Perwakilan kuasa hukum pasangan Iwan-Iip, Selasa (12/1), memberi keterangan pers kepada awak media, menyikapi putusan KPU teranyar ini.

Kinerja KPU Kab.Tasikmalaya, kembali disoal. Kubu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada 9 Desember Kab.Tasikmalaya, menganggap cacat hukum putusan KPU teranyar ini.

Seperti sudah banyak dikabarkan, hasil Pilkada Kab.Tasikmalaya, dimenangkan petahana Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto yang berpasangan dengan Cecep Nurul Yakin.

Namun dalam perjalanan kemudian, perwakilan kuasa hukum kubu pasangan lain mendapati hingga terus melaporkan kepada Bawaslu adanya kecurangan atau pelanggaran dalam pilkada.

Bawaslu yang menangani laporan, menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran, pemeriksaan saksi sampai ahli, hingga diyakinkan adanya pelanggaran pilkada. Dipungkas menerbitkan rekomemdasi yang ditujukan kepada KPU untuk mendiskualifikasi kemenangan pasangan terlapor Ade-Cecep.

Perwakilan kuasa hukum pasangan calon Iwan Saputra-Iip Miftahul Paoz di Pilkada Kab.Tasikmalaya, yang melaporkan pelanggaran itu pada Bawaslu menilai, KPU telah melanggar norma hukum Undang-Undang Pilkada, dalam membuat putusan menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu.

Sebelumnya Bawaslu melayangkan surat ke KPU berisi rekomendasi dengan telah menyatakan calon petahana Ade Sugianto, terbukti melanggar Pasal 71 Ayat 3, dan sanksinya di Pasal 71 Ayat 5 UU Nomor 6 Tahun 2020, adalah pembatalan calon.

Daddy, perwakilan kuasa hukum pasangan Iwan-Iip, menanggapi surat putusan KPU Kab.Tasikmalaya yang menjawab surat rekomendasi Bawaslu Kab.Tasikmalaya, dengan memutuskan calon petahana Ade Sugianto, tak melanggar Pasal 71 Ayat 3, Senin (11/1/2021).

Dipersoalkan Deddy, putusan KPU yang masih menempatkan atau mendasarkan satu keputusan pada norma hukum PKPU Nomor 25 Tahun 2013. PKPU itu dianggapnya sudah tak relevan. Bertentangan dengan UU Pilkada yang ada.

PKPU itu terbit pada 2013 dan diubah pada 2014. Sementara, UU Pilkada diundangkan pada 2015, yang diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020. "Harusnya payung hukum yang digunakan KPU adalah UU, bukan PKPU," papar Daddy kepada wartawan di Rumah Kemuning, Selasa (12/1).

Kekagetan Daddy berikutnya, dalam keputusannya KPU mengklaim sudah menjalani proses-proses klarifikasi hingga meminta keterangan saksi ahli sebelum memutuskan bahwa pasangan terlapor melakukan pelanggaran. Padahal, proses itu merupakan kewenangan Bawaslu.

Dalam UU Pilkada, lanjut Dady, KPU sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan pelanggaran pemilihan.

Daddy menjelaskan, laporan kliennya terkait pelanggaran yang dilakukan cabup petahana sudah memenuhi norma hukum, baik secara formil dan materil. Laporan juga sudah diregristrasi dan ditindaklanjuti Bawaslu.

Sesuai kewenangan yang dimiliki, sebut Daddy, Bawaslu sudah melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait. "Banyak pihak dinilai sudah diklarifikasi oleh Bawaslu, termasuk saksi ahli dan klien kami sebagai pelapor. Namun, KPU justru mengulang proses itu, yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu," ujarnya. 

KPU, ulas dia, tak diamanatkan melakukan hal itu dalam UU Pilkada. Rancunya, dalam putusan KPU ditampilkan juga UU Pilkada sebagai dasar hukum, tetapi menerapkan juga norma PKPU Nomor 25 Tahun 2013. Padahal isi dua aturan itu bertentangan.

Melapor ke DKPP

Mendapati hal-hal yang dianggap pihaknya menyimpang bahkan cacat hukum, Daddy meminta, keputusan KPU itu harus dibatalkan secara hukum. Pilihan pihaknya kini sudah melaporkan KPU Kabupaten Tasikmalaya ke Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tertanggal 8 Januari 2021.

