Kantor Desa Pasirbatang.

Kebijakan pemerintah pusat untuk mengucurkan dana melalui program dana desa se-Indonesia, mulai dirasakan manfaat dan hasilnya. Jika sebelumnya banyak infrastruktur desa yang tak tersentuh perbaikan karena keterbatasan anggaran, dengan adanya program tersebut persoalan itu mulai teratasi. Halnya yang terjadi di Desa Pasirbatang, Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya.

Dalam satu obrolan bersama Tasikplus, Kepala Desa Pasirbatang, Atep Daryatmana mengaku, sangat terbantu dengan program alokasi dana desa (ADD) yang dianggap membantu mempercepat  pembangunan infrastruktur di desa. “Tahun ini, ADD masih tetap difokuskan pada peningkatan infrastruktur seperti pembangunan jalan lingkungan, jalan desa termasuk rehab puskesmas pembantu (pustu),” akunya.

Ia juga memaparkan beberapa kegiatan yang sudah beres dan bersumber dana ADD tahap I antara lain, pengaspalan jalan desa Cikarang-Kaludan dengan alokasi dana Rp 124.091.600, pengaspalan jalan desa Cibodas RT/RW 011/003 sebesar Rp 42.200.750 dan pengaspalan jalan DKM Cibitung RT/RW 015/ 004 Rp 26.740.300. “Dan masih ada tiga ruas jalan lagi yang belum dilaksanakan pengerjaannya, yakni jalan Desa Kp Cikarang RT/RW 002/ 001 Rp 52.402.250, jalan desa Sukasenang-Cibaregbeg  Rp 227.369.500 plus jalan desa RT/RW 021/005 Rp 17.264.600. Dengan demikian, total alokasi semua pekerjaan tadi mencapai Rp 490.069.000,” ungkap Atep.

Oleh: Hapid


Belum kembali kini masyarakat Tasik memperoleh kabar, akan kedatangan tamu petinggi negara bersambang. Setelah pastinya belum lama ini, dalam waktu berdekatan, rentetan pejabat-pejabat penting hingga presiden mengunjungi Tasikmalaya.

Catatan redaksi Tasikplus, penyelenggara daerah Tasikmalaya, sempat dibuat fokus, mengondisikan sambutan setertib mungkin. Menerima bergiliran kunjungan elite negara. Catatan lainnya, kedatangan itu lebih banyak mengisi memontum keagamaan.

Rangkaian kunjungan sekitar sebulan lewat itu, berdekatan pada bulan Juni hingga memasuki Juli ini. Halnya diawali kunjungan kerja Pangdam II/Siliwangi, Mayjen TNI.M Herindra pada 6 Juni. Malah, menyoal kedatangan petinggi ini sebelumnya ada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, sekitar November 2016 yang menghadiri acara Istigosah di Tasik.

Beberapa hari setelah kedatangan Pangdam Siliwangi, berkunjung ke Tasikmalaya, orang nomor satu di republik ini sekarang, Presiden Jokowi. Berikutnya, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo pada, Rabu (21 Juni). Kemudian Menteri Sosial yang juga Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, pada 7-8 Juli ini.

Seperti biasa dalam riuh kebebasan berpendapat di NKRI saat ini, dalam kebebasan berujar rakyat di zaman reformasi, makin akrab dengan pihak yang berspekulasi di satu kondisi. Tentunya dengan kunjungan petinggi negara apalagi ini bergantian, selain tentu spekulasi dalam ungkapan sekadar berisi harapan. Ramainya bertandang, diharap membawa berkah bagi daerah.

Di soal asumsi positif misal, hingga ada tokoh yang menyebutkan berkah kedatangan presiden tak ayal memastikan operasional Pangkalan Udara Wiriadinata yang resmi membuka penerbangan komersial lebih cepat. Presiden datang, bandara dalam kondisi sudah beroperasi. Orang Tasik pun senang.

Secatatan persepsi lainnya, kedatangan ramai-rama gantian VVIP negara tak bakal lepas dengan orientasi/kepentingan strategis elite. Lalu, kepentingan politis pejabat politik, dan pencitraan. Hingga bisa juga, itu opsi manuver agar diyakini, penguasa dekat dengan rakyatnya.

Apalagi, akhir-akhir ini iklim stabilitas negara dibuat seperti tengah penuh drama imbas dinamika yang ada di masyarakat juga. Tak kalah kegaduhan diawali buntut nyeleneh celetukan Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok), kala itu, jelang Pilkada DKI yang mengutip Surat Al-Maidah 52 Alquran, lalu dirasa kalangan umat Islam mengusik.

