, ambisi terhadap jabatan bukan tipikal dirinya.

Oleh: Piter


Aliran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya, sejak lama tak cukup menunjukkan keberpihakan untuk dunia pendidikan.

Dengan kucuran yang minim, menyandra peluang lembaga pendidikan lebih ekspansif gagas program dan kegiatan pendidikan.

Cukup mengemuka dan banyak dipahami masyarakat, Undang-Undang Sisdiknas mengamanatkan pembiayaan bersumber pundi itu bagi sektor pendidikan mencapai 20%. Yang ada, di Kota Tasikmalaya kurang dari 1%. Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, menyebut sudah seangka 4%.

Urgensi kucuran anggaran daerah ini selain amanat undang-undang, begitu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pacu proses pembelajaran dan mutu, pemenuhan kekurangan sarana di sekolah-sekolah, pemelihataan atau rehab ruang belajar.

Menjawab pertanyaan Tasikplus, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, H Achdiat Siswandi, membenarkan ikhwal minimnya kucuran anggaran daerah ini. Ia pun tak memungkiri pakewuh (repot)nya akibat seret anggaran itu bagi keinginan sekolah yang dalam banyak harap bisa wujudkan kebutuhan sarana prasarana dan fisik bangunan sekolah.

Masih mending sejauh ini untuk operasional minimal sekolah didanai BOS (biaya operasional sekolah) dari pusat, kemudian hal serupa bagi personal berupa gaji dan tunjangan tenaga pendidik serta tenaga kependidikannya. Kucuran anggaran daerah diperlukan untuk keperluan di luar aspek operasional dan personal, atau bagi pemenuhan belanja sarana pendidikan, pemeliharaan, hingga bangunan fisik.

“Mengandalkan dana alokasi khusus pusat atau pemprov ya, terbatas. Banyak kebutuhan untuk belanja investasi (sarana penunjang) pendidikan yang korelasinya bagi kemajuan sampai peningkatan mutu pendidikan tak mudah diwujudkan. Banyak bangunan sekolah dalam kondisi memprihatinkan,” ungkapnya.

Setidaknya seperti keinginan memenuhi tuntutan tiap sekolah memiliki jamban memadai, pengadaan sarana penunjang IT, atau melakukan dukungan-dukungan proses studi di luar pelihara/bangun gedung, itu tak mudah diwujudkan.

Pengakuannya lagi, dalam setahun kucuran APBD ke sektor pendidikan di kisaran Rp 20 miliar. Alokasi ini masih melingkupi operasional rutin dinas pendidikan, pemenuhan agenda rutin kegiatan tahunan anak-anak seperti olahraga dan seni (O2SN, FLSN), mengongkosi satu kegiatan ke luar, dll.

Yang akhirnya aliran riil ke sekolah-sekolah memenuhi belanja sarana hingga pemeliharaan fisik itu di kisaran Rp 3 miliar. Dengan angka itu banyak menunda usulan-usulan kebutuhan anggaran sekolah. Harapan Achdiat, kucuran memang ada tambahan setidaknya naik bertahap ke Rp 50 miliar.

Saat ini ada sekitar 200 sekolah butuh ruang kelas baru, tak mudah direalisasikan. Apalagi untuk merespons kebutuhan seukuran bangunan benteng, jamban sekolah, dan perangkat IT. APBD Kota Tasikmalaya, di TA 2017 mencapai Rp 1,6 miliar.

Peduli masyarakat

Pada harapan lain Achdiat yang saat itu didampingi Sekdis Budiaman S.Sos dan Kasubag Keuangan Asep Sudrajat, kebutuhan anggaran sekolah ada kepedulian yang datang stakeholders, seperti kalangan orangtua siswa atau masyarakat. Kebijakan pemerintah menghadirkan BOS berikut bantuan lain ke sekolah bukan berarti menutup hadirnya partisipasi stakeholders.

“Sejatinya di tengah tantangan ini ada semangat kepedulian dari orangtua siswa atau masyarakat. Kita melihat di kota-kota lain, iklim sinergi serupa itu sudah terbangun. Sekolah cukup leluasa mengembangkan program dan pemenuhan sarana untuk mendongkrak mutu pendidikan lebih hebat,” jelasnya.

Di satu kesempatan, Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, H Tarlan, dalam catatannya menyebut, alokasi APBD Kota Tasik ke sektor pendidikan sudah di kisaran 4%. Obsesinya di tahun mendatang bisa naik lagi angkanya.

Ikhwal masih minimnya kucuran dana ke sektor pendidikan awalnya lantaran persepsi, sudah didanai pusat. Namun, dari koordinasi ke pusat pun memang ada dorongan ke APBD bisa tambah dan tambah. Selebihnya argumen Tarlan di soal kecilnya dana pendidikan, lantaran alasan anggaran daerah yang masih terbatas

Oleh: Agus Alamsyah

Kejaksaan Negeri Tasikmalaya

Senin (4/12), Penyidik Polres Tasikmalaya Kota menetapkan Sandra Santika, Auditor Pengawas Pemerintahan Madya di Inspektorat Kota Tasikmalaya sebagi tersangka dugaan penganiayaan terhadap Farhan Gani, rekan sekantornya. Penyidik pun sudah menyampaikan Surat penetapan tersangka tersebut  ke Kejaksaan.

