Simbolis, anggota Komisi X DPR RI H Toriq Hidayat Lc, tengah menyerahkan kunci mobil perpustakaan keliling, yang diterima Sekretaris Daerah

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar kegiatan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018,

yang difasilitasi anggota Komisi X DPR RI H Toriq Hidayat Lc, dengan mengusung tema Implentasi Revolusi Mental Melalui Mobilisasi Pengetahuan Dalam Rangka Meningkatkan Indeks Literasi Masyarakat, bertempat di Aula Bank Indonesia Tasikmalaya, Selasa (27/2).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Drs Dedi Junaedi, perwakilan Dinas Perpustakaan Propinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, anggota DPRD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Drs H Oslan Haerul Falah MPd dalam sambutannya menyampaikan keberadaan perpustakaan tidak hanya sekedar menjadi tempat pinjam dan membaca buku saja, juga belakangan berkembang menjadi tempat berdiskusi, membahas berbagai topik yang tengah diperbincangkan masyarakat.

Lanjutnya, keberadaan perpusatakaan harus terus didorong dan dikembangkan, karena perpustakaan hadir untuk membangun bangsa.

 Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI H Toriq Hidayat Lc mengatakan tingkat budaya membaca masyarakat Indonesia masuk kategori rendah, dengan indeks 26,7%, berada diperingkat 60 dari 61 Negara, data ini hasil riset lembaga literasi internasional.

Ditambahkannya, maka dari itu, kebaradaan perpustakaan, termasuk di daerah harus terus di dorong, baik itu dari sisi sarana prasananya, misal gedung perpustakaan harus refresentatif, agar siapapun yang berkunjung, dapat merasa nyaman. Untuk itu, kami siap mendukung sepenuhnya.

Lanjutnya, pada kesempatan kali ini, kerjasama kami (Komisi X) dan perpustakaan nasional, kita berikan bantuan kendaraan berupa mobil perpustakaan keliling. Selain mobil perpustakaan keliling, kita juga tengah mengupayakan, bantuan motor perpustakaan keliling, satu daerah minimal mendapat 10 unit.

Oleh: Hapid



Kejadian ambruknya bangunan tembok penahan tanah (TPT) Lapang Jati, Desa/Kec.Sukahening, membuat sekalangan masyarakat di sekitar dibuat kaget. Pekerjaan itu baru selesai dibangun akhir tahun 2017 lalu.

Kemudian, anggaran yang menggelontorinya tak murah. Senilai Rp 1 miliar. Dari obrolan lainnya, pekejaan TPT ini hanya bertahan sekitar sebulan. Ambruk saat hujan mengguyur. Namun tak sampai memakan korban jiwa.

Dalam lansiran edisi Tasikplus lalu, ambruknya TPT setelah turun hujan. Yang tertangkap dari obrolan perangkat desa serta kecamatan, air hujan mengikis tanah bagian bawah bangunan, lalu ambruk.

Tak cukup dengung dengan kemungkinan aspek teknis penyebabnya yang bisa saja itu terselip di pikiran sebagian warga. Seterusnya, cerita TPT ambruk tak langsung hening. Namun, berbuntut perangkat desa berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kepala Desa Sukahening kena panggil dan periksa APH (aparat penegak hukum). Sementara informasi ironinya, pelaksana pekerjaan seolah tak mau tahu apapun kondisi yang tengah dihadapi aparat desa.

Yang sampai ke Tasikplus seterusnya, informasi simpelnya, bangunan TPT bawaan seorang anggota Dewan/DPRD Kab.Tasikmalaya, bersumber dana aspirasi/reses Dewan.

Tersirat juga, pekerjaan itu datang ujug-ujug. Perangkat desa yang tak acuh, lantaran tak tahu dari awal ada pekerjaan TPT di lapang itu, pada akhirnya diundang sang anggota Dewan pembawa proyek. Terus, diberi arahan untuk bisa meresponsnya.

Kepala desa tak acuh lantaran dana untuk TPT yang dianggap besar, terus ia diminta dalam mekanisme kucuran dananya memasuki rekening pemerintahan desanya. Tak lama masuk ke rekening, dana itu langsung ditarik pelaksana TPT.

Pilihannya yang sempat menolak pakai rekening desa untuk aliran dana itu, khawatir jadi sumber kesalahan dan permasalahan di kemudian. Proyek masih dalam masa pemeliharaan

Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kab.Tasikmalaya, H Abdul Kodir, pekerjaan ini masih dalam masa pemeliharaan pelaksananya. Karena itu, pelaksana pekerjaan mesti bertanggung jawab.

Pengakuan sekda, dirinya belum dengan informasi detail soal TPT ambruk ini. Lantas keyakinannya, di OPD teknisnya atau Dinas PUPR ada Bidang Pengendalian dan Pengawasan yang bakal menangani.

Saat dikemukakan bahwa pengerjaan TPT bersifat swakelola, kukuh sekda, terlepas pekerjaan ini swakelola, lelangkah, atau apapun itu, yang pasti ada rentang waktu pemeliharaannya.

Apalagi kalau kejadian ambruknya bangunan dengan waktu tak lama dari masa selesainya pengerjaan, jelas pelaksana pekerjaan TPT ini harus bertanggungjawab memperbaikinya kembali.

Pun saat disampaikan bahwa anggaran pembangunan TPT tersebut dari dana aspirasi yang dibawa salah satu anggota DPRD, sekda menyatakan, dana aspirasi itu dari APBD.

“Untuk sementara saya tidak berkomentar lebih jauh. Nunggu dulu laporan dari Dinas PUPR dan Inspektorat seperti apa hasil penelusurannya,” pungkas sekda ketika ditanya langkah cepat apa yang akan diambilnya menyusul kabar ambruk TPT itu.

Oleh: Hapid

Drs Jamaludin Malik MM, Kepala SMP 1 Sukarame

Nama dan keberadaannya cukup terdengar dalam dunia pendidikan. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau akrab dipendekkan MKKS, demikian wadah komunikasi para kepala sekolah itu, yang terbentuk di jenjang sekolah dasar dan menengah atas. Organisasi para kepala sekolah (kepsek) SMP di Kab.Tasikmalaya, belum lama berselang, menggelar musyawarah. Di dalamnya teragenda pemilihan ketua baru MKKS.

