Seiring itu, Pemerintah Provinsi Jabar akan memaksimalkan peran Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan aparatur desa untuk penanganan stunting.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi di hadapan ribuan kader PKK pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sabuga Kota Bandung, Selasa (18/11/2025).
KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar sudah mengalokasikan anggaran untuk kader PKK melakukan pendataan terhadap masalah kesehatan warga.
Setelah pendataan, lanjutnya, akan langsung merumuskan kebijakan penanganan masalah kesehatan masyarakat, termasuk menyediakan anggaran penanganan stunting dan penyakit lain selama satu tahun ke depan atau hingga penyakit tertangani.
"Nanti kita menghitung biaya penanganannya selama setahun, stunting berapa, kemudian lepra berapa, TBC berapa dalam setahun dan itu akan kami biayai sampai selesai dan nanti yang jadi pemandunya adalah kader PKK," jelasnya.
Selain itu, penanganan stunting juga akan memaksimalkan Dana Desa. KDM menuturkan, usai pembangunan infrastruktur desa diambil alih oleh Pemprov Jabar, pemerintah desa bisa lebih fokus pada penanganan masalah kesehatan warga, salah satunya stunting.
Gubernur sempat menekankan dalam momen peringatan HKG PKK ke-53 tingkat Jabar, tentang tugas PKK adalah untuk turut melakukan pembebasan terhadap problematika masyarakat. red/hms Jbr
0Komentar