Informasi yang mengemuka, mulai penyerapan kredit terlebih untuk pangsa-UMKM mengalami penurunan khususnya di skim kredit UMKM. Pada posisi Maret 2026 senilai Rp 23.150 miliar, padahal pada Maret 2025 Rp 24.208 miliar.
Selain itu kinerja lain perbankan halnya, posisi NPL (non-performing loan) atau rasio kredit macet mendekati angka 5%, tepatnya 4,73%. Bahkan di kelompok UMKM, besaran NPL hingga 7,7%. Lalu, untuk angka loan to deposit ratio (LDR) mencapai 156,35%.
Kepala OJK Tasikmalaya, Nova Hermawati, dalam satu keterangan di kegiatan Media Gathering, Kamis (21/5/26), membenarkan tren pelambatan itu. Penurunan penyerapan kredit, baik di bank umum maupun bank perekonomian rakyat atau BPR.
Namun, katanya, berbeda dengan posisi untuk segmen non-UMKM yang masih mencatatkan pertumbuhan. Pada periode sama atau dari Rp 29.248 miliar pada Maret 2025 menjadi Rp 31.237 miliar pada Maret 2026.
Menjawab pertanyaan awak media, seterusnya, Nova menerangkan, pelambatan itu setidaknya dipicu tiga faktor. Pertama, kondisi ekonomi yang menekan daya beli masyarakat. Kedua, karakteristik UMKM yang rentan karena penyangga likuiditas kecil, komoditas terbatas, dan jangkauan pemasaran sempit.
Ketiga, ada kaitan dari efek pandemi covid lalu. Saat ini perbankan tengah menata-bersihkan kredit bermasalah pasca-Covid 19, sehingga penyaluran baru menjadi lebih selektif.
Untuk tetap mendorong perekonomian tetap bergeliat, aku Nova, OJK tetap mewajibkan peningkatan penyaluran kredit UMKM bersamaan adanya instrumen regulasi POJK untuk itu. Secara nasional, kredit UMKM masih tumbuh, tetapi belum merata hingga ke Regional Timur.
OJK meminta perbankan tetap menyalurkan kredit, namun dengan manajemen risiko yang lebih ketat. Tujuannya agar kredit baru memperbaiki kinerja NPL, bukan menambah beban kredit bermasalah.
“Kredit harus jalan, tapi seleksinya diperketat. Penyaluran baru diharapkan bisa menekan NPL, bukan sebaliknya,” ujar Kepala Ojk Tasikmalaya, Nova Hermawati.
OJK berharap langkah ini menjaga akses pembiayaan bagi UMKM tanpa mengorbankan kesehatan perbankan di daerah. gus
0Komentar