Dari forum itu, kemudian amanah tak terelak memercayai Kepala SMP 1 Sukarame, Drs Jamaludin Malik MM, sebagai ketua MKKS Kab.Tasikmalaya. Sosok ini memang cukup dikenal di antara jajarannya, hingga pada giliran dianggap layak menakhodai kelembagaan informal kepsek itu. Pada tahun 2011, ia menerima kepercayaan menjadi kepala sekolah. Kiprahnya di MKKS di periode 2014-2017, sebagai sekretaris.

Rabu pekan kemarin Tasikplus bertemu dengan kepala sekolah yang sempat mengetuai organisasi Banser Kab. Tasikmalaya itu. Dalam obrolan ia kemukakan terbuka berbagai pertanyaan yang diajukan, sejak prinsif dirinya menerima amanah itu, hingga konsep program yang ia berobsesi dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan. Dan, berikut petikan obrolan itu:

Sebelumnya kita sampaikan selamat untuk kepercayaannya sebagai ketua MKKS SMP Kab. Tasikmalaya

Terimakasih! Ini tak lebih sebuah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin.

Kepengurusan kali ini untuk jabatan masa bakti?

Masa bakti periode 2017-2020.

Agendanya setelah keterpilihan ini?

Setelah selesai proses pemilihan pengurus, berikutnya adalah saya lakukan konsolidasi organisasi, persiapan penyusunan program awal kepangurusan MKKS Kab.Tasikmalaya.

Apa gregetnya dengan program kerja yang disiapkan?

Rencana program yang nanti dibuat, tentu harus berdasarkan keterwakilan dari semua wilayah, dengan target untuk mewujudkan kepala sekolah yang profesional, proporsional, sesuai dengan kebutuhan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kab. Tasikmalaya. Selain konsolidasi internal sebagai bahan penyusunan program selama tiga tahun ke depan, hal lainnya adalah menyusun kepengurusan. Namun sebelumnya menunggu surat keputusan (SK) pengukuhan dari kepala Dinas Pendidikan, setelah itu, agenda lainnya dalam waktu dekat, menggelar rapat kerja.

Boleh sedikit digambarkan program usungan Anda yang mungkin sudah direncanakan?

Di antaranya mengadakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme para kepala sekolah. Berikutnya, persiapan gelaran kegiatan rutin O2SN, OSN, FLSN, dan Pentas PAI, serta sejumlah kegiatan lain yang sudah dijadwalkan sesuaikan dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Tadi sempat dibahas agenda pelatihan bagi kepala sekolah, apa yang melatarbelakangi itu?

Dengan berbagai kegiatan yang digelar dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para kepala sekolah, baik itu yang diadakan oleh kami, atau secara formal diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Alhamdulillah dengan itu memberikan dampak signifikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Bagaimana Anda melihat capaian mutu pendidikan di Kab.Tasik sejauh ini?

Melihat dengan realitas yang ada, barometernya seperti dari hasil ujian, baik itu ujian semester, UAS, UN, hingga UNKP atau UNBK, hasil akhir itu menurut penilaian kami, peningkatan kualitas pendidikan sudah nampak. Meski belum sesuai harapan. Terlihat dengan penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) menjadi hal yang baru, dan berpengaruh terhadap berbagai hal yang ada, tertuma di soal sarana dan prasana yang belum memadai, sehingga bagi sekolah yang sudah menggelar UNBK, tapi terbatas dengan sarana, rata-rata migrasi ke sekolah menengah atas atau kejuruan yang memiliki fasilitas lab komputer. Dan, dengan penyelenggaraan UNBK integritas anak lebih, mereka diajarkan bersikap jujur.

Bagaimana sebenarnya dengan soal sarana prasarana yang ada termasuk upaya yang dilakukan seperti apa?

Tentu upaya itu jelas ada. Pihak sekolah sudah mengupayakan. Begitu juga pihak Dinas Pendidikan dan pemkab pun tak beda. Cuma belum maksimal, sehingga sejumlah sekolah masih bergantung ke sekolah lain. Mudah-mudahan tahun ini bisa dioptimalkan, bekerja sama dengan komite, pun pihak luar yang peduli terhadap pendidikan. Kalau semua pihak bekerja sama, insya Alloh apa yang menjadi kekurangan saat ini dapat terpenuhi.

Kembali ke soal MKKS, Anda sudah lama menjadi pengurus di dalamnya, sekarang ditunjuk sebagai ketua, barangkali punya catatan tersendiri yang perlu diperbaiki?

Pada prinsifnya sejak awal pendirian MKKS, ini sebagai wadah silaturahim, mencurahkan ide dan gagasan. Kemudian mengeluarkan berbagai aspirasi untuk kemajuan pendidikan. Tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu kita rutin adakan pertemuan, hanya untuk sekadar mengevaluasi apa yang kiranya perlu diperbaiki dan ditingkatkan, serta perlu kita ubah. Yang utama adalah soliditas dan kebersamaan dalam berorganisasi, harus terus dijaga itu. Tak kalah penting juga, rasa memiliki terhadap organisasi harus semakin diperkuat. Untuk loyalitas rekan-rekan saya percaya dan tidak diragukan. Begitu juga dengan integritas rekan kepala sekolah tidak diragukan. Semua itu penting, selain untuk menjaga keutuhan organisasi, tentu demi sasaran utama untuk mendukung peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di Kab. Tasikmalaya.

Untuk makin memcu peran dan kontribusi organisasi yang Anda pimpin barangkali ada harapan?

Harapannya, perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan terus ditingkatkan. Setidaknya seperti masih banyak guru di Kab. Tasikmalaya, berstatus tenaga honorer. Selain itu, saat ini masih terjadi ketimpangan tenaga pengajar. Beberapa sekolah kelebihan guru, sementara bagi sekolah yang berada di pinggiran daerah, justru kekurangan tenaga pengajar. Untuk itu, perlu ada pemerataan tenaga pengajar hingga ke pelosok daerah. Pun yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan jumlah bantuan ke tiap sekolah, guna menyokong pencapaian mutu pendidikan yang berkualitas.

Oleh: Hapid

Serda. Yuyu Yunus

Menjadi anggota TNI, identik dengan dunia kemiliteran yang disiplin.

Mereka pun dituntut memiliki karakter tegas demi menjaga stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI).

