Mesti Ada Penyelidikan Dugaan Bancakan Dana Hibah

Sosial
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mengemukanya penyaluran dana hibah pemkab Tasikmalaya, yang tercium bermasalah, tak ayal memancing reaksi di masyarakat.

Reaksi untuk adanya penelusuran kejelasan hingga penegakan hukum bagi mereka yang berulah. Dana hibah sorotan ini dalam penyaluran di tahun lalu.

Seperti dilansir Tasikplus sebelumnya, indikasi masalah berawal dari menyembulnya ada yayasan di wilayah Kec.Manonjaya, berlabel kepanjangan nama orang nomor satu di pemkab, menerima guyuran terus-menerus selama empat tahun terakhir bernilai miliaran rupiah.

Disusul berikutnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan, mendapati penyaluran dana hibah di TA 2015-2016 senilai Rp 21 miliar tak dilengkapi laporan pertanggungjawaban penerima manfaat. Pemenuhan laporan seterusnya mampu diupayakan untuk kisaran Rp 13 miliaran. Sisanya seperti tak mudah.

Spekulasi pun berkembang, ketidakmudahan menerbitkan laporan pertanggungjawaban itu bisa berkait ketidakjelasan penyaluran sampai ke tangan penerima. Konon, banyak penerima bantuan dana itu enggan memenuhi dokumen laporan pertanggungjawaban lantaran menerima duit tak sesuai. Ada juga yang alakadarnya.

Informasi dari kalangan penerima dana hibah lingkup pemkab ini hingga ada yang hanya menerima Rp 5 juta dari total bantuan mengucur Rp 125 juta. Angka itu diketahui belakangan. Cerita banyak lainnya, separuh saja nilai kucuran yang sampai ke penerima kalangan pengelola lembaga pendidikan  swasta, pesantren, dan yayasan.

Usut punya rentetan itu disebut-sebut berpangkal merebaknya proposal minta dana hibah yang dijinjing perantara. Calon penerima manfaat hanya memberikan dokumen usulan, ada juga ketidaklengkapan dokumen satu pengusul diurusi tim anggota perantara ini. Dari kisah-kisah itu, dana hibah tertahan alirannya.

Siapa perantara (calo) pengusul dana hibah, rapi tak mudah ditelusuri. Kecuali kisah debutnya yang hingga memberi bantuan melengkapi dokumen atau legalitas satu calon penerima dana hibah. Namun, tak ayal pula kabar menyebutkan adanya tiga sosok tokoh ibu di lingkungan puncak kekuasaan dalam rentetan dana hibah bermasalah ini.

Akan mendesak penerima manfaat

Tak sekadar mendesing memalukan kabar ini menyembul. Spekulasi lain menduga, kelancaran rengkuh dana hibah tak akan mudah dilakukan orang biasa-biasa. Buntutnya kini lagi, di antara pejabat terkait dibuat susah dan bingung, mdanpat tekanan dari lembaga pemeriksa untuk bisa memertanggungjawabkan penyaluran dana hibah.

Hal itu dengan melengkapi laporan pertanggungjawaban dana ini. Ditarget harus selesau pada Desember ini. Saat pilihannya mengejar kalangan penerima, tak mudah mereka mengangguki atau menyanggupi lantaran soal  nilai uang yang alakadarnya tapi harus melengkapi uang yang wah (besar).

Jadi pertanyaan, temuan soal ini pada kegiatan TA 2015-2016, tapi Kab.Tasikmalaya meraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK dengan laporan hasil pemeriksaannya di tahun itu. Kemudian saat ini tengah kembali obsesi dapat WTP. Namun, pada pemeriksaan di TA 2017, mendapati temuan kucuran dana hibah di tahun sebelumnya.

Sayup-sayup menyembul, ada kegundahan di sekalangan pejabat bahkan sounding-nya datang dari pemimpin, menyusul temuan dana hibah bermasalah itu, dengan penekanan kemudian harus bisa menghasilkan bentuk laporan pertanggungjawaban dari kelompok penerimanya. Tak terpenuhi, risikonya ada yang harus dapat sanksi hukum.

Pejabat Kepala Bagian Kesra di Setda Kab.Tasikmalaya, Drs H Maman Jamaludin, saat ditanya mengaku, tetap dalam pilihan untuk bisa menghasilkan laporan pertanggungjawaban dana hibah yang belum lengkap. “Sikap kita tetap akan mendesak penerima manfaat, memberikan surat pertanggungjawaban,” kilahnya.

Harus ada pihak bertanggung jawab

Ketua DPRD Kab.Tasikmalaya, sebelumnya menegaskan, kejadian serupa ini tak boleh terulang di kemudian hari. Seterusnya, harap ia, sengkarut penyaluran dana harus terus ditelusuri. Hingga ketemu penyelesaiannya. 

“Saya curiga, ketika ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu artinya si penerima ini memang tidak layak menerima bantuan. Pemerintah lemah dan kurang selektif dalam menentukan penerima bantuan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” tandasnya kepada Tasikplus.

Terlepas apapun cerita dan kondisi di balik penerimaan dana hibah ini, yang jelas harus di-SPJ-kan atau dipertanggungjawabkan. Itu mutlak. Siapapun itu harus membuat laporannya. SPJ sebagai bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut

“Jika praktek calo proposal itu memang benar ada, ini harus diproses. Jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai dana belanja kegiatan APBD Kab. Tasik yang hanya Rp 250 miliar ini, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Daripada diberikan kepada penerima yang tidak jelas seperti itu, mending dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih utama,” sebutnya.

Di ujung pernyataannya, Ruhimat agak buka-bukaan pula, dengan mengatakan sepengamatannya sejauh ini, pemberian dana hibah banyak yang tidak tepat sasaran, dan bahkan mungkin “dimanfaatkan” segelinitr orang.

Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Tasikmaya, Nana Sumarna, pada pernyataan meminta aparat penegak hukum (APH) menyelidiki dugaan bancakan dana hibah pemkab Tasik. Ia khawatir, preseden kurang baik akan diterima dari publik jika APH tak reaktif. Apalagi, dugaan tersebut kini mulai menjadi polemik.

“Ada pengaduan maupun tidak, APH harus turun tangan menyikapi indikasi yang kian hari semakin santer ini. Apalagi, ini dugaan korupsi pidana murni lho, bukan delik aduan,” ujar Nana, Rabu siang kemarin.

Sekalipun dirinya belum mengantongi bukti ikhwal dugaan tersebut, tambahnya, namun di tubuh KNPI dan kalangan aktivis anti-korupsi, selintingan itu sudah cukup lama terdengar.

Nana pun tak menampik kalau wadah yang dipimpinnya adalah salah satu penerima manfaat hibah dari pemkab. Akan tetapi, ia mengklaim, segala sesuatunya sesuai prosedur dan sudah beres (membuat laporan pertanggungjawaban/LPJ).

“Dalam hal hubungan dengan pemerintah, selain mitra strategis, KNPI juga adalah mitra kritis pemerintah sehingga, kalau kami (KNPI) punya bukti atau di kemudian hari punya bukti dugaan tersebut, tentu akan kami laporkan ke APH,” tandasnya seraya menambahkan, KNPI sangat menyayangkan jika dugaan tersebut benar adanya. (ter)


Suka dengan artikel ini?, silahkan begikan dan tinggalkan komentar terbaik anda:
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account