Adapun isi atau materi yang dilaporkan pihaknya, dimulai dengan soal tidak diterbitkannya putusan KPU tentang surat rekomendasi Bawaslu pada 6 Januari 2021, sebagai hari terakhir putusan. Itu dianggap sudah merupakan pelanggaran etik yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya.

"Kita sudah laporkan itu ke DKPP pada 8 Januari. Kita tampilkan bukti juga saksi ahli kepada DKPP. Laporan itu sudah teregistrasi," kata dia. Saat ini, pihaknya masih menunggu respons dari DKPP. Jika laporan itu memenuhi syarat, DKPP akan mengirimkan undangan persidangan.

Sementara, dengan keluarnya putusan KPU Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 11 Januari 2021, lanjut Daddy, akan menjadi bukti tambahan sebagai bahan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi tak bisa dipaksakan penerapan PKPU 25 Tahun 2013 untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Karena ada UU yang lebin tinggi," tandasnya. Menurut dia lagi, dengan lahirnya putusan KPU teranyar ini membuktikan komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, tak menguasai norma hukum yang ada. 

Ia menduga, itu terjadi karena pengaruh tak adanya komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya yang berlatar belakang hukum. "Itu bahaya untuk penyelenggara pilkada," tambahnya.

 Menghormati putusan

Saat diminta tanggapan berkaitan putusan KPU berkenaan surat rekomendasi pihaknya, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengatakan, dirinya menghormati keputusan KPU.

"Dengan adanya putusan itu, KPU dinilai telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Apapun keputusan itu, kami hormati," kata dia. 

Sementara itu, calon bupati Tasikmalaya Nomor Urut 4, Iwan Saputra, mengaku kecewa dengan keputusan KPU sebagai penyelenggara Pilkada.

Padahal, sambung dia, sebagaimana ditemukan Bawaslu, ada pelanggaran Pasal 71 ayat 3 UU Pemilihan Umum dan menurut UU itu jelas sekali sanksinya di Pasal 71 ayat 5, berupa pembatalan calon.

"Kenyataannya semua itu ditolak dan KPU mengambil putusan dengan acuan PKPU. Padahal, PKPU itu sudah dinyatakan tidak berlaku sesudah ada UU Pilkada," ucapnya.

Menggunakan kewenangan

Sebelumnya, Bawaslu Kab. Tasikmalaya, memutuskan merekomendasikan calon bupati petahana Ade Sugianto, melanggar Pasal 71 Ayat 3  sanksinya diskualifikasi.

Rekomendasi itu dilayangkan ke KPU. Kab.Tasikmalaya. Praktik pelanggaran, temuan Bawaslu, ia menggunakan kewenangan kepala daerah untuk kepentingan pemilihan dirinya.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Khoerun Nasichin mengatakan, berdasarkan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran itu, cabup petahana dinilai telah melakukan pelanggaran administrasi.

Sejumlah bukti, saksi, termasuk saksi ahli, sudah diperiksa untuk memberikan keterangan.

Hasilnya, Ade Sugianto memenuhi unsur pelanggaran administrasi.

"Bagi Bawaslu, itu bukan dugaan lagi. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Telapor melanggar Pasal 71 ayat 3," kata dia saat dihubungi wartawan, Rabu (6/1/2021).Pelanggaran administrasi dengan mengeluarkan naskah dinas untuk program sertifikasi tanah wakaf masjid ke tiap DKM di Kabupaten Tasikmalaya. Program itu mengharapkan semua DKM yang mendapatkan program sertifikasi tanah wakaf, mendukung pasangannya. red

 

Kaper BKKBN Jabar, Senin lalu, memberi arahan orientasi tugas bagi para pegawai baru BKKBN

Formasi pegawai kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat (Jabar) bertambah. Itu menyertai rekrutmen yang dilakukan pemerintah di tahun anggaran 2019. Mengawali kegiatan dinasnya, Senin (11/1), mereka mendapat arahan dari pimpinan BKKBN Jabar. Ada 21 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan di BKKBN Jabar

Ponggawa baru Bangga Kencana harus faham orientasi BKKBN ke depan, demikian antara lain penekanan yang diminta Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Jabar, Drs H Kusmana, di hadapan para pegawai yang baru ditempatkan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat itu.  

