Kegiatan pelaksanaan program layanan pertanahan massal, tengah dijalankan aparat ATR/BPN. Kelibatkan tenaga kelurahan dan mitra eksternal. Sejak sosialisasi Januari, dan Februari dimulai aksi pelayanan lapangan, hingga kini sudah ribuan proses pengukuran bidang tanah milik masyarakat.
Mengemuka, debut program pemerintah pusat ini cukup menggenjot kinerja aparat pertanahan dengan mitra kerjanya. Terpicu dengan jumlah alokasi layanan yang bombastis. Di masa sebelumnya dengan sebutan layanan prona (program pertanahan) serupa paling beralokasi di kisaran 2 ribu – 5 ribu bidang.
Sekarang dengan istilah PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), jumlah layanannya hingga puluhan ribu. Di tahun pertama (2017) pelaksanaan PTSL, seperti alokasi Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, masing-masing berkisar terbitkan 20 ribu sertifikat tanah. Memasuki tahun 2018, meroket lagi alokasinya sampai menarget untuk 50 ribu bidang tanah.
Fantastis jumlah proyeksi itu, jauh melampaui layanan sertifikat reguler di Kota Tasik misal, yang hanya berjumlah 15 ribu per tahun. Pengerjaannya kini pun harus beriringan dengan pelayanan pemohon sertifikat biasa/reguler. Pola pelayanan PTSL pun lebih proaktif, mendatangi wilayah/kelurahan sasaran.
Dengan terget melayani sertifikat massal 50 ribu bidang, dalam satu obrolan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, Ir Henhen Suhendar, per akhir Maret 2018 lalu, jumlah kegiatan pengukuran timnya baru mencapai 3.000 ribuan bidang. Jumlahnya masih terbilang jauh dari target. Namun, kata Henhen, itu masih di masa awal layanan.
Sekuat tenaga jajarannya akan mengimplementasikan program PTSL. Tantangannya, selain di keterbatasan aparat kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di aspek masyarakat sasaran pelayanan yang kadang tak siap dengan dokumen tanah miliknya. Selain itu, pemilik lahan di satu lokasi, bertempat tinggal jauh. Tak mudah ditemui, tak mudah dapati dokumen surat tanahnya.
Keterangan senada diungkapkan Kasubag TU ATR/BTN, Kab.Tasikmalaya, Drs H Slamet Riyadi. Di wilayah kerjanya, sejak dilancarkan PTSL Februari sampai akhir Maret 2018, baru sekitar 1.000 bidang tanah warga yang diukur. Namun, optimismenya meroket angka pengukuran setelah kedatangan tim pengukur eksternal yang dikirim kantor pusat.
Yang jadi tantangan menjabarkan PTSL di Kab.Tasikmalaya, aku Slamet, wilayah desa garapan berjauhan. Kemudian, dengan kesiapan di aspek sasaran yang belum sesuai harapan, seperti berupa dokumen surat tanahnya yang tak dimiliki
Oleh: Agus Alamsyah
0 Komentar