Situasinya disusul aksi mereka yang peduli atau merasa perlu bersuara atas ucapan Ahok dalam protes-protes sampai turun berujuk rasa jutaan umat di Jakarta. Lainnya drama, terinterpresentasikan kelompok fundamentalis muslim, dalam sikap antipenguasa. Atmosfer ISIS diisukan menggejala. Lantas, rakyat seolah tengah terkotak dalam dukung dan tidak mendukung penguasa.

Sekaitan kunjungan sejumlah elite petinggi lagi ke Tasik, seterusnya dalam persepsi diharap, membawa makna positif bagi daerah. Itu setelah Tasikmalaya tercitrakan baik dan kondusif, sehingga layak kedatangan ramai investor, selain kebijakan menggelontor pemerintah pusat untuk mendongkrak infrastruktur dan ekonomi daerah.

Bawa manfaat

Di satu kesempatan, Wakil Rektor Unsil Prof Deden Mulyana berujar, dirinya meyakini kedatangan bergiliran petinggi negara pasti dengan kepentingan yang diembannya. Dalam persepsi-persepsi ekonom ini tak bicara negatif thingking. Kecuali kunjungan pejabat optimistisnya akan membawa manfaat.

“Harapannya, kunjungan petinggi akan membawa manfaat lebih, makna lebih. Menambah kepercayaan tentang Tasik yang kondusif, dan warga Tasik dapat memetik berkah kunjungan. Halnya, setahu saya saja operasional Bandara Wiriadinata komersil, belum jadi agenda. Kemudian sekaitan ada kunjungan presiden, ya beroperasilah bandara,” paparnya.

Bukan sekadar safari

Pemerhati masalah sosial Tasik, Nanang Nurjamil, melihat, datangnya para petinggi negara ini bukan sekadar safari. Melainkan memiliki nilai urgensi tersendiri. Pandangan ia halnya, itu dalam kerangka menjaga stabilitas nasional, keutuhan NKRI, sejalan stigma yang dianggap ada ancaman dengan disintegrasi atau ancaman perpecahan bagi persatuan belakangan ini.

Kenapa ke Tasikmalaya? Jawabnya, karena daerah ini menjadi salah satu barometer bagi para petinggi negara dalam menyikapi situasi dan kondisi sosial-politik secara nasional. Di Tasik ada fakta sejarah tentang pergerakan massa yang mengimbas jauh ke keadaan sosekpolbud (sosial, ekonomi, politik dan budaya), begitu besar. Kemudian berimbas pada daerah-daerah lain, dengan isu dan perhatian yang besar.

Saran Nanang, sepatutnya kedatangan penguasa dari Jakarta terus bisa dimanfaatkan secara baik oleh pemkot. Karena jika digali, kota ini sebetulnya memiliki banyak potensi yang harus digeliatkan, mulai dari potensi sejarah, ekonomi, politik, geografis, sumber daya alam dan sumber daya manusia.

“Seandainya potensi ini disikapi secara smart (jeli) oleh pemerintah, kedatangan beberapa pejabat negara kemarin ialah momentum untuk mengakselerasi semua potensi termasuk kegiatan pembangunan di Kota maupun Kab.Tasikmalaya,” suffortnya.

Tak melihat benang merah kuat

Dalam obrolan terpisah, akademisi yang juga pemerhati masalah politik, Asep M Tamam, ia punya pandangan bahwa keislaman di Tasik ini tarik. Dikenal umum juga sebagai konta santri. Tentunya banyak ulama dan pesantren di Tasik. Di sini, NU berkembang, Muhammadiyah berkembang, Persis demikian juga.

Kemudian umat Islam dengan sebutan bergaris fundamentalnya pun ada. Seperti ada ormas Taliban, HT (Hizbutahrir), dll. Kelompok yang selama ini banyak terwacanakan pusat, di Tasik ada. Lebih khas dari daerah lain di jabar. Karena itu, ia membenarkan dengan orientasi/kepentingan strategis di balik kunjungan petinggi.

“Namun, saya melihat perspektifnya dalam persepsi positif. Itu kunjungan yang baik bagi Tasik. Pada umumnya mereka datang bertemu ulama. Ada kapolda bertemu ulama, pangdam juga sama. Presiden datang ke pesantren. Karenanya, tentu kita patut bersyukur dengan kedatangan rombongan petinggi negara ini,” tandas Asep.

Selain itu, kunjungannya dalam momentum keagamaan. Mendatangi simpul-simpul keagamaan. “Karenanya, saya pun tak melihat benang merah kuat, kunjungan itu ada kaitan dengan keberadaan umat fundamentalis di Tasik, atau kaitan satu penelitian bahwa akar radikalisme di Priangan Timur itu ada di Tasik,” ucapnya sembari sempat menyebutkan sosok peneliti yang membahas radikalisme di Priangan Timur itu.

