Masyarakat Punya Hak Beli LPG 3Kg Langsung ke Pangkalan!

Ketua Hiswana Migas DPC Priangan Timur, H Sigit Wahyu Nandika/Hapid

Bisnis
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Penetapan harga eceran tertinggi (HET) oleh pemerintah terhadap harga gas subsidi, sejauh ini, belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Nyatanya, masyarakat harus rela membeli gas melon tersebut dengan harga rata-rata di atas dua puluh ribu. Ironisnya, saat tak sedikit masyarakat ingin membeli denga HET dan mensiasatinya dengan membeli langsung ke pangkalan, hasilnya nihil. Jawaban “barang kosong” acap jadi dalih pangkalan.

Mengomentari tingginya harga jual di pasaran, Ketua Hiswana Migas DPC Priangan Timur, H Sigit Wahyu Nandika,  mengaku kalau pengaturan harga di pengecer (warung) bukan merupakan tanggung-jawabnya. “Kewenangan kami hanya memantau harga jual di pangkalan saja agar harganya tidak lebih dari HET yang ditetapkan pemerintah,” kilahnya diwawancarai usai rakor dengan Bagian Ekonomi pemkot.

Jika kedapatan ada pangkalan yang nakal, misalnya menjual ke konsumen lebih dari HET, kata Sigit, itu baru kewenangannya. Dan pangkalan dimaksud bisa dikenakan sangsi berat. Disinggung soal sulitnya masyarakat dilayani oleh pangkalan, Sigit menjawab, “Padahal sesuai dengan aturan alokasi penjualan melalui pangkalan, ditetapkan regulasi, penjualan langsung ke konsumen/masyarakat 50% dan pengecer 50%,”.

Ia menambahkan, menyikapi persoalan kalsik ini, Agustus mendatang pihaknya akan lakukan pembinaan dan penertiban seluruh pangkalan yang ada.

Ditemui di lokasi yang sama, Sales Executive PT Pertamina Tasikmalaya, Andrew Wisnuwardahana, berjanji kalau harga jual LPG 3 kg di pangkalan akan dipertegas kembali, supaya dipastikan tidak ada pangkalan yang melepas harga ke pengecer melebihi HET.

Terkait dengan penindakan pangkalan yang "nakal", untuk sementara pihaknya menunggu laporan langsung dari rekan-rekan di Hiswana Migas dan laporan langsung dari masyarakat. Sampai saat ini, dari catatannya, ada 20-30% pangkalan yang perlu di bina karena dengan berbagai pelanggaran.

“Bentuk pembinaannya, untuk pertama kita berikan teguran lisan, jika masih tetap sama, berikutnya teguran tertulis, dan jika masih ngeyel, kita beri sangsi skorsing,” tandasnya. pid


Suka dengan artikel ini?, silahkan begikan dan tinggalkan komentar terbaik anda:
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account