Bertaruh Asa di Tahun Politik

Partai Politik
Peralatan
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Memasuki 2018. Banyak pihak meyakini, dalam penuh asa dapat menapaki perjalanan kehidupan lebih baik di tahun ini.

Sebab, dari tekad (optimistik) akan hadir spirit untuk mengarungi tantangan, kebelumjelasan. Tapi lainnya, pun tak sedikit yang berpersepsi tak lebih baik. Setidaknya sekaitan tahun politik, menyertai gelaran pilkada yang merebak secara nasional.

Banyak terlansir, mereka yang optimistis setelah berusaha menyepahami laporan-laporan makroekonomi yang disampaikan pemerintah halnya dengan inflasi terkendali, angka pertumbuhan ekonomi sebagai modal di 2017 sedikit di atas 5%. Lalu, sebagian lagi mementahkan analisa tentang pertumbuhan lantaran semata itu ditopang angka konsumsi rumahtangga masyarakat.

Pertumbuhan yang bukan berbasis lecut ekonomi di kebanyakan sektor rill atau geliat pemerataan ekonomi nyata yang dirasakan masyarakat. Termasuk data yang dikemukakan anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, di tahun 2017 malah ada tambahan penduduk berkategori miskin hampir tujuh ribu jiwa. Akar masalah bertambahnya angka kemiskinan berkait ekonomi, dan angka ketimpangan yang masih bertengger di kisaran 0,39.

Kemudian menurut dia lagi, postur APBN yang terus defisit dari tahun ke tahun, tentunya tak bisa diterjemahkan dalam perbaikan kesejahteraan rakyat banyak. Fakta lainnya mencatat, hanya ada 1% orang yang menguasai 39% pendapatan nasional. Lebih dari itu, tak lebih dari 2% orang telah menguasai lebih dari 70% tanah di republik ini.

Keyakinan Heri, kondisi ekonomi hingga kini yang masih jauh dari pemerataan. "Ekonomi kita tidak dinikmati oleh rakyat banyak. Angka di kuartal III yang mencapai 5,06% tak menggenjot daya beli, sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dari 4,95% menjadi 4,93%," ujar Heri seperti keterangannya dikutip di laman dpr.go.id, Rabu (3/1).

Daya beli masyarakat yang tertekan berimbas pada penurunan kinerja industri ritel yang hanya mampu tumbuh di angka 5%, industri barang konsumsi kemasan hanya tumbuh 2,7%. Sembari mengutip hasil survei Nielsen, mantan wakil ketua Komisi VI DPR ini menyebutkan, pertumbuhan yang ditunjukkan sekarang merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Berharap mengontribusi ekonomi

Pada banyak pemberitaan, pemerintah berharap dengan tibanya tahun politik di 2018-2019, itu tetap mengontribusi aktivitas ekonomi. Setidaknya, menyertai perhelatan ini ada belanja-belanja pemenuhan kegiatan politik, seperi beli alat peraga kampanye sampai kegiatan pemilihan oleh penyelenggara pilkada.

Namun persepsi itu dibantah pelaku usaha yang meyakini, sejak lama kalangannya dibuat harus terdiam saat tiba kontestasi politik praktis/kekuasaan. Wait and see sampai memastikan keterlibatan masyarakat pada giliran aman dan sukses. Kemudian melahirkan pemimpin sesuai harapan dalam pengelolaan negara/daerah.

Keterangan itu seperti diungkapkan Sekretaris REI (Real Estate Indonesia) Wilayah Priangan Timur, H Indra Suhendra. Disiratkannya, memilih wait and see sampai bisa dipastikan iklim stabilitas benar-benar kondusif. Kegiatan usaha atau ekonomi harus aman. Iklim ekonomi akan stabil, saat ada stabilitas politik. Ketika dua aspek itu stabil, berpeluang pacu ke pemerataan ekonomi masyarakat.