Namun, segala tuntutan dan mental kesiapsiagaannya tidak lantas membuat Sersan Dua (Serda) Yuyu Yunus, berhenti mengasah bakatnya di dunia seni dan budaya.

Anggota Babinsa di Koramil 1222 Salawu ini, ternyata piawai memainkan seni tradisional  wayang golek. Wajar memang sebab, sejak kecil ternyata Serda Yuyu sudah belajar menjadi dalang.

Pria kelahiran Tasikmlaya, 48 tahun silam itu mengaku dirinya tertarik dengan pewayangan karena saat kecil, hampir setiap saudara atau tetangga yang menggelar hajatan banyak disuguhi pertunjukan wayang golek.

"Kamu punya bakat (dalang). Berlatihlah terus. Percayalah pada kemampuan dirimu. kamu akan berhasil," ujar Yuyu menirukan perkataan gurunya, kala itu.

Mendengar itu, ia terus mengasah bakatnya. Bahkan hingga saat ini. Di sela aktivitasnya menjadi anggota TNI, ia terus belajar tentang wayang meski dengan otodidak.

Kemampuannya mendalang terasah hingga akhirnya pria yang mengidolakan Asep Sunandar Sunarya itu dipercaya untuk pentas di caara pernikahan  saudaranya.

Kepada Tasikplus ia  mengaku, baginya wayang adalah sarana untuk merekatkan kerukunan masyarakat. Saat pentas, Serda Yuyu selalu menyisipkan pengetahuan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di samping bercerita tentang dunia wayang pada umumnya.

"Tugas saya di satuan dituntut harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi, mendalang juga sekaligus bisa dekat dengan masyarakat. Saya bisa menyisipkan pesan untuk menjaga ketertiban, keamanan lingkungan, wawasan nusantara, dan sebagainya," akunya.

Keunikan wayang yang biasa dimainkan Serda Yuyu ada pada memodifikasi tokoh-tokoh wayang yang menyerupai anggota TNI. Dia sebut wayangnya dengan wayang loreng. Kostum yang dikenakan Cepot Dewala, Semar, Gareng dan tokoh lainnya juga dibuat mirip seragam tentara berwarna hijau.

Adapun pakaian yang dikenakan Serda Yuyu saat pentas yakni pakaian adat Jawa Barat dengan motif lorang hijau lengkap dengan blangkonnya.

Hingga kini, Serda Yuyu Yunus telah memiliki 1.170  wayang golek lengkap dengan alat musiknya yang ia simpan di rumahnya di Dusun Pamoyanan, Desa Karangmukti, Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.

Sementara itu, Komandan Koramil Salawu,  Kapt. Infantri Czi Dodi  Antara, mengaku bangga dengan salah satu anggotanya yang konsisten melestarikan seni budaya bangsa di tengah gencarnya pengaruh budaya asing.

Oleh: Piter


Sejak sepekan kemarin, ratusan warga Kedusunan Ciangsana, Desa Mekarlaksana, Kec.Culamega melaksanakan kerja bakti membuat badan jalan produksi sepanjang dua kilometer, yang berada di Kp Cilumbu 1 - Kp.Cicandra, Desa Pamijahan, Kec.Bantarkalong.

Pembuatan badan jalan produksi  yang merupakan rintisan warga ini dikerjakan sesudah ada kepastian dari pemdes Mekarlaksana, tahun ini masuk dalam rencana alokasi anggaran untuk dibangun menjadi jalan permanen, yang rencananya bervolume panjang 2.000 meter dan lebar 120 cm.

Mmendapati kepastian tersebut warga cukup bersemangat untuk berswadaya membangun badan jalan, karena harapan warga dan petani di daerah ini sebentar lagi terwujud. Yaitu adanya jalan produksi permanen/jalan cor untuk memudahkan sarana memudahkan akses angkut hasil pertanian dan produksi hasil bumi lainya.

Seperti disampaikan Momon, warga setempat, menurutnya kepastian dibangunnya jalan produksi ini oleh pemdes cukup membuat kami lega. Pasalnya masalah kesulitan transportasi angkut hasil bumi sejak dulu menjadi kendala warga, yang mayoritas menjadi petani pada lahan yang semuanya berada pada jalur jelan tersebut nantinya.

Ongkos angkut yang cukup mahal menggunakan jasa pikul menjadi salah satu penyebab berkurangnya hasil panen yang dapat dinikmati. Kalau nanti ada jalan permanen kan bisa di angkut oleh motor dengan keuntungan lebih murah dan cepat. "Kami sepakat siap membantu dan berswadaya saat pelaksanaan pembangunan jalan produksi impian kami tersebut," jelasnya.

Kades Mekarlaksana Beben, saat di temui Tasikplus terpisah membenarkan pembangunan jalan produksi di Kp.Ciangsana merupakan salah satu target infrastruktur yang di realisasikan pada tahun ini, selain mengacu pada draf pada hasil musrenbang, keberadaan jalan pertanian tersebut sangat di butuhkan mengingat daerah Kp.Ciangsana menjadi penghasil produksi pertanian dan hasil bumi lainya yang paling besar di desa ini. "Saking semangatnya, usai ada kepastian semua warga tanpa kecuali bergerak bergotong royong membuat badan jalan, itulah bentuk dukungan nyata dari warga yang sejak lama berharap adanya jalan pertanian tersebut," pungkasnya.

Oleh: M. Syaeful

PPNI DPK RSUD dr Soekardjo Gelar Bakti Sosial

Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan bakti sosial, dalam rangka memperingati hari jadi PPNI ke 44, dengan memberikan bantuan kepada panti asuhan dan korban gempa, yang berlangsung Sabtu (17/2).

Ketua DPK PPNI RSUD dr Soekardjo, Dudang Herawan Suseno SKep.Ners MHKes saat diwawancara di lokasi kegiatan mengatakan kegiatan bakti sosial kali ini bertepatan dengan peringatan hari jadi PPNI ke 44, untuk puncak peringatan rencana akan digelar minggu depan.

Penerima bantuan kali ini adalah panti asuhan Darul Ilmi dan korban gempa di Kec. Kawalu, sebetulnya kegiatan seperti ini rutin digelar setiap enam bulan sekali, jadi tidak hanya pada saat peringatan hari jadi saja.

