Gapura Wisata Gunung Galunggung

Siklon tropis Cempaka yang menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem seperti angin kencang kini tengah melanda beberapa daerah di Indonesia.

Termasuk Tasikmalaya dan sekitarnya. Menyikapi hal itu, objek wisata pemandian air panas (Cipanas) Galunggung ditutup untuk sementara. Tindakan tersebut terpaksa diambil pihak pengelola lantaran khawatir dengan keselamatan wisatawan/pengunjung.

Informasi yang dihimpun, angin kencang yang melanda sejak Rabu (29/11) itu sampai merusak sejumlah bangunan seperti warung-warung yang ada di lokasi wisata. Termasuk gapura/pintu masuk pengunjung. Bersyukur, tak ada korban jiwa maupun luka.

Adapun para pemilik warung saat ini berkumpul di lapangan parkir untuk menghindari reruntuhan matrial bangunan maupun gunung yang sewaktu-waktu dikhawatirkan tersapu angin.

Septyan Hadinata, anggota tim SAR dari PC 1012 GM-FKPPI Kab. Tasikmalaya yang saat ini tengah berada di lokasi menginformasikan, hasil konfirmasinya dengan pengelola, kapan Cipanas Galunggung akan kembali dibuka, belum bisa dipastikan.

"Situasional. Kata pengelola di sini, kalau cuacanya sudah tak ekstrem lagi, maka kunjungan ke Galunggung akan kembali dibuka, " ucapnya.

Selain angin kencanga, siklon tropis Cempaka ini berpotensi menyebabkan hujan lebat dan gelombang tinggi. Tak pelak, melalui laman bmkg.go.id, BMKG memberikan peringatan dini akan adanya cuaca ekstrem di sebagian wilayah di Indonesia dalam tiga hari ke depan.

Oleh: Piter

Bakal calon Gubernur Jawa Barat, Dr H Anton Charliyan, sowan ke DPW Partai Perindo Jawa Barat, Selasa (28/11) malam.


Secara formil, ini merupakan kunjungan kedua Anton ke markas partai. Adapun sebelumnya ia melakukan hal serupa ke kantor PDIP Jawa Barat.

Di sela kunjungannya itu, Anton sempat berdiskusi ringan dengan jajaran pengurus DPW Perindo Jawa Barat. Alasan ia menyambangi DPW Perindo lantaran dirinya merasa kagum dengan partai ini serta kesamaan prinsif.

Pria kelahiran Tasikmalaya, 29 November 1960 ini pun mengurai kesamaan yang dimaksudnya. Di antaranya dalam hal nasionalisme dan pengentasan kemiskinan dengan menggulirkan program ekonomi kerakyatan. Di samping ada kesamaan-kesamaan lainnya.

“Bahkan saya juluki partai ini sebagai partai generasi masa kini. Partai zaman now. Partai yang punya pandangan dan kepedulian terhadap masyarakat,” katanya kepada wartawan seusai kunjungan.

Ia pun tak menampik jika silaturahmi politik tersebut juga sebagai ajang penjajakan dirinya dengan Perindo menjelang pilgub Jabar. Meski saat ini telah mendapat dukungan dari PDIP, kata dia, komunikasi politik dengan partai lain harus terus dibangun. Termasuk dengan Perindo.

“Jangankan didukung oleh partai sebesar Perindo. Didukung satu orang pun harus diterima. Kendati begitu, semuanya tergantung Yang Maha Kuasa. Yang terpenting saya ikhtiar, ikhtiar dan ikhtiar,” pria asal Tasikmalaya itu.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat, Ade Wardhana Adinata, menyambut baik niat Anton maju dalam pemilihan gubernur Jawa Barat tahun depan. Ia menilai Anton merupakan putra daerah yang memiliki kapasitas serta berprestasi.

“Sesuai arahan DPP, kita akan mengutamakan potensi lokal untuk pilgub nanti. Apalagi beliau ini kan mantan Kapolda Jawa Barat yang berprestasi tentunya sudah melekat di hati masyarakat Jawa Barat,” katanya.

Ditanya seberapa besar kemungkinan Perindo akan mendukung Anton, ia mengatakan masih menunggu keputusan final dari DPP. Seiring dengan itu, pihaknya pun akan terus melaporkan situasi politik terkini di Jawa Barat kepada DPP. Termasuk melaporkan pertemuan dengan Anton.

