Bandung,Tasikplus.com-Satu deklarasi untuk menguatkan konsolidasi program pembangunan kependudukan, Senin (28/4/25} berlangsung di Kota Bandung. Dihadiri sejumlah petinggi negara. Gagasan itu, "Deklarasi Jawa Barat Istimewa”. Penandatanganan deklarasi berlangsung menyertai Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
Hadir dalam kegiatan, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto. Para menteri turut menandatangani Deklarasi Jawa Barat Istimewa.
Dalam acara mengemuka, deklarasi sebagai kesiapan Jawa Barat bersinergi dan bergotong royong mewujudkan desa dan kelurahan yang tidak ada kematian ibu, bayi, ibu melahirkan serta tidak ada stunting baru. Kegiatan ini adalah inisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Deklarasi berisi komitmen Pemprov Jawa Barat pada pengentasan stunting termasuk bebas dari kemiskinan ekstrem, serta turut menyukseskan sekolah rakyat; bebas sampah dan lingkungnya lestari; mandiri, bebas rentenir, memiliki Koperasi Merah Putih; dan sukses dalam pembangunan Keluarga Berencana (KB).
Menteri Wihaji menyatakan, sangat mendukung deklarasi. Ia pun sepakat perlunya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, peran Kemendukbangga/BKKBN dalam menekan pengendalian penduduk hanya melalui metode kontrasepsi. “Karena itu, pengendalian penduduk membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar-kementerian dan lembaga di pusat hingga desa”, ujarnya.
Menteri juga memaparkan tentang program Quick Wins yang digerakkan Kemendukbangga dan sangat berkaitan dengan desa, dilaksanakan melalui integrasi substansi program, sinergitas dan kolaborasi, yang digerakkan di level lini lapangan, kata menteri, 'goal'nya ada di Kampung KB (Keluarga Bangga).
Ketika menyinggung Angka Kelahiran Total (TFR), menteri Wihaji mengatakan 15 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sudah mencapai angka 2.03. Ini berarti sudah berada di bawah angka replacement level. Berarti pula, Jawa Barat sudah harus bergerak untuk melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara optimal. Sehingga kondisi jumlah anggota keluarga yang sudah baik ini akan sejalan dengan kualitasnya.
Berikan stimulus Rp 10 miliar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai sangat penting mengintegrasikan berbagai program di desa. "Harus terintegrasi, desa yang berhasil dalam KB, pendidikan, penanganan kesehatan warga, berkurangnya angka kematian ibu dan anak, pengelolaan sampah dengan baik, maka kami akan memberikan hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp 10 miliar rupiah per Desa," ungkapnya.
Disampaikan juga, pemprov akan memberikan bantuan kepada 150.000 masyarakat penerima jaringan listrik baru dengan anak-anaknya akan menerima beasiswa. Lalu, Pemprov Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial bagi penduduk usia produktif, bantuan rumah. Semua itu akan didapatkan hanya dengan syarat penerima bantuan ber-KB, diutamakan ber-KB vasektomi/KB pria.
Pada paparan lain yang disampaikan oleh para menteri dalam acara pun banyak menawarkan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Menteri Kesehatan dengan “Cek Kesehatan Gratis”, Menteri Sosial dengan “Program Keluarga Harapan (PKH)", bantuan sosial tunai, bantuan pangan non-tunai, Program Indonesia Pintar. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan program “12 Rencana Aksi. red/rls
0 Komentar