Selebihnya materi bahasan kaper BKKBN pada kegiatan orientasi pegawai itu, mewanti-wanti seluruh CPNS agar bisa cepat belajar dari para pendahulu, baik itu di keluarga (lembaga), senior di tempat bekerja, dan dari pengalaman yang pernah dilalui. Termasuk mengamalkan apa yang menjadi prinsip dan nilai-nilai program Bangga Kencana dalam kehidupan sehari-hari.

Yang tak kalah diingatkan Kusmana bahwa ke depan, BKKBN diamanatkan untuk mendukung dua agenda pembangunan prioritas nasional yaitu, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, melalui tiga prioritas yaitu: pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. rls

 

Operasi Yustisi Prokes di Kota Tasikmalaya, Senin lalu, melibatkan unsur Polri, TNI dan Satpol PP. Menindak warga yang kedapatan melanggar

Petugas gabungan di Kota Tasikmalaya, Selasa kemarin, melancarkan operasi yustisi dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19. Operasi persisnya pelaksanaan atas putusan pemerintah yang memberlakukan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Gabungan petugas ini Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, terdiri unsur kepolisian, TNI dan Satpol PP. Orientasi operasi, penerapan protokol kesehatan (prokes) yang harus memasyarakat, guna menekan atau menghindari penyebaran pandemi covid.

Pada kegiatan hari Selasa kemarin, merupakan pelaksanaan operasi hari kedua sejak PPKM diberlakukan, Senin (11/1). Dikonsentrasikan di area Taman Kota dan sekitar kompleks Masjid Agung Kota Tasikmalaya.

Dalam kurun 2 jam, tim Satgas Covid -19 menjaring 19 pelanggar prokes. Rinciannya, 11 orang pelanggar melakukan kerja sosial dan 8 orang pelanggar prokes memenuhi sanksi administrasi.

"Hari kedua PSBB proporsional ini kita kembali melakukan yustisi prokes. Karena masih banyak yang tak taat prokesr," ujar Kabagops Polresta Tasik, Kompol Shohet kepada awak media.

Selain pelanggar prokes tak memakai masker saat aktivitas, operasi ini juga mendapati pelanggar lainnya, dalam 1 kendaraan melebihi batas, misal jenis sedan harus berisi maksimal 3 penumpang.

"Kalau tak menaati seperti itu, ya kita tindak sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 360/SE.771-BPBD/2021." ulasnya.

Shohet menambahkan, operasi yustisi prokes ini akan terus dilakukan tim Satgas Pencegahan Covid-19 Kota Tasik, hingga tanggal 25 Januari 2021, dengan sasaran selain warga juga aktivitas jam malam.

"Jadi kita siapkan tiga tim. Yang dibagi tiga sift. Nanti malam juga kita bergerak. Semua tempat usaha harus patuh  tutup jam 19.00 WIB sesuai SE PSBB Proporsional," imbuhnya. red

 

Para tersangka penyalahgunaan narkoba, dihadirkan saat Press Conference di mapolres, Selasa (12/1)

Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polresta Tasikmalaya Kota, mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian mengamankan tujuh tersangka, berikut barang bukti.

Saat gelar press conference, Selasa (12/1), keterangan Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Doni Hermawan, dalam dua minggu terakhir ini pihaknya melancarkan giat yang kemudian mengungkap enam kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang ini.

"Dari pengungkapan peredaran narkoba kemudian kita amankan tujuh tersangka, terdiri dua tersangka pengguna dan lima tersangka pengedar," jelasnya di mapolres, Selasa siang.

Sekilas para pelaku berusia masih muda, berkisar 20-30 tahunan. Barang bukti yang diamankan antara lain,  sabu-sabu seberat 22,26 gram, jenis psikotropika 13 tablet, tramadol 164 tablet dan hexymer 675 tablet.

Yang terungkap masih dari keterangan kapolres, di antara pengedar narkoba dalam kelompok ini menyasar anak-anak klub motor atau geng motor. Seorang pengedar tertangkap berstatus wakil ketua satu komunitas geng motor.