“Kami hanya melaporkan kondisi terkini di Jawa Barat kepada DPP. Biar nanti DPP yang menilai dan menentukan. Yang penting tadi kami akan lebih mengutamakan potensi lokal,”katanya.

Oleh: Piter


Wakil Wali Kota Tasikmalaya, HM Yusuf, mengaku tak tahu kalau hingga kini Pemkot Tasikmalaya belum menerima satupun sertifikat aset yang diserahkan Pemkab Tasikmalaya ke pemkot, khusus untuk kompleks olah raga Dadaha.

Ia justru baru tahu saat diwawancarai.
"Bukannya soal aset itu sudah beres?," kata Yusuf balik bertanya.

Ditanya sikap/kebijakan apa yang akan diambil selanjutnya, Yusuf mengaku akan komunikasi dulu dengan Wali Kota Budi Budiman.

"Saya kan pembantu wali kota (wakil). Jadi apa yang akan dilakukan, tergantung kebijakan wali kota," ujarnya.

Pernyataan Yusuf yang tak tahu mengenai sertifikat untuk aset di kompleks Dadaha, diragukan banyak pihak. Salah satunya, Ketua DPC Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) Kota Tasikmalaya, Andi Abuy. Ia menduga, Yusuf berbohong.

"Saat penyerahan aset oleh pemkab ke pemkot, posisi Haji Yusuf kala itu adalah Kepala DPPKAD Kab. Tasikmalaya yang tentunya sangat berperan vital di dalam prosesnya. Sehingga, saya rasa, bohong kalau ia tak mengetahu bahwa hingga kini pemkot belum menerima sertifikat aset yang dihibahkan," tandas Andi.

Pada 2013, Pemkot Tasikmalaya menerima penyerahan 85 aset dari Pemkab Tasikmalaya. Aset yang diserahkan ke pemkot ialah aset-aset milik pemkab yang letaknya di kota.

Namun, dengan dalih menunjang kegiatan pemerintahan pemkab, saat itu pemkot menghibahkan kembali 41 aset ke pemkab. Alhasil, jumlah aset yang mutlak menjadi milik pemkot dari penyerahana itu hanya 45 aset saja.

 Kendati yang 45 aset itu sudah mutlak milik pemkot, namun, khusus untuk aset yang di Dadaha, hingga kini pemkot belum menerima sertifikat aslinya. Entah apa alasan pemkab. Adapun yang dikantongi pemkot saat ini hanya foto copy-an sertifikatnya saja.

 Kabid Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, Dadang Surachman, apa sebenarnya alasan pemkab menolak memberikan sertifikat, ia tak mengetahuinya.

 “Silahkan tanya ke pemkab. Yang jelas, kami sudah berupaya baik melalui jalur formal (melayangkan surat) maupun non formal (lisan). Dan hingga kini upaya tersebut terus kami lakukan," aku Dadang, kala itu.

 Ia menjelaskan, sebenarnya, jumlah titik aset yang ditransaksikan saat itu ada 86. Hanya saja,  untuk Pasar Indihiang dan Terminal Indihiang, masuknya satu paket sehingga kendati dua titik, di registernya hanya satu.

Dari 85 aset yang diserahterimakan pemkab-pemkot pada 2013, beberapa di antaranya yakni kompleks olah raga Dadaha, alun-alun, gedung pendopo lama, eks terminal Cilembang, eks kantor Bappeda dan kantor BKPLD.

Untuk pendopo, eks terminal Cilembang, eks kantor Bappeda dan kantor BKPLD adalah aset-aset yang dihibahkan kembali oleh pemkot ke pemkab.

Oleh: Piter

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Guru Madrasah (DPD PGM) Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Ansyari

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Guru Madrasah (DPD PGM) Kota Tasikmalaya, Asep Rizal, meminta aparat penegak hukum segera menangkap terduga pelaku pungutan liar (pungli) yang belakangn menyasar sekolah-sekolah.

Jika tak segera diamankan, ia khawatir pelaku akan diamuk masaa mengingat saat ini sudah banyak pihak yang merasa resah dan dirugikan dengan aksi pelaku.

Bukti keseriusan atas desakannya itu,kata Asep, DPD PGM Kota Tasikmalaya pun berencana menggelar audiensi dengan Polres Tasikmalaya Kota, Kamis (23/11).