Lanjutnya, bantuan yang kita salurkan, beras 1 kuintal, mie instan, dan sejumlah uang. Untuk nominal uang yang kita salurkan, termasuk untuk korban gempa, total sebesar Rp 13 juta. Seluruh uang tersebut, merupakan hasil rereongan dari rekan-rekan perawat di lingkungan RSUD dr Soekardjo.

Di hari jadi ke 44 kali ini, sesuai tema PPNI atau perawat, "mendukung praktek mandiri keperawatan". Mudah-mudahan kedepan ditiap kelurahan ada perawat yang membuka praktek, sesuai dengan kompetensi dan propesionalismenya.

Ditambahkan Dudang, sejauh ini perawat yang membuka praktek mandiri jumlahnya masih sangat minim, beberapa diantaranya terkendala terbentur pendidikan, sebagian lainnya belum mau membuka praktek, dan hanya sekedar ingin bekerja.

Sekedar untuk diketahui, bahwa propesi perawat itu ada dua, ada perawat vokasional lulusan D3 dan propesional general lulusan S1. Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa tugas perawat itu hanya sekedar melayani di rumah sakit, padahal perawat juga bisa membuka praktek mandiri, sesuai dengan Undang-undang 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Harapannya, mudah-mudahan peringatan hari jadi kali ini, dapat menjadi motivasi bagi rekan-rekan perawat agar bisa membuka praktek mandiri, agar keberadaan perawat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Oleh: Hapid

TPT Lapang Jati Sukahening Ambruk

Belum lama dibangun. Kegiatan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Lapang Jati, di Desa/Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, menarik perhatian.

Baru selesai dibangun akhir tahun 2017, konstruksi tak lama bertahan dan kini ambruk.

Tak sedikit nilai duit untuk proyek ini. Kemudian, persepsi spontan pun mengungkit soal kualitas konstruksi. Didanai Rp 1 miliar, bangunan TPT itu hanya bertahan kurang dari satu bulan. Menanyai pejabat daerah, mereka dalam penuturan prihatin.

Seperti saat meminta konfirmasi ke Camat Sukahening, Kusnanto, ia berujar prihatin dan langsung coba menanyai kepala desa. “Jujur saya prihatin atas kejadian ini, sudah coba menanyakan kepada kepala desa, katanya itu musibah,” jawabnya kepada Tasikplus.

Obrolan Kusnanto, setelah pekerjaan TPT kala itu usai, turun hujan deras di wilayahnya. Dengan volume air hujan yang ada, meresap ke tanah, mengenai pondasi bawah TPT, menggerusnya, kemudian akhirnya ambruk.

Yang mengemuka lagi, TPT ini dibangun beranggaran keuangan bantuan anggota Dewan. Teknis pengerjaannya diswakelolakan. Tidak melibatkan dinas teknis atau dalam kaitan ini, Dinas PUPR. Namun, kata Kusnanto,”Kalau tidak salah, boleh dari pihak lain (tak melibatkan dinas), dengan kualifikasi keahlian yang sama. Aturannya memperbolehkan”.

Camat ini pun menambahkan, kapasitasnya hanya sebatas membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di desa. Segala sesuatunya menjadi tanggujawab penuh kepala desa. Sepengetahuannya, memang sumber anggaran TPT, dari dana aspirasi anggota DPRD Kab. Tasikmalaya.

Siapa pengusung anggaran ini? Seperti diiyakan camat yakni, Deni Sagara. Informasi lainnya, tak ayal pascakejadian ambruknya TPT berusia hitung hari itu, sudah kena sentuh aparat penegak hukum. Ada beberapa sosok yang disebut-sebut sudah dipanggil aparat kejaksaan dan kepolisian. Termasuk kepala desanya yang sudah dipanggil.

Uang gede sudah mengalir. Bangunan TPT berwujud tak manfaat optimal sesuai target. Yang ada ambruk, berpotensi menyeret siapa bersalah di baliknya. Namun itu, jika aparat penegak hukum menjalankan peran hingga didapati pelaku penyimpangannya.

Menolak sejak awal, marah

Saat mendatangi lanjutan konfirmasi ke Kepala Desa Sukahening, Uwon Dartiwan, ia mengatakan, sejak awal dirinya sudah tak sreg dengan kegiatan itu. Terutama ketika ada permintaan dari pengusung proyek, anggarannya dimasukan ke rekening desa.

“Sejak awal saya menolak dan keberatan jika anggaran pembangunan TPT Lapang Jati disimpan di rekening desa. Terlebih anggarannya cukup besar untuk satu kegiatan itu,” jelas Uwon. Ia dalam pilihan tersebut setelah mendapat masukan untuk berhati-hati. Uang bisa menjerat.

“Sebelum anggarannya dikirim ke rekening desa, bahkan pihak Dinas PMDPAKB sudah mewanti-wanti kepada saya agar berhati-hati, mengingat alokasi anggarannya cukup besar,” ulasnya. Tapi kenapa pada akhirnya, anggaran gede itu tetap masuk ke rekening pemerintahan desanya?

“Kenapa akhirnya saya mau menerima titipan anggaran tersebut? Satu waktu saya dipanggil oleh yang bersangkutan (si pengusung proyek/pemegang anggaran) lantaran saya sempat menolak. Beliau memarahi saya saat itu, saya hanya diam dan tertunduk tanpa berkata apa-apa,” ucapnya mengisahkan kejadian saat itu.

Kepala desa masih menambahkan ikhwal dorongan pada dirinya untuk menerima titipan dana itu dengan bahasa yang sinis, dan kini proyeknya ambruk di usia muda. “Saya masih ingat beliau berkata, batur mah pada hayang dibere anggaran teh, ieu mah nolak. Jaba kudu loba proses, acan dipotong tiheula," tirunya lagi. Pertemuan itu pun pada akhirnya berujung ke pelaksanaan pembangunan TPT.

Masih ingat dengan proses penekanan soal uang titip di rekening, kini sang kepala desa benar-benar harus menyaksikan, TPT bermasalah. Ambruk dalam hitung hari yang tak panjang. Saat coba menghubungi sang pembawa proyek kemudian, tak mudah lagi dirasanya bisa berkomunikasi.

“Pascaambruknya TPT ini, pada pertengahan Januari (2018) lalu, kami tidak pernah komunikasi lagi dengan pak DS. Saat dikunjungi ke rumahnya pun, beliau tidak pernah ada di rumah, nomor teleponnya pun sulit duhubungi,” tutur Uwon.