"Yang menjadi perhatian, ternyata obat-obatan terlarang itu diedarkan ke anggota geng motor. Seperti dari salah satu tersangkanya, JJ, warga Kec.Cisayong, yang merupakan wakil ketua kelompok geng motor," kata AKBP Doni.

Dia mengedarkan obat jenis hexymer kepada para anggotanya yang mayoritas masih ABG. Dengan mengonsumsi obat tersebut anggotanya menjadi pemberani, khususnya saat akan berulah, karena pengaruh obat.

"Pengaruh obat tersebut menyebabkan hilang rasa empati dan rasa takut. Makanya meski usianya masih ABG, para anggota geng motor kerap membuat onar dengan menggunakan senjata tajam," ucapnya.

Dari pemeriksaan kepada mereka, sebut Doni, obat-obatan daftar G tersebut kerap dikonsumsi mereka, karena harganya murah. Para ABG bisa membeli 3 butir dengan harga Rp 10.000. red

 

Di tengah banyak harap sempat mengemuka kabar, memasuki Januari 2021 ini, kemungkinan proses pembelajaran lingkungan pendidikan mulai boleh digelar secara tatap muka. Namun, pemerintah tampaknya masih dalam pertimbangan-pertimbangan hal itu masif dilancarkan.

“Kita masih menunggu perkembangan-perkembangan. Sejauh ini kita laksanakan pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan (daring) antara dosen dan mahasiswa di rumahnya,” jelas Rektor Universitas Perjuangan (Unper) Tasikmalaya, Prof H Yus Darusman, saat bertemu, Kamis (7/1), di kampusnya.

Beredarnya kabar bahwa memasuki Januari ini pasca-pandemi Covid-19, pemerintah dalam putusan membuka pembelajaran tatap muka (PTM). Tapi dalam persepsi rektor Unper, itu belum jadi kabar fiks. Sejauh ini pun kampusnya melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Yang paling diharap dirinya, bisa diterapkan juga gabungan atau luring (luar jaringan).

“Jadi, ada yang berlangsung secara daring, ada juga yang memang dilaksanakan luar jaringan (luring). Cuma faktanya ke penggabungan pola belajar ini masih dalam tuntutan kita matang-matang mempertimbangkannya. Tentunya kita merujuk pada kebijakan kementerian, kemudian yang tak bisa dielak bahwa Kota Tasikmalaya ini masih dalam status zona merah,” beber Prof Yus.

Memerhatikan informasi yang berkembang, pemerintah pusat dalam opsi memersilakan tiap daerah mempertimbangkan pelaksanaan PTM dengan memerhatikan penting pelaksanaan protokol kesehatan ketat.

Hal itu seperti dikemukakan Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri. Ia menyebut sebanyak 14 provinsi menyatakan siap melakukan sekolah tatap muka (PTM) atau sekolah tatap muka. “Ada 14 provinsi siap PTM, meski setiap daerah tidak ada yang mutlak 100 persen siap," ujarnya dalam acara taklimat media awal tahun 2021, Selasa (5/1).

PTM sifatnya diperbolehkan

Wilayah Jabar, termasuk dalam 14 provinsi itu. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, keputusan membuka sekolah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Terdapat beberapa poin utama dalam SKB empat menteri tersebut. Pertama, keputusan membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orang tua murid. PTM sifatnya diperbolehkan tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah.

Kedua, sekolah yang dibuka juga wajib memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebagai contoh, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen dan satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

seperti banyak terlansir, dua prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi tetap harus dijunjung. Pertama, memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama. Berikutnya, memerhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan. red

 


