Dana Hibah Pemkab Jadi Bancakan?

Sosial
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kejaksaan Siap Tangani, masih Tunggu Laporan Langsung.

 

Salur-salur pembagian dana hibah tahun lalu di lingkup pemkab Tasikmalaya, mengemuka mendesingkan masalah. Tak lagi sebatas temuan lembaga pemeriksa, ada penyerapan-penyerapan dana ini tak disertai laporan pertanggungjawaban. Anggaran miliaran rupiah mengalir, kemudian tercium berbau jadi bancakan. 

Dalam penelusuran Tasikplus berikutnya, didapati informasi, kalangan penerima dana hibah tak ubahnya jadi objek ganjal sang penguasa seluk-beluk usulan (pembawa proposal), untuk bisa tarik-keluarkan uang dari tempatnya. Setelah di luar, jatuh ke tangan pemangsa. Lalu, di saat cair, lembaga pengusul dialas (Sunda) sang perantara.

Kalau di wilayah timur ada kabar satu yayasan bertahun–tahun terus menerima kucuran miliaran dana hibah ini, di wilayah utara sayup-sayupnya ada sosok ibu mahir mengusung usulkan anggaran ini, berkoloni dengan sesama mereka yang berpengaruh. Di wilayah selatan Kab. Tasikmalaya, Tasikplus mendapati laporan, para penerima dana hibah ini hanya jadi pihak hilir pembenar penyaluran dengan banyak pasrah terima nominal yang tak sepadan.

Di tengah keheranan dan pertanyaan yang menyertai temuan aparat pemeriksa keuangan, penyaluran dana hibah TA 2016 tak disertai bukti pertanggungjawaban, awal temuan senilai Rp 21 miliar, kemudian menggantung tersisa Rp 8 miliar. Peyerapan dana hibah berbau masalah bahkan muncul sejak 2015. Yang berkembang di sekalangan masyarakat menyoal dana ini, tak lepas debut adanya jaringan penikmatnya.

Jaringan penikmat

Kabar yang beredar masih di wilayah Tasik selatan halnya, satu lembaga pengusul dana hibah pada giliran ia akhirnya hanya menerima Rp 5 juta dari laporan yang kemudian diketahuinya cair proposal usulan lembaganya di angka Rp 125 juta. Pada kebanyakan lain, setengahnya saja yang sampai. Kabar ini menyertai kemunculan satu jaringan yang yang jadi penikmat dana hibah. Namun tak mudah ditelusuri. Kecuali memosisikan seolah pengusung/pembantu program bantuan.

Kerja penikmat dana hibah, pengusung bantuan, pembawa proposal-proposal ini terstruktur dalam peran macam-macam. Termasuk di hilir garapan, timnya mendatangi lembaga yang dianggap berpeluang dapat dana hibah pemerintah, seperti lembaga pendidikan swasta, pesantren, dan yayasan.

Dimasukinya lembaga-lembaga itu. Kerja tim hingga jika didapati satu yayasan/lembaga calon penerima masih ada kekurangan persyaratan dokumentatif, atau legalitas, ia turut menyelesaikannya. Pada peran lain tim ini memiliki sosok-sosok aksesibel ke OPD-OPD, menangkap kegiatannya. Sampai tergambarkan ada “bos jaringan”, didampingi sosok-sosok elite dalam bayangan penguasa puncak kekuasaan di pemerintah daerah.

Di ujung permainan kasab (Sunda) jaringan ini, dengan debut yang tak mudah sentuh kecuali menghadirkan kisah percaloan, penguasaan anggaran hibah, lantas memberi dana hibah kepada lembaga penerbit proposalsekeinginan sang pengusung. Dalam sounding ini kemudian memunculkan nama, tiga ibu “hebat”. Dalam kawal “permaisuri”.

Seperti dilansir Tasikplus pada dua edisi sebelumnya, sorotan dana hibah TA 2016 tak berpertanggungjawaban, jadi temuan aparat di badan pemeriksa keuangan. Bernilai miliaran rupiah. Pejabat terkait pengeluaran dana ini, kelimpungan. Sebab, tak bisa penuhi laporan itu, risikonya jadi pesakitan. Jika tekad penelusuran konsisten dan proporsional, bukan hal sulit merinci penyerapan dan laporan pertanggungjawaban, bermasalah di mana.

Yang terjadi, ada beberapa penerima kucuran dana hibah menolak buatkan laporan pertanggungjawaban. Lantaran mereka rasa tak sepadan, nilai duit yang keterima dengan tuntutan memertanggungjawabkan. Kenyataan itu pada akhirnya membuat galau, bingung pejabat yang namanya ada di proses penyaluran dana hibah. Bahkan kegundahan, informasinya, sudah sampai di benak pucuk petinggi pemda.

Sudah mendengar

Ikhwal desas-desus sekaitan gelontor dana hibah ini, saat penelusuran sampai di lingkup lembaga penegak hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Kab.Tasikmalaya, Laswan SH, menyebutkan dalam kabar burung pihaknya, sudah mendengar informasi ini. “Selentingan kabar tersebut, kita sudah sempat mendengarnya, cuma untuk dana hibah yang mana-mananya kurang tahu,” jelas ia.

Pernyataannya sekaitan dengan lansiran soal dana ini seperti dimuat Tasikplus, katanya, ia belum menerima laporan langsung. “Rasa-rasanya kita belum menerima laporan. Sejauh ini belum ada pengaduan. Kalau ada pengaduan masyarakat atau siapapun, dengan dilengkapi alat bukti dan data yang kuat, tentu akan ditindaklanjuti,” aku Laswan.

Namun, di ujung pernyataan kajari, sembari pihaknya menunggu laporan perkembangan soal dana hibah ini, lembaganya akan coba lakukan penelusuran. “Sambil kita menunggu laporan atau pengaduan langsung, kita juga akan lakukan penelusuran atas informasi ini,” imbuhnya. (ful/pid)


Suka dengan artikel ini?, silahkan begikan dan tinggalkan komentar terbaik anda:
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account