Uang langsung diambil
Persetujuan Uwon untuk uang proyek masuk rekening desa, diikuti aliran uangnya tak lama kemudian. Pengakuan Uwon, dirinya tidak memegang sedikit pun duit itu. Lantaran begitu uang proyek TPT Rp 1 miliar masuk, langsung dicairkan, diambil seluruhnya. Kabar ya ia dapat, uang terus dipegang oleh adik DS, yang jadi pelaksana pekerjaan TPT Lapang Jati.

Di lain pihak, Ir Agus M, kepala Seksi Perencanaan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjelaskan keberadaan paket pekerjaan TPT Lapang Jati, di Desa Sukahening, bukan di Dinas PUPR. “Kita sama sekali tidak dilibatkan. Kalau tidak salah, sumber anggarannya dari bantuan keuangan untuk anggota DPRD Kab Tasik,” ungkap Agus.

Ia pun menambahkan, pihaknya sudah mendengar seputar kondisi hasil pekerjaan TPT tersebut dan menindaklanjuti kapasitasnya. “Kita juga sudah menurunkan tim melakukan monitoring ke lapangan, untuk mencari tahu seperti apa dan bagaimana hingga akhirnya TPT tersebut bisa ambruk,” aku dia.

Cerita Agus, sebenarnya di tahun sebelumnya pun pernah ada tiga kegiatan pekerjaan TPT untuk lapang. Dengan sumber anggaran yang sama yakni, aspirasi anggota DPRD. Anggarannya dititipkan ke dinas, adapun ketiga lapang itu yakni, di Kec.Manonjaya, Gunungtanjung dan Kec.Pancatengah.

Oleh: Hapid


Seperti sudah jadi tradisi, setiap kali akan ada rotasi jabatan di birokrasi, beritanya selalu menyembul duluan. Malah, tak jarang berita dimaksud sudah tersiar jauh-jauh hari.

Halnya berita akan adanya rotasi besar-besaran di lingkungan pemkot Tasikmalaya dalam waktu dekat. Sekalipun belum jelas kapan waktunya, namun beritanya sudah beredar.

Sementara, Sekda Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan Hasanudin, membenarkan kalau dalam waktu dekat ini pemkot akan melakukan rotasi. Baperjakat pun tengah terus melakukan pembahasan.

"Soal waktunya kapan, belum bisa dipastikan sebab masih terus dibahas. Kemungkinan pertengahan Februari atau paling lambat awal Maret," kata Ivan kepada Tasikplus.

Ivan menerangkan, pemkot hanya akan melakukan rotasi. Tidak ada promosi jabatan. Itu dilakukan mengingat UU Pilkada menyebutkan, pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih tidak boleh melakukan promosi jabatan enam bulan setelah dilantik.

"Sebetulnya, rotasi jabatan juga masuk dalam klausul UU tersebut. Namun boleh dilakukan dengan catatan harus ada laporan dan disetujui oleh Kemendagri. Makannya kami saat ini tengah menyusun laporannya" ungkapnya.

Kenapa pemkot akan melakukan rotasi dalam watu dekat, lanjut Ivan, itu karena soal mendesaknya kebutuhan demi roda birokrasi yang efektif. "Banyak jabatan strategis yang kosong. Nah seperti ini, jabatan kosong tersebut harus segera diisi," tukasnya.

Oleh: Piter

Pemdes Mekarlaksana dan Sirnagalih akan Buka Jalan Poros

Keberadaan jalan poros Gunungjugul yang difungsikan sebagai jalur penghubung wilayah Desa Sirnagalih, Kec.Bantarkalong dengan Desa Mekarlaksana, Kec.Culamega lama diharapkan warga di dua wilayah itu.

Kini impian warga hampir terwujud, sesudah pembukaan dan pembangunan jalan di jalan Gunungjugul dilaksanakan Pemdes Sirnagalih sepanjang 2 km lebih. Tahap lanjutan akan dilakukan pemdes Mekarlaksana, yang tengah merencanakan pembukaan jalan tersebut masuk ke wilayah mereka. Dari total panjang jalan poros antar kecamatan itu sekitar 5.5 km.

Kades Mekarlaksana, Beben kepada Tasikplus menjelaskan, pihaknya membuka dan membangun jalan Gunungjugul sebagai target pembangunan tahun ini. Alasannya,  selain merealisasikan program kerja kades sebelumnya, pembangunan jalan baru tersebut dirasa sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan gerak ekonomi rakyat di bidang pertanian, dan perkebunan, serta dapat mempersingkat jarak tempuh warga asal dua wilayah itu dalam interaksi.

"Kami berharap ada dukungan dari semua pihak bagi rencana kami tersebut apalagi sebagian ruas jalan lainnya telah dibangun warga Desa Sirnagalih," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Kades Sirnagalih, Kec.Bantarkalong, Suryaman. Menurutnya, saat ini tinggal pemdes Mekarlaksana yang harus melaksanakan rencana pembuatan jalan poros itu. Pasalnya, pihaknya telah lebih dulu membuka badan jalan, bahkan saat ini menjadi jalan permanen usai selesainya pengerjaan betonisasi beberapa waktu lalu.

Menurut kades, kalau jalan ini sudah tembus dan layak dilewati berbagai jenis kendaraan diyakini akan membuat warga di ke dua wilayah itu kian dinamis dalam perekonomian dan aktifitas lainnya. "Mudah-mudahan rencana ini cepat terealisasi karena keberadaan jalan tersebut punya manfaat cukup besar bagi masyarakat," pungkasnya.

Oleh: M. Syaeful

PDAM Tirta Sukapura Putuskan Penyesuaian Tarif

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Tasikmalaya, memasuki tahun ini dalam opsi menerapkan penyesuaian tarif jasa kelola-distribusi airnya kepada pelanggan. Menjabarkan Permendagri No.71/2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Putusan penyesuaian tarif ini berlaku memasuki Maret 2018.

Keputusan manajemen perusahaan daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 70/2017 yang menggantikan peraturan sebelumnya berisi tentang kelompok pelanggan PDAM, blok konsumsi dan penyesuaian tarif. Yang tersasar penyesuaian ini mulai kelompok pelanggan sosial, rumahtangga dalam beberapa klasifikasi, dan kelompok industri.