Cukup jadi kabar mengejutkan di kalangan masyarakat. Pelanggaran Pilkada Kab.Tasikmalaya, dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan dikemukakan Bawaslu Kab.Tasikmalaya. Tertuju kepada petahana dari keseluruhan empat pasangan yang tampil. Tak tanggung, kesungguhan Bawaslu dengan temuan itu, hingga mereka merekomendasikan diskualifikasi pasangan ini kepada KPU Kab.Tasikmalaya.
Seperti banyak dikabarkan dalam beberapa hari terakhir, sejak penyerahan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini, KPU Tasikmalaya hingga dalam tenggat tujuh hari harus merespons rekomendasi Bawaslu, sebagaimana itu diperintahkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Bawaslu merekomendasikan adanya sanksi bagi petahana atas pelanggaran pilkada sesuai Pasal 71 Ayat 5, berupa pembatalan calon kepala daerah ini, yang dilayangkan pada 30 Desember 2020.
Sehingga KPU mestinya berdasar UU tadi, pada tanggal 6 Januari sudah menyatakan sikap. Namun hingga batas tanggal 6 Januari 2021, tak ada sikap yang diambil KPU Kab.Tasikmalaya. Dalam satu keterangan, versi KPU, batas waktu tujuh hari itu, bukan hari kalender setelah ada rekomendasi. Tapi tujuh hari dalam perhitungan hari kerja. Berarti hari libur tak dihitung. Pihaknya menyandarkan rujukan itu sesuai Peraturan PKPU (PKPU) Tahun 2013.
Menanggapi penundaan sikap KPU atas rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu, Dadi Hartadi, perwakilan kuasa hukum pasangan calon Iwan-Iip, di Pilkada Kab.Tasikmalaya, menyatakan KPU telah melanggar etik komisioner KPU. Komisioner di lembaga tersebut melakukan pelanggaran setelah Bawaslu, menjalankan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya, sesuai Undang-undang.
"KPU berdalih bahwa batas waktu tujuh hari berdasar hari kerja mengacu ke PKPU Tahun 2013 sebelum ada UU Nomor 1/2015 ada perubahan jadi UU Nomor 10/2016 sampai perubahan lagi jadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Padahal di Undang-Undang Pilkada, batas waktunya tujuh hari adalah hari kalender," yakin Dadi Hartadi, kepada wartawan di Rumah Kemuning, Kamis (7/1/2021).
Menurutnya, dalih KPU meyakini putusan tujuh hari kerja merujuk ke PKPU, tak berlandaskan asas hukum. Pasalnya, pada UU Nomor 6/2020 Perubahan atas UU Nomor 10/2015 Perubahan atas UU Nomor 1/2015 tentang Pilkada, di situ dinyatakan batas waktu hari kerja telah diubah dengan batas waktu hari kalender.
Melaporkan pelanggaran etik ke DKPP
Sekaitan kebijakan KPU itu, sikap kuasa hukum Iwan-Iip kemudian meneruskan temuannya atau dalam pilihan melaporkan KPU Kab.Tasikmalaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "KPU telah melakukan pelanggaran etik, maka yang bisa mengadili soal etik ini adalah DKPP," sebutnya seraya menambahkan, pihak kuasa hukum ini menjadi pelapor tentu dengan telah melengkapi bukti, dokumen dan saksi-saksi yang harus dipenuhi.
Informasinya lagi, pendaftaran pelaporan ke DKPP yang menyoal pelanggaran etik komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, telah disampaikan pada hari Kamis (7/1/2021). “Jika dalam penanganan DKPP terbukti dengan pelanggaran yang dilakukan, sanksi bagi jajaran komisioner KPU ini berupa pemberhentian, setelah dianggap tak menjalankan ketentuan peraturan Undang-undang," ujar Dadi.
Laporan dugaan pelanggaran etik komisioner KPU ini, lanjut Dadi, bukan hanya bisa dilakukan oleh pasangan calon, tapi oleh unsur masyarakat. Bahkan oleh Bawaslu yang telah mengeluarkan rekomendasi pelanggaran pilkada setelah tak dijalankan KPU. "Kami juga mendorong ke Bawaslu yang memiliki produk rekomendasi tersebut bisa ikut melaporkan ke DKPP," imbuhnya.
