Tenaga Lini Lapangan Diminta Fokus terhadap Ribuan PUS Penerima Bansos Belum Ber-KB

Tasikplus.com-Mengejar target penurunan angka kelahiran. Mendorong naik angka pasangan usia subur ber-KB. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta tenaga lini lapangan Keluarga Berencana (KB) memokuskan perhatian terhadap banyaknya keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang belum menjadi akseptor KB. 

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti dalam kegiatan ”Bincang Keluarga Berkualitas” bersama tenaga lini lapangan, Rabu (23/9/2026). Kegiatan bertema ”Kontrasepsi: Informasi Tepat, Pilihan Bijak, Keluarga Sehat” itu digelar secara daring untuk memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh setiap 26 September.

Siska mengatakan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 50,7 juta jiwa. Saat ini, angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) Jabar berada di level 2,05 dan ditargetkan turun hingga 2,03, tetapi tidak lebih rendah dari angka itu. Tingginya TFR bisa menahan peluang bonus demografi. 

Menurut Siska, TFR menjadi salah satu penentu laju pertumbuhan penduduk. Dari tiga komponen pembentuknya, yakni kelahiran, migrasi, dan kematian. Hanya kelahiran yang dapat diatur, salah satunya melalui penggunaan kontrasepsi. Pengaturan kelahiran itu, katanya, bertujuan menjaga kesehatan ibu dan anak sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Berdasarkan capaian kinerja Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) dan Tenaga Lini Terdepan KB (Teladan KB) hingga Agustus 2026, sebanyak 31.418 keluarga penerima manfaat (KPM) telah mendapat edukasi. Dari jumlah itu, 24.913 KPM tergolong pasangan usia subur (PUS), dengan 82,5 persen atau sekitar 20.552 KPM di antaranya merupakan akseptor KB aktif.

Artinya, masih terdapat 4.361 KPM pasangan usia subur yang belum ber-KB. Siska meminta tenaga lini lapangan menyisir kembali keluarga tersebut sesuai arahan Gubernur Jawa Barat agar penerima bantuan sosial, termasuk penerima program elektrifikasi, tetap didorong mengikuti program KB. 

”Kasihan sebetulnya. Keluarga KPM ini sudah repot, dapat bansos dan segala macam, anaknya banyak, lalu tidak ber-KB. Bagaimana kita mau dapat bonus demografi? Padahal, window-nya sebentar lagi tutup, di 2030,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika kualitas sumber daya manusia Jabar tidak dipersiapkan, bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban. Siska mencontohkan, saat berkunjung ke Cirebon, pihaknya menemukan keluarga penerima manfaat yang memiliki tujuh anak. Keluarga dengan anak lebih dari dua pun, menurut dia, masih kerap ditemui ketika ia berkeliling ke posyandu dan kampung keluarga berkualitas.

Persoalan lain terletak pada pilihan metode kontrasepsi. Dari seluruh akseptor KB di kalangan KPM, baru 32,91 persen atau sekitar 6.765 akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti implan dan alat kontrasepsi dalam rahim. Sisanya, sekitar 67,08 persen, masih memakai metode non-MKJP, seperti suntik, pil, dan kondom.

Siska menilai metode non-MKJP lebih rawan gagal karena bergantung pada kedisiplinan penggunanya. ”Kadang tingkat kegagalannya juga tinggi karena ada human error. Pilnya tidak diminum tiap hari, ada kemungkinan bisa positif hamil lagi. Atau suntikannya kelewat,” katanya. Karena itu, ia mendorong tenaga lini lapangan mengedukasi keluarga agar beralih ke MKJP yang dinilai lebih aman dan tidak mengharuskan warga bolak-balik ke puskesmas setiap bulan atau setiap tiga bulan.

Dalam kesempatan itu, Siska menitipkan empat tugas kepada tenaga lini lapangan. Keempatnya adalah menyampaikan informasi kontrasepsi secara benar, obyektif, dan mudah dipahami; meluruskan mitos keliru tentang kontrasepsi; meningkatkan kualitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta pendampingan keluarga; lalu menindaklanjuti dan merujuk keluarga yang membutuhkan layanan kontrasepsi.

Mitos yang perlu diluruskan, antara lain, anggapan bahwa vasektomi menurunkan kejantanan pria serta ketakutan terhadap pemasangan implan dan alat kontrasepsi dalam rahim. ”Saya berharap ini tidak berhenti di tingkat bapak dan ibu saja atau berhenti dalam bentuk pengetahuan saja, tetapi dapat dilanjutkan dalam bentuk penggerakan dan pendampingan di lapangan,” ujar Siska.

Ia juga meminta perhatian khusus bagi daerah dengan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung. Siska menekankan, jarak kelahiran yang terlalu rapat dan jumlah anak yang terlalu banyak juga berisiko melahirkan anak stunting. Karena itu, tenaga lini lapangan diminta berkolaborasi dengan penyuluh KB, tim pendamping keluarga, dan kader PKK. ”Jangan bergerak sendiri, supaya tangan dan kaki kita semakin banyak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jabar Iin Indasari melaporkan, kegiatan ini mengundang 572 tenaga Motekar dan Teladan KB se-Jawa Barat. Pelaksanaannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2026 tentang Penguatan Pelayanan KB Pascapersalinan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mempercepat penurunan stunting.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Teladan KB dan Motekar dalam memberikan KIE guna membantu keluarga menentukan pilihan kontrasepsi yang tepat, aman, sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, forum ini diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Jawa Barat,” terang Iin.

Peserta memperoleh materi dari dua narasumber Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Jawa Barat, yakni Ketua Tim Kerja Pengorganisasian Lini Lapangan Adang Syamsul Hadi dan Ketua Tim Kerja KB dan Kesehatan Reproduksi Dinda Aquarini. Diskusi dipandu Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat Najib Hendra SP. red/njp