Dalam surat yang ditandatangani Kasatreskrim, Bimo Moernanda SIK MH itu disebutkan, Sandra diduga melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang ditur dalam pasal 351 KUHPidana yang terjadi pada Selasa 14 November 2017 sekira jam 09:00 WIB di ruang Irban III (korban red) Kantor Inspektorat Kota Tasikmalaya, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 6, Kel. Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya.

Inspektur Inspektorat Kota Tasikmalaya, Yono S Karso, membenarkan kalau dari informasi yang ia dapat melalui kuasa hukun Farhan, status Sandra sudah jadi tersangka. Namun ia menolak berbicara lebih lanjut.

Sama dengan Yono, Irban III Inspektorat Farhan yang juga korban dugaan penganiayaan enggan berbicara panjang ikhwal penetapan status tersangka Sandra.

Sementara, salah satu kuasa hukum Farhan Gani, Dani Safari Effendi SH meminta pemkot untuk segera membebastugaskan Sandra untuk sementara. Hal itu sebagaimana tertuang dalam UUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan, pegawai pemerintah bisa langsung diberhentikan sementara jika berstatus tersangka dan langsung menjalani penahanan dalam kasus tindak pidana. Dani pun menyebut, wali kota telah melawan hukum kalau apa yang tertuang UU ASN itu tak segera dijalankan.

Informasi yang dihimpun Tasikplus, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak menahan Sandra. Kabarnya, sambil proses hukum ini berlanjut, tersangka hanya dikenakan wajib lapor.

Selasa (14/11), Sanda dan Farhan terlibat perseteruan yang berujung pada dugaan penganiayaan. Akibat penganiayaan yang berbuntut pada pelaporan polisi itu, Farhan sampai harus terkapar beberapa hari di RSJK dengan luka memar memanjang di sikut kiri, bibir atas dalam robek dan beberapa gigi atasnya mau copot

Oleh: Piter

Pembangunan rangka gedung baru RSUD dr Soekardjo, Kota Tasikmalaya, terus digenjot pengerjaannya.


Hingga pekan kemarin, progres pengerjaannya sudah mencapai 82%. Diprediksi proses penyelesaian  pembangunan ini lebih cepat dari kontrak yang ditentukan yakni, sampai 25 Desember.

Rangka gedung berlantai lima tersebut, nantinya untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir, ruang operasi, ICU, dan ruang rawat inap kelas III.

Kepala Bidang Tata Bangunan, Budi Martanova, mengungkapkan, jika melihat proogres pekerjaan, tidak menutup kemungkinan pembangunan rangka gedung baru RSUD dr Soekardjo itu selesai lebih cepat dari masa kontrak.

Berdasarkan perhitungan Budi, pada 20 Desember, dimungkinkan pembangunannya sudah selesai. Dengan begitu, maka penyelesaiannya lima hari lebih cepat dari kontrak.

“Kendati diprediksi selesai lebih cepat, untuk soal kualitas, Insya Alloh memuaskan. Apalagi ini kan diawasi terus oleh management kontruksi (MK) sehingga kalau dalam prosesnya didapati yang tidak sesuai spek, MK tentu akan menegurnya,” kata Budi.

Ia menambahkan, untuk pembangunan tahap lanjutan, rencananya tahun depan. Kemungkinan awal tahun anggaran. “Kenapa dianggarkan di murni (awal tahun), sebab tahap finishing biasanya memerlukan waktu lebih lama, ketimbang membangun rangkanya,” pungkasnya.

Selain pembangunan rangka gedung. paket pekerjaan ini juga mencakup betonisasi jalan menuju bangunan tersebut.

Oleh: Hapid


Musibah bencana yang terjadi di sejumlah daerah wilayah Jawa Tengah, dan Jawa Timur beberapa waktu lalu, berimbas besar pada berkurangnya peziarah asal daerah tersebut ke wisata ziarah Pamijahan, saat musim kunjungan peziarah pada bulan Maulid tahun ini. Bukti kurangnya jumlah  peziarah didapati tak adanya kendaraan berplat wilayah Jawa datang ke sana.

Walaupun tetap ada peziarah yang datang, namun jumlahnya tak banyak.  Itupun peziarah lokal dan sebagian kecil lainnya berasal dari daerah Priangan Timur saja.

Seperti disampaikan Asep, petugas retribusi, sepinya peziarah memang sudah diduga sebelumnya karena seperti tahun-tahun lalu, saat terjadi bencana serupa di wilayah Jawa, berdampak sepinya peziarah yang datang ke Pamijahan? "Selain beberapa bus saja yang membawa rombongan peziarah lokal, peziarah yang datang mayoritas menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor," jelasnya.

Oleh: M. Syaeful

Tasikplus

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/W-JRJTUDA6Pp2A511aWOLloJnEbtPE-IO8Q6lTekQ0B1zTZVQ7Qz8Y1b7mgcjQvlw8e8mglom-Iyyg=s599-no} Tasikplus menyuguhkan kabar seputar Tasikmalaya dan wilayah sekitarnya {facebook#https://www.facebook.com/Tasikplus/} {twitter#https://twitter.com/skutasikplus} {google#https://plus.google.com/+SKUTasikplus} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UChrZkFoikBU9_r7s4pFafcg} {instagram#https://www.instagram.com/tasikplus/}
Diberdayakan oleh Blogger.