Masih proses
Saat awak media massa mencoba meminta konfirmasi ke KPU di hari ketujuh pascadatangnya laporan Bawaslu, pernyataan ketua KPU saat dihubungi, memberi jawaban singkat. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin, hanya menjawab, masih dalam proses bahas pihaknya. Sempat disitir, pihaknya selama ini masih melakukan proses berkenaan apakah dijalankan atau ditolak rekomendasi Bawaslu atas calon petahana ini.
Bawaslu menegaskan sang petahana melanggar Pasal 71 Ayat 3, dengan sanksi di Pasal 71 Ayat 5 pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 berupa diskualifikasi atau pembatalan calon. Jawaban Zamzam kepada kru media, "Masih proses a," melalui pesan singkat Whatsappnya seperti diterima wartawan di Tasikmalaya, Kamis siang (7/1).
Bukan dugaan lagi
Dalam berita-berita media yang tersiar, keyakinan Bawaslu, pasangan petahana bupati Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin itu dianggap telah menyalahgunakan kewenangan sebagai kepala daerah untuk kepentingan dirinya dalam pilkada, atau melanggar Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Putusan mengeluarkan rekomendasi ke KPU tentu mengacu kepada langkah-langkah yang sudah diambil. Bahkan, dalam satu pernyataan petugas di Bawaslu, pelanggaran yang dilakukan itu sudah bukan berupa dugaan lagi. Tapi melakukan pelanggaran administratif yang dapat membatalkan pancalonannya, sebagaimana ditegaskan UU Nomor 10/2016, di Pasal 71 Ayat 5 UU tadi.
Dipaparkan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Khoerun Nasichin, berdasarkan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran itu, cabup petahana dinilai telah melakukan pelanggaran administrasi. Sejumlah bukti, saksi, termasuk saksi ahli, sudah diperiksa untuk memberikan keterangan. Hasilnya, memenuhi unsur pelanggaran administrasi.
"Bagi Bawaslu, itu bukan dugaan lagi. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Telapor melanggar Pasal 71 ayat 3," tandasnya saat dihubungi wartawan, Rabu (6/1/2021). Sekaitan itu, pihaknya atau Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya, supaya dikenakan sanksi sesuai Pasal 71 ayat 5, UU Nomor 10/2016, yaitu pembatalan calon.
Sempat disitirnya, rekomendasi Bawaslu diserahkan ke KPU Kabupaten Tasikmalaya, pada Rabu, 30 Desember 2020. Setelah menyerahkan dokumen rekomendasi, pihaknya terus menunggu tindak lanjut dari KPU. Ia menghitung, KPU mestinya pada tanggal 6 Januari sudah mengeluarkan putusan. Khoerun juga menambahkan, sifat rekomendasi itu tak memaksa. Namun, KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Jika KPU tak menindaklanjuti rekomendasi, Bawaslu berhak memberikan teguran. "Sesuai aturan, atas rekomendasi Bawaslu yang tidak diindahkan KPU, kami akan berikan teguran tertulis," ujar dia.
Keluarkan naskah dinas
Masih keterangan dari Bawaslu, sesuai hasil penyelidikan dari sebuah laporan, kemudian diyakini itu memenuhi putusan sanksi administrasi, melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, pasangan petahana melalui jabatannya sebagai bupati, diketahui sesuai bukti-bukti telah mengeluarkan satu naskah dinas untuk program sertifikasi tanah wakaf masjid ke tiap DKM di Kabupaten Tasikmalaya.
Program itu mengharapkan efek semua DKM yang mendapatkan program sertifikasi tanah wakaf, mendukung pasangan calon petahana di Pilkada Tasikmalaya 2020. Seperti sempat diterangkan Khoerun, temuan soal naskah dinas ini berawal dari adanya laporan yang kemudian ditindaklanjuti Bawaslu. tim


