Pemerintah Pacu Program JKN di 2021, Fokus ke Promotif-Preventif

 

Beberapa narsumber mengisi kegiatan Media Workshop BPJS Kesehatan, Kamis (22/10)

Belakangan ini program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), kerap dengan informasi tak cukup populis. Kalau tak dengan putusan menaikkan tarip iur, kabar defisit keuangan yang kurang terdengar menenangkan. Soal keuangan, berkait dengan aliran iuran dari peserta mandiri JKN yang dirasa sebagian mereka tak mudah penuhi.

Kabar kemudian kini dengan JKN, akan menjadi program cukup prirotas kesehatan di tahun 2021. Tekad pemerintah ini dengan proyeksi atau alokasi anggaran yang meroket dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, greget program yang tak saja melulu pada aspek kuratif. Tapi ke preventif dan promosi kesehatan di masyarakat.

Demikian antara lain yang tertangkap dari kegiatan Media Workshop BPJS Kesehatan. Berlangsung secara virtual, menghadirkan para pakar di Jakarta. Diikuti kantor-kantor cabang BPJS Kesehatan se-Tanah Air, Kamis (23/10), yang mengundang awak-awak media massa di masing-masing daerah.

Pada workshop sejak pagi hingga siang hari Kamis, para narasumber di antaranya ada pakar asuransi kesehatan Prof Hasbullah Thabrany, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Pastowo, Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Pusat Dr Adang Bahtiar, serta Kasatgas Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan KPK, Kunto Ariawan.

Pemaparan tentang kebijakan pemerintah di 2021, dalam komitmen lebih memacu perhatian sektor kesehatan, di dalamnya termasuk dengan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19, itu dikemukakan Yustinus Pastowo. “Di 2021, sebagai komitmen pemerintah untuk sektor kesehatan, anggaran melebihi batas yang ditentukan 5% APBN, kita mengaloaksikn 6,2% dari APBN”, sebut Yustinus.

Meski dalam kaitan alokasi penanganan Covid agak turun dibanding tahun sebelumnya, namun proyeksinya cukup bervariasi. Jelas peruntukannya untuk program reformasi JKN, kemudian perbaikan mutu layanan dan aktivitas bea JKN. “Untuk kebutuhan ini, menkeu sedang menyusun standar dasar layanan kesehatan. Termasuk penguatan peran pemda,” ujarnya dalam workshop yang diikuti sekitar 700 orang itu.

Yang tak kalah cukup dikemukakan Yustinus, proyeksi kegiatan JKN yang tak saja ke kuratif (pengobatan) seperti selama ini. Tapi ke penguatan program preventif dan promotif kesehatan. “Jadi, jangan lupa program JKN-KIS ini tak cuma kuratif.  Yang terpenting lagi adalah promotof-preventif. Mempromosikan budaya hidup sehat dan mencegah dampak-dampak kesehatan. Ini yang harus dilakukan dengan meningkatkan alokasi,” jelasnya.

Termasuk perhatian pemerintah tahun depan, dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. “Kami akan mereform itu, untuk dialokasikan lebih besar kepada para petani misal, dan kepada alokasi-alokasi yang lebih direct pada penerima, apa itu melalui pemerintah atau diserahkan kepada penerima yang sering kali tak digunakan untuk kegiatan promotif- preventif. Jadi, sekarang akan diperkuat ke sana,” ulasnya.

Sempat disitir Yustinus pula, alokasi yang disiapkan pada anggaran mendatang, akan ada bantuan iuran JKN bagi peserta bukan penerima upah dan pekerja, dengan total itu Rp 2,4 triliun, lalu bantuan iuran untuk PBI sejumlah 96, 8 juta Rp 48,8 triliun dalm APBN 2021.

Masih dengan prioritas garapan utama bidang kesehatan tahun depan, pemateri ini menambahkan, proyeksi nomor satu penyediaan vaksin, lalu imunisasi untuk 160 juta orang, pengendalian penyait TB, penyediaan obat TB, alokasi sarpras, litbang, makanan tambahan bagi ibu hamil, pembangunan gedung puskesmas, yang kesemua terkorelasi dengan program JKN-KIS. gus