Rakortek BKKBN: Karakteristik Wilayah Beragam, Kebijakan Kependudukan Perlu Afirmatif

BKKBN menggelar Rakortek Program Bangga Kencana Bidang dalduk II/2024. Di antara bahasan menekankan pentingnya afirmasi kebijakan kependudukan dan kebijakan pembangunan lainnya di tiap wilayah yang beragam.

Bandung,Tasikplus.com-Transformasi demografis kini menunjukkan penurunan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR). Berimbas terhadap menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP). Potret kependudukan Indonesia menunjukkan tren dinamis.

Pada saat yang sama, situasi dan karakteristik antarwilayah menunjukkan keberagaman. Sehubungan itu, kebijakan kependudukan maupun kebijakan pembangunan pada umumnya tidak bisa diseragamkan pada semua wilayah. Perlu kebijakan afirmatif untuk menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Demikian dikemukakan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto, saat menjadi pembicara kunci pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Bidang Pengendalian Penduduk II Tahun 2024.

Rakortek berlangsung Senin (9/9) malam di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rakortek diikuti seluruh tim Kedeputian Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat dan Tim Kerja Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia.

“Kalau kita mengikuti arahan kebijakan kependudukan dari Bappenas, maka progam-program yang berbasis kewilayahan ini jadi penting. Tidak bisa lagi menerapkan kebijakan once for all, satu kebijakan diterapkan untuk seluruh wilayah Indonesia”, sambung Tavip.

Karena itu, lanjut Sekretaris Utama BKKBN ini, afirmasi kebijakan menjadi penting untuk wilayah-wilayah. Dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi tantangan-tantangan dan isu-isu di wilayah tersebut.

Ia pun menekankan bahwa untuk menyukseskan pembangunan menuntut perubahan mindset. Di sinilah perlunya peningkatan pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan.

Dicontohkannya, penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang belum banyak menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. GDPK masih banyak berhenti di penyimpanan sebagai dokumen.

Di bagian lain, Tavip menilai, progam Bangga Kencana harus terus diperkuat dengan peningkatan yang lebih inovatif dan inklusif. Pengendalian penduduk melalui program KB yang efektif dan edukatif akan memastikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas pembangunan yang berkelanjutan. gus/rls