Dalam pengenaan tarif jasa PDAM teranyar ini, ada putusan mencabut kewajiban pelanggan membayar abonemen. Kewajiban beban tetap itu biasa dibayarkan bersama pembayaran air terpakai setiap bulannya untuk penggunaan di atas 10 meter kubik (m3). Karena itu juga, keterangan petinggi BUMD ini meyakini, kebijakan penyesuaian tarif yang dilakukan tak begitu bakal dirasa tinggi.

Dalam ilustrasi Direktur Utama PDAM Tirta Sukapura, Ir Wawan Darmawan MM, di kegiatan sosialiasi tarif anyar itu bersama awak media massa, untuk kelompok pelanggan rumahtangga kelas menengah yang mencapai 80% dari seluruh kelompok pelanggan PDAM, penyesuaian tarif baru dalam asumsi akan menambah bayar tagihan rekeningnya sekitar Rp 3.000 untuk satu pelanggan.

Masih jauh, sitirnya, di bawah harga untuk pembelian sebotol air kemas bermerek. Satu keluarga dengan anggota rumah tangganya empat orang dalam hitungan bayar air ke PDAM sekira Rp 593. Di bawah harga sebatang rokok. Semula, tarif berlaku untuk kelompok rumahtangga menengah Rp 2,900 per m3. Kini menjadi Rp 4.400 per m3. Namun, kewajiban bayar abonemen (biaya tetap) dihilangkan jika penggunaan air di atas 10 m3.

Berdasar Permendagri No.71/2016, ujar Wawan, bagi seluruh PDAM di Tanah, harus sudah menyesuaikan tarif ini per 1 Januari 2018. “Nah, kita baru bisa terapkan memasuki Maret mendatang. Dan, penyesuaian tarif diambil setelah kita lakukan tahap konsultasi publik. Melibatkan kalangan pelanggan,” akunya.

Kemudian, yang didapat dalam tahap konsultasi publik, ungkapnya, pada keputusan hampir segenap pelanggan tak memersoalkan penyesuaian tarif asal diikuti kinerja pelayanan yang lebih baik. “Di sisi lain, penyesuaian tarif ini pun penting artinya bag kelangsungan operasional dan invetasi yang dibutuhkan perusahaan,” ucap Wawan di acara itu, Selasa akhir pekan Januari kemarin.

Dorong hemat pakai air

Dalam catatan di PDAM, rata-rata rumahtangga kelas menengah pelanggannya menggunakan 10 – 16 m3 air. Satu keluarga ini beranggota empat orang. Yang sempat diingatkan Wawan, satu keluarga bisa menggunakan air di kisaran 10 m3 saja. Sehingga perhitungannya, 10 X 4.400 = Rp 44.000. Dan, selebihnya dikenakan tarif Rp 7.500 untuk selisih tiap meter kubik dalam penggunaan air di atas 10 meter kubik sebulan.

Yang sedikit mencolok dari putusan penyesuaian tarif berlaku untuk kelompok pelanggan di sosial umum. Kalau semula per meter kubik (m3) Rp 600, kini menjadi Rp 1.600. Bahkan kalau penggunaan dalam sebulan di atas 10 m3, dikenakan Rp 2.800. “Untuk kalangan pelanggan lembaga ini sengaja kita tetapkan lebih tinggi dalam kepentingan edukasi,” katanya.

Digambarkannya, kalangan pelanggan in halnya pengelola kamar mandi, cuci dan kakus hingga lembaga pendidikan. Biasa pakai air seperti tak perhatikan aturan/sebebas-bebasnya. Semaunya di luar hal penting. “Nah agar mereka bisa berpikir untuk pakai air seperlunya, kita coba terapkan tarif lebih tinggi,” imbuhnya.

Oleh: Agus Alamsyah

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan cabang Tasikmalaya menggelar kegiatan sosialisasi program perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa kontruksi di Kota Tasikmalaya, Senin (5/2), bertempat di satu hotel.

Wali Kota Tasikmalaya, H Budi Budiman, saat ditanyai wartawan usai membuka acara mengatakan,  kegiatan itu sangat baik, sesuai dengan undang-undang tenaga kerja, setiap pekerja wajib mendapat perlindungan. Jadi setelah kontrak kerja ditanda tangani, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja, para pengusaha harus mendaftarkan perlindungan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Lanjut H Budi, jangan lantas itu dianggap sebagai beban, justru dengan diikutsertakan ke BPJS Ketenagakerjaan, akan memberi ketenangan, baik itu, bagi para pekerja atau pengusaha. Terlebih jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Tasikmalaya, Apriadi mengatakan, bagi pengusaha yang lalai, dengan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi kecelakaan kerja, maka pihak perusahaan harus memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya, sesuai dengan undang-undang, seperti apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan catatan di kami, tingkat kepatuhan para pengusaha sektor jasa kontruksi di Kota Tasik masih sangat minim, untuk itu, kita akan terus mensosialisasikan kaitan dengan program itu, terlebih pada bulan Juli tahun lalu, kita (BPJS Ketenagakerjaan) sudah mendantangani MoU dengan pak Wali Kota, dengan begitu, seluruh pengusaha jasa kontruksi, wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. (pid)

Oleh: Hapid

M Fauzi Rachman Hakim
M Fauzi Rachman Hakim. Namanya cukup akrab di banyak kalangan. Misalnya kalangan NU, aktivis serta partai politik. Belakangan ini, namanya kian familiar saja seiring ia tercatat sebagai salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan maju di pemilu 2019.

Ikhwal rencana pencalonannya di 2019, pria yang karib disapa Kaka ini membenarkannya. Malah, Kaka mengaku segera mendeklarasikan tim relawannya. Tim tersebut akan diberi nama SAFAHAM yang memiliki akronim Sahabat Fauzi Rachman Hakim.

Kepada Tasikplus, Kaka mengatakan, deklarasi SAFAHAM rencananya akan digelar usai pengembalian formulir pendaftaran bacaleg ke kantor DPC PKB Kota Tasikmalaya, Rabu (7/2). Adapun tagline SAFAHAM: Muda, Beda, Bersahaja. Kenapa tagline-nya Muda, Beda dan Bersahaja? Kaka memiliki argumentasinya.

Muda, terang Kaka, lantaran dirinya merasa masih muda. Makna muda sendiri ialah fase usia semangat-semangatnya dalam membangun dan menciptakan karya.

