Terus Diperingatkan, Sikap Netral ASN Jelang Pilkada

 

Hasto Wardoyo

Di tengah pandemi Covid-19, banyak daerah harus melaksanakan Pilkada 2020, sesuai agenda. Seperti biasanya, kontestasi politik praktis ini dalam harapan terselenggara sukses, lancar, dalam kawalan cegah papara Covid-19. Yang juga tak lepas perhatian, peringatan bagi para aparatur pemerintah untuk bersikap netral.

Peringatan itu pada Senin (21/9) disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, dalam pertemuan virtual bersama sekitar 500 ASN terdiri penyuluh keluarga berencana (PKB) dari delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat, daerah yang tahun ini melaksanakan pilkada serentak.

Kepada jajaran ASN pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana), dimintanya besikap netral dalam pilkada, netral dalam pengertian tidak mengarahkan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah, baik petahana maupun kandidat lainnya. Pilihan hanya diberikan pada saat mencoblos di bilik suara.

Menurut menteri yang mantan bupati Kulonprogo itu tak sulit bagi ASN bersikap netral. Yang harus dipahami terus adalah ASN bekerja untuk kepentingan publik. Loyalitas ASN itu pada program, bukan kepada pribadi kepala daerah. Tugas ASN menyukseskan visi dan misi kepala daerah. Di samping visi dan misi BKKBN tentunya.

Hasto tidak memungkiri, adanya kemungkinan ASN bandel. Ikut-ikutan aktif mengarahkan dukungan kepada salah satu kandidat. Perilaku itu setidaknya tergambar dalam hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 lalu yang menyebutkan adanya gangguan mental ringan pada sekitar 9% warga.

ASN harus diterima semua pihak. Ketika dia menunjukkan keberpihakan pada salah satu kandidat, maka akan sulit diterima semua pihak. Jika sudah demikian, akan mengganggu kinerja sebagai ASN. “ASN tidak dilarang untuk memilih. Memilih adalah hak kita sebagai waga negara. Yang dilarang itu memengaruhi orang untuk memilih,” ulas Hasto.

Turut menyampaikan arahan serupa dalam video conference itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Wasikin. Adapun kedelapan daerah yang siap gelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember di Jawa Barat meliputi, Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

Tidak perlu khawatir

Sementara itu, masih di kegiatan sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Kusmana mengingatkan bahwa para petugas PKB merupakan pegawai pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan adanya tekanan dari kepala daerah atau OPD kabupaten/kota.

“Kalau ada tekanan atau ancaman akan dipindahkan ke daerah terpencil lantaran tuduhan tidak mendukung salah satu calon, tidak perlu khawatir. Kewenangan kepegawaian itu ada di BKBN. Kami tidak akan serta-merta menuruti permintaan pindah tugas. Tenang saja. Kita fokus saja bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegas Uung, sapaan Kusmana. rls ipkb-gus