Kegiatan pengamanan libur Natal dan tahun baru 2021, dilancarkan aparat keamanan gabungan. Hingga di daerah, di tengah pandemi Covid-19.

Dalam giat patroli anggota Polsek Rajapolah, Polresta Tasikmalaya, di wilayahnya, Kamis (31/12) malam, bersama unsur Koramil, BPBD, Satpol PP, gabungan petugas itu mendapati tempat penjualan miras.

Tempat itu pun langsung disambangi. Tak lama pemeriksaan, penggeladahan, mendapati lebih seratusan botol miras berbagai merek yang selanjutnya diamanakan petugas.

"Giat patroli pengamanan yang kita awali dengan apel siaga muspika, dalam perjalanan mendapati tempat penjualan miras, kemudian melakukan penggeladahan yang akhirnya kita dapati dan amankan 108 botol miras," ujar AKP Dede Darmawan SH.

Tempat penjual miras itu di satu toko penjualan jamu di Jl Raya Rajapolah, betulan Kp. Pasar Lama Desa Rajapolah. Pemiliknya tak dapat mengelak saat botol-botol miras itu diangkut petugas.

Kapolsek menegaskan, kegiatan patroli gabungan petugas ini seiring instruksi pengamanan liburan Natal dan pergantian tahun 2021. Sasaran operasi tentunya untuk terciptanya situasi kamtibmas yang baik.

Sebelum giat patroli yang menyusuri hingga pelosok daerah, diawali dengan Apel Siaga Muspika Rajapolah yang dilaksanakan di halaman Mapolsek Rajapolah. dra




Menjadi catatan tersendiri. Kinerja program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) Jawa Barat, sempat tertatih terpengaruh pandemi Covid-19. Kemudian moncer di pengujung tahun 2020.

Seperti banyak mengemuka, dampak merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), memengaruhi banyak aspek aktivitas masyarakat. Pun dengan kegiatan dan pelayanan program Keluarga Berencana (KB), banyak fasilitas layanan yang terganggu.

"Sejumlah fasilitas kesehatan tidak bisa melaksanakan pelayanan KB. Kami menyadari bahwa para petugas dan fasilitas kesehatan prioritas pelayanan bagi penanganan Covid-19,” ujar Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Kusmana.

Hal itu ia ungkapkan saat bertemu sejumlah jurnalis dalam "Media Gathering Bangga Kencana 2020" di kantornya, Kamis 31 Desember 2020. Namin, sebut ia lagi, pandemi tak lantas membuat kinerja Bangga Kencana jalan di tempat.

Dengan memerhatikan protokol kesehatan, BKKBN berusaha melancarkan langkah-langkah, strategi program. Pihaknya berusaha tetap memfasilitasi pelayanan kontrasepsi, termasuk tturut membantu menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, baik dokter maupun bidan. 

"Kami mengeluarkan kebijakan khusus dalam mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon). Jika sebelumnya alokon hanya tersedia di fasilitas kesehatan dan bidan praktik, selama pandemi para petugas diberikan tugas tambahan untuk mengantarkan pil dan kondom ke keluarga sasaran. Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan prioritas utama,” beber Kusmana. 

Hasilnya, pelayanan KB di Jawa Barat kembali bergeliat. Meski sempat ada prediksi potensi angka kelahiran meningkat di masa pandemi Covid-19, yang diulas Uung kinerja program Bangga Kencana cukup meroket memasukk pengujung tahun 2020.

Sukses menjalankan skenario darurat pelayanan KB selama pandemi, kemudian sprint mengejar ketertinggalan. Dua momentum besar, sitir Uung, menjadi titik balik kebangkitan Bangga Kencana. 

Pertama, peringatan ke-27 Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 29 Juni 2020 yang menargetkan 1 juta akseptor secara nasional. Kedua, peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia pada 26 September 2020 yang membidik 250 ribu peserta KB nasional. 

Dalam dua momentum tersebut, Jabar sukses mengatrol capaian peserta KB secara signifikan. Dari 1 juta akseptor yang dilayani dalam momentum Harganas 2020, hampir setengahnya berasal dari Jawa Barat. Tepatnya, 454.226 akseptor. 

Angka itu menempatkan Jabar paling superior di antara provinsi lain di Indonesia. Sementara, pada momentum Hari Kontrasepsi Sedunia, Jabar melayani 40.787 peserta KB. Jumlah tersebut belum termasuk 152 peserta KB metode operasi pria (MOP) atau vasektomi dan 486 metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi. Jika semuanya dihitung, jumlah yang terlayani mencapai 41.425 orang.rls



Tasikplus

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/W-JRJTUDA6Pp2A511aWOLloJnEbtPE-IO8Q6lTekQ0B1zTZVQ7Qz8Y1b7mgcjQvlw8e8mglom-Iyyg=s599-no} Tasikplus menyuguhkan kabar seputar Tasikmalaya dan wilayah sekitarnya {facebook#https://www.facebook.com/Tasikplus/} {twitter#https://twitter.com/skutasikplus} {google#https://plus.google.com/+SKUTasikplus} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UChrZkFoikBU9_r7s4pFafcg} {instagram#https://www.instagram.com/tasikplus/}
Diberdayakan oleh Blogger.