"Dalam audiensi nanti, kami akan pertanyakan juga kenapa pelaku hinggankini belum ditangkap/diamankan. Padahal sudah ada dua laporan perkara (LP) ke Polsek Cisayong," tandasnya dihubungi melalui WhatsApp.

Aktivis NU ini menambahkan, untuk kesiapan audiensi besok, dirinya sudah menyebarkan pemberitahuan kepada pengurus DPD PGM lainnya. Ia juga sudah menyiapkan beberapa bukti dugaan punngli yang dilakukan pelaku. Salah satunya bukti kwitansi.

Asep mengimbau, siapapun yang merasa menjadi korban pelaku untuk segera melapor ke polisi.

"Kalau canggung, DPD PGM Kota Tasik siap mendampingi/mengadvokasi pelaporannya," ujar Asep.

Seperti diketahui, saat ini pengelola sekolah dan desa/kelurahan di Kota dan Kab.Tasikmalaya diresahkan dengan prilaku seseorang yang datang dan memaksa meminta sejumlah uang. Dalihnya sebagai partisipasi kegiatan yang ia gagas.

Tarif yang diterapkan si pelaku berkisar Rp 400-500 ribu. Untuk menambah daya jual, dalam aksinya pelaku mengembel-embeli dirinya sebagai ketua atau pengurus organisasi tertentu. (ter)

Oleh: Piter


Sudah banyak dipahami masyarakat. Tahapan penyerahan aset pemkab Tasikmalaya ke pemkot Tasikmalaya, selesai dilaksanakan. Malah soal penyelesaian aset pasca pemekaran Tasikmalaya di 2001 ini, jadi target garap wali kota dan pasangan di periode kepemimpinanya.

Laporan terkini tercapai. Dua pemda sempat berproses lama untuk bisa menuntaskan soal aset. Di soal aset ini apa yang dimiliki pemkab dan berada di wilayah pemkot Tasikmalaya. Penyerahan pemkab ada juga yang kembali dihibahkan pemkot dalam kesepakatan masing-masing tak dirugikan.

Namun yang menyembul belakangan ini selepas proses serah-terima aset ini berlangsung di tahun 2013. Dan, dipungkas untuk kelompok bernilai strategis pada berikutnya, kesepakatan dua pemda tak disertai serah terima legalitas kepemilikan aset untuk lahan-lahan tertentu yang diserahkan. Pejabat di unit kerja terkait mengangguki kenyataan itu.

Keterangan Kabid Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, Dadang Surachman, penyerahan aset kabupaten yang berada di kota dan diserahkan oleh pemkab ke pemkot Tasikmalaya, ada 85 aset. Proses penyerahannya dilakukan di 2013.
Sebenarnya, kalau jumlah titiknya ada 86. Hanya saja, untuk Pasar Indihiang dan Terminal Indihiang itu masuknya satu paket, sehingga kendati dua titik, di registernya hanya satu," kata ia di ruangannya, Rabu pagi kemarin.

Ia menambahkan, di tahun yang sama, pemkot menghibahkan kembali 41 aset ke pemkab. Alasannya untuk menunjang kegiatan pemerintahan pemkab.

Seterusnya, Dadang membenarkan, hingga kini pemkot belum menerima satu pun sertifikat aset, selain hanya salinan (foto copy)-nya. Pengakuan ia lagi, selama ini berupaya untuk bisa mendapatkan surat dokumen tentang kepemilikan lahan itu.

Kenapa hingga kini pemkab tak memberikan sertifikatnya sekalipun 45 aset saat ini sudah mutlak milik pemkot, silakan tanya ke pemkab. Yang jelas, kami sudah berupaya, baik melalui jalur formal (melayangkan surat) maupun nonformal (lisan). Malah, hingga kini upaya tersebut terus kami lakukan," ujar Dadang.

Sebelum menutup pembicaraan Dadang menyebutkan, beberapa aset stragis yang diserahkan pemkab ke pemkot antara lain kompleks olahraga Dadaha dan Alun-alun. Sedangkan untuk aset-aset penting yang dihibahkan kembali oleh pemkot ke pemkab antara lain, gedung pendopo lama, eks terminal Cilembang, eks kantor Bappeda, dan kantor BKPLD kabupaten di Jl. SL Tobing.