Kunjungan pejabat kerap dispekulasikan berisi pencitraan? Jawab Asep, “Dalam konteks presiden, keliling Jawa pun ia datang ke pesantren. Yang lainnya datang bertemu ulama. Karena itu, saya tetap melihatnya, ini kaitan Tasik, kota santri, banyak ulama. Banyak mazdhab. Memang Tasik ramai dengan pro-aksi 212 misal. Namun saya melihat kunjungan pejabat tak ada benang merahnya dengan itu. Termasuk kemudian dengan penangkapan pelaku teror,” bebernya.

Di pengujung obrolannya, Asep sependapat, sangat mungkin kunjungan tak lepas dengan laporan intelejen negara. Tapi seterusnya, ulas Asep, harus bersyukur dengan kedatangan petinggi negara ini, citra Tasik menguat. Isu Tasik menjadi lebih positif.

“Apalagi hampir tidak ada pemberitaan minor/miring tentang kunjungan elite ini. Bahkan di medsos pun hampir tak ada diskusi negatif dengan kunjungan mereka ke Tasik,” tutupnya.

Wali kota pun hanya berpersepsi

Terpisah, saat ditanya, Wali Kota Tasikmalaya, H Budi Budiman, pun tak mengemukakan apa hal mendesak yang kemudian ke Tasik berdatangan sejumlah petinggi. Kecuali ia hanya senada, memungkinkan pejabat negara tentu memiliki maksud tersendiri datang ka satu daerah.

Selebihnya, H Budi menandaskan, kedatangan para petinggi negara belum lama berselang, jelas menjadi berkah tersendiri bagi Kota Tasik. “Terkait niat dan hal apa yang menarik dari Kota Tasik, sampai-sampai pejabat dari Jakarta silih berganti mengunjunginya, mungkin lantaran soal ketertarikan saja,” timpalnya kepada kru Tasikplus.

Asumsi lainnya, pengakuan wali kota, kedatangan petinggi negara ke Tasik, bernilai sangat positif. “Menurut saya itu bagus. Dengan begitu, Kota Tasik semakin dikenal. Mudah-mudahan bisa membawa dampak positif bagi Kota Tasik,” pungkasnya.

Oleh: Piter & Hapid

Sky Bike. Salah satu wahana wisata di Taman Wisata Karangresik yang membutuhkan kemampuan khusus, meskipun dinyatakan aman untuk usia dewasa hingga anak-anak.
 Sebanyak 25 orang calon pemandu di Taman Wisata Karangresik, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, diberikan pelatihan khususnya untuk menangani pengunjung yang hendak menjajal permainan high rope atau diatas ketinggian. Pasalnya, banyak permainan yang mengharuskan pemandunya memiliki keahlian khusus dalam menangani permainan yang dinilai cukup ekstrim tersebut.

Sebut saja permainan seperti sky bike, lintasan tali, skate sky, flying fox, jump swing, hammock tower, menara pandang, yang semuanya berada diatas ketinggian rata-rata lebih dari 12 meter dari permukaan tanah. Namun dengan pemandu yang terlatih dan professional, diharapkan seluruh permainan itu menjadi sangat menyenangkan dan membuat wisatawan terhibur.

“Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari lamanya, dimana seluruh calon pemandu mencoba seluruh permainan tersebut serta teknis pengamanan termasuk memberikan arahan dan semangat kepada calon wisatawan. Karena ada sesi dimana warga sekitar yang datang saat pelatihan juga dijadikan contoh untuk mencoba wahana tersebut, banyak yang tertarik dan berulang mencoba,” ungkap Pengelola Taman Wisata Karangresik Undang Sudrajat.

Rencananya, Taman Wisata Karangresik yang sekian lama terbengkalai tersebut akan mulai beroperasi pada Agustus 2017 mendatang serta bakal diresmikan oleh Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman bertepatan dengan HUT Kota Tasikmalaya Oktober 2017 mendatang. Selain wahana tersebut disana juga terdapat restoran, wahana edukasi tanaman, outbond, rafting, camping ground, café, taman bunga, dan lain sebagainya yang saat ini pembangunannya masih terus digenjot.***


Wacana penertiban pool-pool (pul/garasi) bus oleh pemkot Tasikmalaya, kembali mencuat. Berbeda dengan gaung-gaung sebelumnya yang tak lama menyembul cepat kembali melempem, wacana itu kali ini terdengar terus menggelinding.

Bahkan kian hari makin santer saja. Sampai memunculkan opini atau persepsi beragam di masyarakat. Dari beberapa opini yang menyembul, satu di antaranya menyebutkan kebijakan itu berbau sentimen penguasa daerah ke salah satu pool bus.