Sedangkan kata Beda, karena Kaka memaknai kontestasi politik ini dengan beda. Tidak latah seperti (mungkin) kebanyakan calon lainnya yang sekedar nyalon tapi tidak dibarengi dengan pemahaman mendasar seperti apa itu fungsi legislator. Dengan kata lain, setiap calon harus memahami bahwa kekuasaan sebagai wujud pengabdian.

“Adapun makna Bersahaja yaitu bagaimana berpolitik untuk menguatkan silaturahmi. Jadi secara subtansi, berpolitik itu adalah bentuk ibadah. Jika sudah sampai ke sana, maka siapapun politisinya akan berpolitik secara santun,” papar bacaleg yang bakal bertarung di dapil tiga meliputi Kec. Tamansari, Cibeureum dan Purbaratu.

Selebihnya Kaka mengatakan, SAFAHAM akan diisi oleh mesin partai yang sudah ia bangun jauh-jauh hari. Mesin partai tersebut sudah ada di tingkatan ranting dengan referensi para ketua PAC. Kendati begitu, Kaka sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin bersama-sama mewujudkan visi SAFAHAM. (ter)

Oleh: Piter

Wali Kota Tasikmalaya, H Budi Budiman.*
Wali Kota Tasikmalaya, H Budi Budiman mengatakan, dengan hadirnya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), banyak pengaduan dari masyarakat/konsumen terhadap pelaku usaha bisa diselesaikan, sehingga tensi beban yang selama ini langsung kepada pemerintah Kota Tasikmalaya, berkurang.

Sengketa konsumen dengan penyedia layanan jasa, dicontohaknnya seperti yang populer kerap terjadi dengan lembaga pembiayaan, leasing, dsb. “Relatif, sekarang sudah ada penyelesaian-penyelesaian cukup baik,” katanya pada penandatanganan naskah kesepahaman kerja sama (MoU) antara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Tasikmalaya dengan BPSK Tasikmalaya, di Resotaran Mutiara Seafood, Selasa kemarin.

Tapi bagaimana pun dengan hadirnya OJK, lanjut wali kota, sengketa yang menyangkut masalah keuangan itu juga menjadi kewenangan dari OJK. “Jadi, (kesepahaman) ini sebuah inisiatif baik. Kita bisa duduk bersama. Mana yang akan digarap yang jadi kewenangan BPSK atau OJK. Sehingga menjadi sebuah kerja sama yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dialami konsumen, aspek keuangan, dan permasalahan lain, yang menjadi kewenangan OJK dan BPSK,” katanya.

Diharapkan Wali Kota Tasikmalaya, pelayanan kedua lembaga bisa kian memberikan rasa nyaman kepada konsumen. Konsumen harus dilindungi, investor pun harus tumbuh. “Nah, pertemuan ini yang kadang-kadang tidak sederhana. Tapi langkah maju, alhamdulilah OJK, BPSK kerja sama, sehingga nanti bisa dilakukan percepatan dalam kerangka melindungi masyarakat dan pembangunan,” katanya.

Menurut  H Budi Budiman, penandatangan memorandum of understanding (MoU) itu supaya jelas. Agar masyarakat/konsumen dengan pelaku usaha yang bermasalah tidak ke sana kemari.

“Selama ini, banyak konsumen yang mengajukan berkas perkara ke BPSK cukup aktif. Dengan hadirnya OJK bisa menjadi sebuah kewenangan dari OJK, sehingga kerja sama ini dinilai baik,” kata wali kota.

Ketua BPSK Tasikmalaya, H Deden Mulyad SH S.Sos MSi menambahkan, tujuan utama kerja sama adalah satu, menyamakan pemahaman antara OJK dan BPSK, yang satu sama lain mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara, dan kaitannya dengan pengaduan konsumen.

“Kalau OJK tangani permasalahan konsumen yang berkaitan industri jasa keuangan, sedangkan BPSK disamping jasa, juga mengenai barang,” jelas H Deden. Untuk menghindari adanya salah persepsi di antara kedua lembaga itu, lanjut H Deden, maka perlu dibangun sinergitas.

“Sinergitas itu salah satu upaya dalam rangka menyapakati pemahaman-pemahaman, bagaimana cara melindungi konsumen yang baik, menciptakan konsumen yang cerdas. Kemudian juga membantu konsumen-konsumen yang benar-benar dalam melaksanakan hasratnya itu dia cerdas. Memilih yang dia perlukan,” paparnya.

Sempat disoroti Deden, dengan berkembangnya teknologi informasi yang selama ini beredar, memengaruhi kondisi pasar industri. Adanya kepesatan teknologi sangat mudah memberikan informasi-informasi.  "Nah, informasi-informasi inilah yang perlu kita jaga. Jangan sampai konsumen menjadi korban dari informasi yang tidak bertanggungjawab," ujarnya.

Menurut H Deden, pada 2015, BPSK Tasikmalaya, menerima 127 kasus yang didaftarkan. Yang diselesaikan sekitar 80. Sekitar 40-an sisanya sedang dalam proses tindak lanjutnya. Ada tujuh perkara yang dikembalikan. Karena tidak memenuhi unsur-usurnya.

Tak semua perkara berujung ke Pengadilan. Kecuali untuk eksekusi. Kecuali, kalau dari pihak pelaku usaha ada yang mengajukan keberatan yang diproses lagi oleh Pengadilan.

“Sampai saat ini kami belum menerima tembusan kembali dari pengadilan, berapa yang mengajukan keberatan ke pengadilan," katanya.

Kemampuan sidang per hari, lanjut H Deden, itu sekitar sembilan sampai 10 perkara. Hanya ada tiga majelis dan masing-masing majelis terdiri dari tiga orang. Sedangkan satu majelis menangani tiga perkara, berarti tiga kali sidang sudah sembilan perkara, kadang-kadang waktunya sampai pukul 13.00. cep

Oleh: Cecep SA

Program Pelayanan 50 Ribu Sertifikat Tanah PTSL Disosialisasikan

Jajaran petugas di kantor Agraria Tata Ruang/Bafan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Tasikmalaya, mulai merealisasikan pelaksanaan awal program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018.

Dimulai kegiatan sosialisasi di lingkup pemerintah Kota Tasikmalaya, Selasa lalu. Sosialisasi menempati aula Balai Kota Kota Tasikmalaya. Mendampingi kepala kantor ATR/BPN di podium depan, acara itu dihadiri Sekda Ivan Dickan yang mewakili wali kota. Lainnya, pejabat dari Kejaksaan serta Mapolres Tasikmalaya Kota.