Jangan dipersoalkan

Terpisah, Kabid Aset BPKAD Kab. Tasikmalaya, H Cecep Rostata S SH MH, membenarkan ikhwal bukti kepemilikan aset yang sudah diserahkan ke pemkot masih dipegang pemkab. "Seperti yang di Dadaha. Semuanya masih disimpan oleh kita (pemkab), jumlahnya ada 10 sertifikat," katanya.

Ia sendiri menolak jika disebut menahan sertifikat. "Bukan kita tahan, tapi kita simpan selama sarana-prasana yang sama, belum dimiliki oleh pemkab, dan ini sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian awal serah terima aset," sebut Cecep.

Seterusnya ia mengklaim, pemkot-pemkab sepakat untuk bersama-sama mencarikan anggaran ke pemerintah provinsi, untuk pembangunan sarana-prasana aset.

Cecep juga membenarkan kalau selama ini pemkot berulang kali melayangkan surat ke pemkab, minta agar sertifikat tersebut diserahkan. Bahkan pihaknya sampai berulangkali dipanggil BPK, baik yang melakukan pemeriksaan di kabupaten maupun di kota, termasuk BPKP provinsi.


Ya kami jelaskan, dan setelah dijelaskan mereka paham," sebutnya seraya kembali menandaskan, pemkab bukan menahan sertifikat, tapi menyimpannya. Sebab, ini berbicara soal kepentingan masyarakat, kawasan tersebut dibangun bukan hanya untuk kepentingan pemkab atau pemkot saja, tapi kepentingan masyarakat Tasikmalaya.

Jadi, ajaknya, mari bersama-sama sepanjang pemkab belum memiliki fasilitas yang sama, tolong jangan dipersoalkan. Toh banyak di antaranya aset milik pemkab yang digunakan oleh pemkot, dan kita kami tidak pernah mempermasalahkannya.

Oleh: Piter & Hapid


Jelang dikukuhkannya Persatuan Penembak Indonesia Pengurus Cabang (Perbakin Pengcab) Kab. Tasikmalaya masa bhakti 2017-2021, panitia pengukuhan melakukan evaluasi kesiapan acara.

Hasilnya, segala sesuatunya dianggap sudah beres. Dengan begitu, tinggal menunggu waktu pelaksanaannya saja.

Rapat evaluasi dilakukan sekretariat FKPPI Kab. Tasikmalaya, Jl. Saptamarga, No. 9, Kota Tasikmalaya. Rapat ini dihadiri semua unsur kepanitiaan.

Nana Sumarna, ketua panitia pengukuhan mengaku, hasil rapat evaluasi ini sesuai dengan harapan, karena segala sesuatunya dianggap sudah sesuai rencana alias tidak ada perubahan seperti rencana tempat dilaksanaknnya pengukuhan.

"Paling yang kita lakukan ke depan hanya  pematangan untuk tekhnis acaranya saja," ujar Nana diwawancarai usia rapat.

Sepertii diberitakan sebelumnya, pengukuhan Perbakin Pengcab Kab. Tasikmalaya periode 2017-2022 akan dilakukan pada 11 November di pendopo lama oleh Ketua Perbakin Pengda Jabar, M Iriawan (mantan kapolda Jabar).

Adapun mereka yang akan dikukuhkan nanti sebanyak 40 anggota, di antaranya Ketua: Dr H Iwan Saputra (beserta wakilnya), Sekertaris: Nana Sumarna (beserta wakilnya), Bendahara: Demi Hamzah Rahardian (beserta wakilnya) serta bidang-bidang lainnya.

Oleh: Piter

Tasikplus

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/W-JRJTUDA6Pp2A511aWOLloJnEbtPE-IO8Q6lTekQ0B1zTZVQ7Qz8Y1b7mgcjQvlw8e8mglom-Iyyg=s599-no} Tasikplus menyuguhkan kabar seputar Tasikmalaya dan wilayah sekitarnya {facebook#https://www.facebook.com/Tasikplus/} {twitter#https://twitter.com/skutasikplus} {google#https://plus.google.com/+SKUTasikplus} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UChrZkFoikBU9_r7s4pFafcg} {instagram#https://www.instagram.com/tasikplus/}
Diberdayakan oleh Blogger.