 |
| Ketua Audit OJK, Sophia Wattimena |
Hal itu disampaikan Sophia dalam rangkaian kegiatan Roadshow Governansi di Bandung yang digelar di Gedung Sate dan Telkom University, Senin (13/10/25). Kegiatan di Gedung Sate dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan ratusan peserta dari Industri Jasa Keuangan dari Bandung, Jawa Barat.
Sophia Wattimena kemudian menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebelumnya, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, dan ini berlaku untuk semua sektor di lembaga jasa keuangan.
“Kami mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bisa menjalankan integritas dengan baik, khususnya di sektor jasa keuangan. Supaya kita bisa memfasilitasi dan memberikan kerja sama yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mendukung sektor jasa keuangan yang berintegritas dan sehat,” ulas Sophia.
Pengelolaan keuangan terbuka
Di kesempatan sama, Gubernur Dedi Mulyadi dalam kesempatan itu menyatakan medukung upaya OJK menegakkan tata kelola dan integritas di berbagai bidang. Lalu, Dedi menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan negara seharusnya bersifat terbuka. Karena, pada dasarnya anggaran publik adalah milik masyarakat dan harus dapat diakses serta diawasi bersama.
“Maka itu saya mulai yang disebut dengan transparansi, akuntabilitas publik di Pemprov Jabar. Saya menjelaskan seluruh digit anggaran itu kepada publik secara nyata. Publik bisa melihat lalu lintas keuangannya karena ini adalah prinsip, ini prinsip akuntabilitas. Nggak bisa lagi keuangan negara ada ruang gelap,” kata Dedi Mulyadi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan, dan Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Aminudin. Sinergi ini menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang efektif dan terintegrasi. red/rls
Di kesempatan sama, Gubernur Dedi Mulyadi dalam kesempatan itu menyatakan medukung upaya OJK menegakkan tata kelola dan integritas di berbagai bidang. Lalu, Dedi menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan negara seharusnya bersifat terbuka. Karena, pada dasarnya anggaran publik adalah milik masyarakat dan harus dapat diakses serta diawasi bersama.
“Maka itu saya mulai yang disebut dengan transparansi, akuntabilitas publik di Pemprov Jabar. Saya menjelaskan seluruh digit anggaran itu kepada publik secara nyata. Publik bisa melihat lalu lintas keuangannya karena ini adalah prinsip, ini prinsip akuntabilitas. Nggak bisa lagi keuangan negara ada ruang gelap,” kata Dedi Mulyadi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan, dan Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Aminudin. Sinergi ini menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang efektif dan terintegrasi. red/rls
0Komentar