Pengakuan H Indra, sebenarnya melewati 2017 lalu pun sudah menjadi tahun yang cukup membuat prihatin dirasakan banyak kalangan pelaku usaha. Kalangannya di dunia properti mengalami kelesuan tinggi pemasaran. Tahun 2017 menjadi tahun dengan titik terendah penjualan dalam lima tahun terakhir. Kondis itu berantai sejak tahun sebelumnya.

Teorinya, berdasar pengalaman, memasuki 2018 jadi momen perbaikan, itu setelah mengalami titik terendah penjualan. Namun ketika harapan itu dirasa, nyatanya terus memasuki tahun politik. “Sikap pengusaha di momen ini biasanya memilih wait and see. Mengikuti perkembangan keadaan/situasi, sampai siapa terpilih, yang baru atau yang lama,” ujarnya.

Cerita dia, di tahun 2017, usaha propertinya sendiri pun hanya dapat memasarkan perumahan dalam hitungan 60% dari investasi. Malah properti yang terjual itu sebagian terdiri stok lama sebelum tahun 2017, menyusul beberapa tahun ini pemasaran agak seret. Harapannya setelah perhelatan politik, melahirkan pemimpin yang amanah. Ia bisa merefresentasikan harapan rakyat.

Berat

Dosen ekonomi senior Universitas Siliwangi, Ecky Soeriawidjaja, berujar hampir senada. Momentum politik ini harus dipasrahi/diterima segenap kalangan masyarakat, dengan risiko-risiko yang tentu tak dapat dilepaskan di dalamnya. Masyarakat dibuat terlarut, dalam debut kalangan kontestan menempuh ragam cara untuk memenangkan persaingan.

“Bagi pelaku dunia usaha, ini berat. Seolah dibawa ke iklim kompetisi politik yang menghadirkan suasana ketidakpastian. Seperti apa keadaannya, siapa nanti terpilih? Hingga pada takut berinvestasi. Kemudian biasanya mereka pada pilihan diam,” katanya. Kalau sudah pelaku ekonomi diam (menunggu), di masyarakat daya beli yang akan terganggu. Kalau sudah daya beli turun, angka kemiskinan bisa naik.

Sekaitan hajatan politik yang diharap mengontribusi aktivitas ekonomi, tilai Ecky, di sini tak begitu makna efek ekonominya. Sebab, kegiatan belanja hanya di pemenuhan komoditas terbatas. Ada aliran uang tapi tanpa diimbangi kegiatan produksi.

“Orang dikasih uang seperti biasa terdengar saat kampanye, tanpa diimbangi aktivitas produksi, itu tak ada efek ekonominya. Malah bisa-bisa dengan jumlah uang beredar meningkat memacu inflasi. Itu akibat penyebaran uang yang tidak berdaya guna. Mengalir begitu saja. Semestinya uang beredar diiringi kegiatan ekonomi,” beber Ecky.

Untuk menghindari efek stagnasi dan berharap iklim tetap kondusif, distribusi barang harus tetap lancar. Jika perlu ada subsidi. Lntas, mesin birokrasi tetap berjalan tanpa memihak. Masyarakat dalam posisi nrimo saja. Sebagaimana agenda itu sudah jadi kegiatan periodik politik. Risiko politik sudah seperti ini. Masyarakat harus membayar dengan harga yang mahal.

“Situasi kondusivitas harus dijaga. Kampanye jangan menghalangi kegiatan distribusi barang,” pintanya.

Hampir senada, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Siliwangi, Unang Atmaja, melihat, di hampir setiap memasuki pelaksanaan agenda politik ada pilihan menunggu dari kalangan pelaku usaha. Geliat ekonomi kian berjalan berat setelah di perjalanan akhir-akhir ini aktivitas sektor riil melesu.

Situasi itu bisa mendorong daya beli melemah. Adapun ikhwal lembaganya hadir, untuk makin mendorong kemampuan kompetitif masyarakat. Iklim yang terbangun sekarang ini makin penuh dinamika tantangan, selain kompetitif. LSP ingin memersiapkan ke depan generasi kompeten dalam bidang pilihannya. Merespons persaingan yang makin kencang di zaman global. (gus)


Suka dengan artikel ini?, silahkan begikan dan tinggalkan komentar terbaik anda:
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account