Mencoba mengonfirmasikan itu di satu kesempatan, yang muncul bantahan. Menegaskan tak adanya sentimen-sentimen. “Tidak ada. Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Kita berbicara aturan. Kan kemarin pak menteri datang langsung ke sini. Sidak langsung ke Terminal Type A Indihiang,” ujar Wali Kota Tasikmalaya, H Budi, beberapa hari lalu.

Adapun yang mendasari sekaitan wacana penertiban, sebut H Budi, hanya satu. Ingin mengoptimalisasikan keberadaan Terminal Type A. Lantaran, yang menjadi penyebab tak optimalnya terminal adanya pool-pool yang jadi terminal bayangan. Menaik-turunkan penumpang secara berlebihan di poolnya masing-masing. Itu dinilai mematikan terminal bus hingga kini.

Kenapa wacana penertiban itu terdengar serius dalam bahasan sekarang, padahal operasional pool-pool itu sudah sangat lama? “Dulu kan dibolehkan menaik-turunkan penumpang. Tapi disalahgunakan sehingga dievaluasi oleh kementerian. Dan, kemarin pak menteri sudah mengintruksikan untuk melakukan penertiban, surat edarannya sudah ada,” jawab wali kota.

Selebihnya, H Budi berpesan pada para pengusah bus yang memiliki pool, kalaupun kebijakan ini kelak djalankan, para pengusaha tidak perlu khawatir. Lantaran, yakin H Budi, mereka sudah punya pasar/market masing-masing. Trayeknya juga sudah masing-masing. Keinginan wali kota, kepentingan semua pihak terpenuhi.

“Intinya, tujuan atau kepentingan kita semua terpenuhi. Pengusaha, penumpang dan terminal,” tandasnya. Ikhwal waktu penertiban kapan dilaksanakan, imbuh H Budi, akan dimulai setelah pemkot menerima intruksi formal dari Kementerian Perhubungan.

Heran

Sementara itu saat ditanya, tokoh masyarakat Tasikmalaya, Nanang Nurjamil, melihat agenda penertiban pool bus sebagai langkah yang tidak bijak dan tidak strategis. Sekalipun kebijakan tersebut didasari oleh Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan. Pendapat Nanang, sepinya Terminal Type A Indihiang, bukan semata disebabkan hadirnya pool-pool bus. Tapi, karena pengelola terminal (pemerintah) tidak mampu mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, serta rasa nyaman bagi para calon penumpang.

Ia pun merujuk soal tuntutan itu sebagaimana diamanatkan Permenhub No. 132 /2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Belum lagi, katanya, kalau mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika membangun Terminal Type A Indihiang, asumsinya, tentu sudah dikaji dengan melakukan feasibility study (studi kelayakan), analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), serta dokumen/ lain terkait persyaratan izin dan pengambilan keputusan.

Sepinya terminal bus di wilayah Kec.Indihiang itu, masih kata Nanang, sudah berlangsung lama, bahkan masih di era awal-awal kepemimpinan Budi. “Lalu, kenapa bukan dari dulu kalau memang pool-pool bus tersebut ditutup? Kenapa pula dulu diberi izin? Bukankah untuk mendirikan pool harus ada IMB?” herannya.

Nanang sempat memperbandingkan wacana penertiban itu dengan SK Dirjen Perhubdar No. SK 75/AJ.601/DRJD/2003 tentang Penyelenggaraan Pool dan Agen Perusahaan Otobus, Bab II Pasal 2, ayat (2) dan (3), yang justru malah memperbolehkan tempat parkir bus digunakan untuk menaik-turunkan penumpang. Gelagat para pengusaha bus berlomba menyediakan fasilitas nyaman dan aman, ucapnya, lantaran mereka merasa ingin memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen/pelanggannya.

 “Jika tidak ada alasan mendasar, dengan aspek pertimbangan logis dan strategis, serta didukung regulasi yang pasti, kebijakan penertiban ini jangan sampai diinterpretasikan sebagai sebuah sikap sentimen, kemudian menjadi kebijakan kontraproduktif, serta menimbulkan polemik baru,” tambahnya dihubungi melalui pesan WhatsApp

Oleh: Piter

Tasikplus

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/W-JRJTUDA6Pp2A511aWOLloJnEbtPE-IO8Q6lTekQ0B1zTZVQ7Qz8Y1b7mgcjQvlw8e8mglom-Iyyg=s599-no} Tasikplus menyuguhkan kabar seputar Tasikmalaya dan wilayah sekitarnya {facebook#https://www.facebook.com/Tasikplus/} {twitter#https://twitter.com/skutasikplus} {google#https://plus.google.com/+SKUTasikplus} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UChrZkFoikBU9_r7s4pFafcg} {instagram#https://www.instagram.com/tasikplus/}
Diberdayakan oleh Blogger.