 |
| Hj Nurhayati Effendi, anggota Komisi IX DPR RI, Rabu (29/5), mengunjungi Kota Tasikmalaya. Mengisi kegiatan Promisi dan KIE dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting. Ia pun menyoroti kenaikan angka stunting di kota ini tahun 2023. |
Pada Rabu (29/5) pagi, ia tiba di wilayah Kelurahan Setiajaya, Kec.Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Kedatangannya disambut meriah kesenian tradisional Sunda. Mendampingi kehadirannya, kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, pejabat dari BKKBN Jabar.
Tampak juga Plt kepala Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya, unsur Muspika Cibeureum, para lurah, jajaran TPK, kalangan tokoh masyarakat, pengurus Karang Taruna dan kalangan masyarakat lainnya.
Saat memberi bahasan materi, Hj Nurhayati, menyoroti hasil Survai Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023 yang ternyata dialami Kota Tasikmalaya, mengalami kenaikan jumlah anak stunting cukup signifikan.
Data kenaikan yang disebutkannya yaitu 4,7%, atau dari semula 22,4% menjadi 27,1%. Namun, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya memiliki hasil survei tersendiri, yang menunjukkan prevalensi stunting di bawah 14% atau jelasnya 11,6%.
“Perbedaan data harus dielaborasi, sehingga akan mendapatkan data yang akurat. Karena salah satu upaya pencegahan stunting harus mendapatkan data yang akurat atau data pasti”, ujarnya
Menyebutkan kegiatannya, kegiatan Promosi dan KIE Percepatan Penurunan Stunting bertujuan mengedukasi masyarakat supaya tahu atau mengerti tentang stunting dan pencegahannya. Kemudian dapat diinformasikan pada yang lainnya, seperti ibu-ibu hamil dan para remaja calon pengantin.
“Stunting adalah gagal tumbuh pada anak atau tidak berkembang sesuai umur sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis dalam waktu lama” bahasnya.
Salah satu upaya untuk mencegah stunting anak harus diberi gizi yang baik dan benar sejak 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai janin sampai berumur dua tahun.
Ia juga menambahkan, data anak stunting secara nasional saat ini mencapai 21,5%. Padahal target pemerintah pada tahun 2023 sebesar 17%, dan untuk tahun 2024 sebesar 14%.
Menurut Hj Nurhayati, di tahun 2024 ini kalaupun turun mungkin di angka 19%. “Untuk menekan kenaikan angka kasus anak stunting harus dilakukan intervensi yang tepat dengan diimbangi tenaga dan fasilitas kesehatan”, ujarnya.
Tampak juga Plt kepala Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya, unsur Muspika Cibeureum, para lurah, jajaran TPK, kalangan tokoh masyarakat, pengurus Karang Taruna dan kalangan masyarakat lainnya.
Saat memberi bahasan materi, Hj Nurhayati, menyoroti hasil Survai Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023 yang ternyata dialami Kota Tasikmalaya, mengalami kenaikan jumlah anak stunting cukup signifikan.
Data kenaikan yang disebutkannya yaitu 4,7%, atau dari semula 22,4% menjadi 27,1%. Namun, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya memiliki hasil survei tersendiri, yang menunjukkan prevalensi stunting di bawah 14% atau jelasnya 11,6%.
“Perbedaan data harus dielaborasi, sehingga akan mendapatkan data yang akurat. Karena salah satu upaya pencegahan stunting harus mendapatkan data yang akurat atau data pasti”, ujarnya
Menyebutkan kegiatannya, kegiatan Promosi dan KIE Percepatan Penurunan Stunting bertujuan mengedukasi masyarakat supaya tahu atau mengerti tentang stunting dan pencegahannya. Kemudian dapat diinformasikan pada yang lainnya, seperti ibu-ibu hamil dan para remaja calon pengantin.
“Stunting adalah gagal tumbuh pada anak atau tidak berkembang sesuai umur sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis dalam waktu lama” bahasnya.
Salah satu upaya untuk mencegah stunting anak harus diberi gizi yang baik dan benar sejak 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai janin sampai berumur dua tahun.
Ia juga menambahkan, data anak stunting secara nasional saat ini mencapai 21,5%. Padahal target pemerintah pada tahun 2023 sebesar 17%, dan untuk tahun 2024 sebesar 14%.
Menurut Hj Nurhayati, di tahun 2024 ini kalaupun turun mungkin di angka 19%. “Untuk menekan kenaikan angka kasus anak stunting harus dilakukan intervensi yang tepat dengan diimbangi tenaga dan fasilitas kesehatan”, ujarnya.
Khusus untuk Kota Tasikmalaya, imbuhnya, fasilitas kesehatan perlu diperbaiki lalu alokasi tambahan besar anggaran semestinya sesuai dengan aturan perundangan-undangan yaitu, 15%. gus
0 Komentar