Peserta sosialisasi yang memadati ruang kegiatan, terdiri kalangan petugas pada instansi terkait, camat beserta staf, lurah berikut staf dan petugas yang bakal jadi mitra kegiatan PTSL, para ketua RW dan RT di lokasi penerima realisasi kegiatan PTSL.

Seperti mulai dijalankan setahun lalu, pemerintah dalam pilihan meluncurkan kebijakan pertanahan bagi warga. Menyertifikati lahan tanah warga dengan bebas biaya pendaftaran ke kas negara. Namun masyarakat di lokasi pelayanan diminta memersiapkan segala dokumen kepemilikan aset tanahnya.

Kebijakan pemerintah pusat melalui PTSL ini sebagai upaya lebih mendorong tertibnya administrasi pertanahan, menekan konflik berlatar pertanahan, konflik lantaran batas tanah, serta memacu peluang denyut ekonominya setelah warga memiliki dokumen berharga (sertifikat).

“Tahun ini kita siap realisasikan bantuan pendaftaran-penerbitan sertifikat tanah warga ini dengan jumlah untuk 50 ribu bidang lahan. Sudah kita tetapkan juga wilayah-wilayah yang akan jadi penerimanya,” ucap Kepala Kantor ATR/BPN Kota Tasikmalaya, Ir Hehen Suhendar, di sela acara sosialisasi.

Kegiatan pralayanan itu, lanjutnya, membahas hal-hal yang jadi agenda program PTSL, pembekalan teknis pelaksaanaannya. Adapun dengan proyeksi 50 ribu sertifikat bidang tanah ini akan diberikan ke wilayah Kec.Tamansari berjumlah 10 ribu bidang, di Kec.Cibeureum 22 ribu bidang, dan untuk Kec.Cipedes 8 ribu bidang.

Di depan yang hadir, saat memberi sambutan Sekda Ivan Dicksan menyatakan, pemerintah Kota Tasikmalaya sangat mengapresiasi kucuran program PTSL. “Pak wali kota sangat mengikuti tentang layanan pertanahan ini. Harapannya terus bertambah kegiatan sampai gilirannya seluruh warga pemilik lahan tanah memiliki sertifikatnya,” ujar sekda.

Apresiasi yang disampaikan berikutnya, sejauh ini kantor pertanahan merealisasikan program kemudahan penyaluran sertifikat dengan angka pelayanan yang terus meningkat. Di tahun-tahun sebelumnya, seperti pada 2016 angka layanan pendaftaran tanah ini di kisaran 3.500 bidang.

Namun kini, yang dicatat sekda menghadirkan kuota layanan yang meroket. Memasuki tahun 2017, jumlahnya di angka 20 ribu, dan tahun ini hingga untuk 50 ribu bidang tanah. “Mudah-mudahan ini turut mengontribusi terhadap upaya mendorong kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (gus)

Oleh: Agus Alamsyah

Dr. Mujiarto, ST, MT
Memasuki 2017, jadi momen bermakna tersendiri bagi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (Umtas).

Di perjalanan usia muda kampus, inisiatif para akademisinya merespons program penelitian dan pengabdian difasilitasi DRPM (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat) Kementerian Ristek Dikti, berbuah manis.

Persisnya memasuki usia kedua tahun, kemudian mendapatkan pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diusung para dosen Umtas, dari DRPM Kemenristek Dikti, berjumlah belasan, atau hingga.sejumlah 14 proposal, lolos mendapat pendanaan dari Kemenristekdikti.

“Itu menjadi awal yang baik bagi kampus. Di usia muda sudah bisa menunjukkan eksistensi. Satu kehormatan dan kebanggaan bagi para dosen dapat menunjukkan prestasi dan eksistensinya di kancah nasional,” tutur Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Umtas, Dr Mujiarto ST MT.

Bermodalkan niat dan semangat pantang menyerah, capaian dilalui tak ubahnya sebagai spirit untuk bisa mengantarkan Umtas dapat berbicara di kancah penelitian dan pengabdian di Indonesia. Kini, unjuk spirit para dosen bisa dikata luar biasa.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, sambung Mujiarto, LPPM kampusnya pun terus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian masyarakat, tentunya dengan indikator luaran penelitian dan pengabdian masyarakat, baik dalam jurnal nasional atau internasional, bahan ajar, HAKI, paten, dan luaran lainnya. Agenda rutin yang dilakukan di antaranya pembinaan, pelatihan ataupun klinik proposal.

Buah kinerja itu di tahun ini patut dibanggakan. Mujiarto meyakini satu dampak positif spirit. Upaya kembali mengusulkan fasilitasi penganggaran penelitian dan kementerian terjawab lagi. Di tahun 2018 dalam jumlahnya yang bertambah.

“Dampak positifnya, pada tahun 2018, merupakan tahun kedua mengalami peningkatan hibah yang didanai DRPM Kemenristekdikti. Ada 25 proposal di kampus kami yang mendapatkan dukungan (pendanaan) penelitian dan pengabdian dari DRPM Kemenristek Dikti,” sebutnya.

Diterangkannya, ke-25 proposal terdiri dua proposal dengan skema penelitian kerja sama antar-perguruan tinggi (PKPT), 22 Proposal dengan skema penelitian dosen pemula (PDP), dan satu dosen proposal pengabdian kepada masyarakat.

“Kami akan terus bekerja keras untuk meningkatkan prestasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berusaha meraih visi-misi Umtas yaitu, unggul, islami dan terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) pada tahun 2035,” tambahnya. (MJ/JS)

Tasikplus

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/W-JRJTUDA6Pp2A511aWOLloJnEbtPE-IO8Q6lTekQ0B1zTZVQ7Qz8Y1b7mgcjQvlw8e8mglom-Iyyg=s599-no} Tasikplus menyuguhkan kabar seputar Tasikmalaya dan wilayah sekitarnya {facebook#https://www.facebook.com/Tasikplus/} {twitter#https://twitter.com/skutasikplus} {google#https://plus.google.com/+SKUTasikplus} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UChrZkFoikBU9_r7s4pFafcg} {instagram#https://www.instagram.com/tasikplus/}
Diberdayakan oleh Blogger.