Dadang Astri: Ini Kesalahan Pemerintah Sepenuhnya

Dadang Astri, seorang pengusaha beras lawas di Tasikmalaya.

Beras Rp 12 ribu/kg adalah harga paling tinggi dalam sejarah perberasan. Hal itu sebetulnya tidak harus terjadi jika pemerintahan Jokowi memiliki perhitungan matang dengan tidak menolak beras impor dari Vietnam, akhir tahun lalu. Dengan demikian, tingginya harga beras di pasaran selama sebulan terakhir, sepenuhnya kesalahan pemerintah pusat.

Hal itu ditegaskan Dadang Astri, seorang pengusaha beras lawas di Tasikmalaya, dalam satu perbincangan dengan Tasikplus, pekan kemarin. Pembicaraan untuk menguak jawaban apa yang sebenarnya terjadi versi pengusaha sekaitan harga pangan pokok ini yang melambung.

"Andai pada Oktober tahun lalu pemerintah tidak menolak beras LN (luar negeri/sebutan untuk beras impor Vietnam) sebanyak sekitar 300-500 ribu ton, kemungkinan besar hal ini tidak akan terjadi. Saya yakin sebab, stok beras kita akan terjaga," duga Dadang yang juga ketua asosiasi kontraktor pengadaan raskin di lingkungan Gudang Beras Bulog (GBB) Linggajaya/Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

Maksud pemerintah menolak beras LN kala itu, tilai Dadang, mungkin baik, ingin mengoptimalkan beras DN (dalam negeri). Akan tetapi, pemerintah tidak menjalankan perhitungan matang. Sehingga yang muncul bumerang. Stok drastis berkurang.

Seharusnya, disesuaikan dulu antara kekuatan produksi domestik dengan kebutuhan konsumsi. Sudah jelas, kekuatan produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi.

Ketika kran impor ditutup, dan tak lama berselang beras langka, maka secara otomatis harga beras akan melambung. Tapi coba kalau beras impor masih masuk, stok pasti akan terjaga dan harga pun tentu akan stabil," yakin Dadang seraya menyebutkan, sepengetahuannya momen akhir dan awal tahun adalah masa-masa rawan untuk kebutahan beras.

"Mari kita berkaca pada era SBY, tak ada istilah beras langka apalagi sampai harganya melambung. Karena pemerintahan mereka memiliki perhitungan yang matang sehingga tidak pernah menolak beras impor," sitirnya.

Siapa yang diuntungkan dengan kondisi ini? "Petani dan pengusaha beras skala besar. Petani, karena biaya perawatannya menggunakan harga lama, sedangkan pengusaha karena mereka memiliki banyak stok gabah," jawabnya diamini Zubaedah, yang juga pengusaha beras. Adapaun untuk solusinya, saran Dadang, pemerintah melalui Buolg harus segera mendatangkan beras impor. "Mutlak, harus melalui Bulog. Sebab jika melalui pihak ketiga atau swasta, kemungkinan besar akan terjadi spekulan," katanya.

Ia menyebutkan, harga beras LN di tengkulak saat ini berkisar Rp 10,5 - 11 ribu dari biasanya Rp 8,5-9 ribu. Sedangkan untuk DN sendiri berkisar Rp 7 ribu atau naik Rp 1.000 dari harga sebelumnya. Kendati harganya tinggi, ia mengaku kesulitan mendapatkan beras. Hal itu karena para tengkulak di daerah diserbu para pengusaha beras di Cipinang, Jakarta. Apalagi saat mendatangi para tengkulak, mereka membawa kendaraan sendiri.

Kawasan Cipinang merupakan barometer beras Indonesia. Sebab, kawasan tersebut merupakan pasar induk beras di Indonesia. Dadang Astri sendiri adalah pengusaha yang biasa memasok beras ke pasaran Tasikmlaya dan sekitarnya.

Oleh: Piter