IPKB Ingatkan soal Baca Data, Kadinkes Bantah Lonjakan Angka Kehamilan Sensasi


Pada pekan akhir April lalu, jadi perhatian pemerintah daerah berikut sekalangan masyarakat. Pemberitaan media online populer terbitan Jakarta, menulis adanya lonjakan angka kehamilan di Kota Tasikmalaya, meroket hingga 105%. Lonjakan di tengah pandemi Covid-19. Pimpinan dinas terkait mempersoalkan lansiran beritanya.
Persisnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tasikmalaya, dr Uus Supangat, yang dalam nada memprotes pemberitaan itu. Sebab, dari catatan datanya, justru di rentang masa imbauan warga harus banyak berada di rumah untuk cegah penyebaran Covid-19, ada penurunan angka ibu hamil sejumlah 2,3%.
Disebutkan dalam pemberitaan, angka kenaikan ibu-ibu hamil 105% merujuk pada data angka kunjungan pertama ibu hamil ke lingkup layanan kesehatan, yang diasumsikan sebagai warga perempuan positif hamil sejumlah 3.219 orang, selama Januari-Maret 2020. Pewarta media itu mengutip ucapan seorang pejabat kabid di Dinas Kesehatan.
Dengan mengungkit lansiran data media itu, sambung Uus, kalau dalam rentang bulan Januari-Maret 2020, ada kunjungan ibu-ibu hamil ke tempat-tempat layanan kesehatan (K1 Askes) sebanyak 3.219 orang, lantas membandingkannya ke rentang (bulan) sama di tahun 2019, ada angka kunjung 3.296 orang.
Dengan begitu, versinya, tidak ada angka 1.500-an orang ibu hamil sepanjang pandemi Covid tiga bulan itu, yang ada jumlah kunjungan pertama ibu hamil pada Januari-Maret 2020 lebih sedikit dibanding periode Januari-Maret 2019. Di Tahun ini 3.219 orang, tahun kemarin 3.296 orang. Berarti selisihnya sebanyak 77 orang.
“Data yang sebenarnya, 105%, bukan kenaikan jumlah ibu hamil di Kota Tasikmalaya, selama masa imbauan warga banyak di rumah. Itu merupakan data cakupan K1 Akses atau kontak pertama ibu hamil ke tenaga kesehatan,” urai Uus dalam pernyataan tertulis ia yang diterima media Warta Kencana, saat dikonfirmasi.
/Khawatir anggapan publik/
Sekretaris Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat, Najip Hendra SP, menilai respons dari pejabat yang menyoal adanya lonjakan kehamilan terkesan ekspresi panik, sekaligus kekhawatiran munculnya anggapan publik bahwa kinerja perangkat dinas terkait kependudukan yang buruk.
Terlebih di tengah strassing pemerintah dalam kondisi penyebaran virus corona yang mengeluarkan kebijakan pada warga untuk lebih banyak di rumah. Ujungnya, banyak yang hamil. Di sisi lain, klaim yang ada sejak pemerintah pusat sampai daerah mengklaim, pelayanan pada masyarakat di sektor ini terus berjalan selama masa pandemi.
Diasumsikan, pelayanan KB atau Bangga Kencana tidak terhenti. Masyarakat terus mendapat pelayanan dengan beberapa penyesuaian. Bila kemudian muncul berita lonjakan kehamilan, praktis muncul kekhawatiran pelayanan dianggap terganggu. “Padahal, kalau kita cermati datanya tidak demikian. Penambahan jumlah kehamilan masih cukup wajar,” kata Najip.
Pun Najip mengkritik kinerja media massa yang dia aggap kurang hati-hati membaca data, hingga membangun asumsi. Menghubungkan masa pandemi covid-19 dengan kehamilan tentu tidak salah. Namun, mempersamakan Januari-Maret 2020 dengan masa pandemi covid merupakan kekeliruan.  
Imbauan social distancing yang kemudian menjadi physical distancing baru diberlakukan 16 Maret 2020. Artinya, periode Januari-Maret 2020 tidak bisa dikatakan masa pandemi Covid-19. “Di sini letak kekeliruannya. Seolah-olah selama masa pandemi terjadi lonjakan kehamilan, padahal datanya tidak linier,” jelas Najip. gus