Dengan thema Satu Perencanaan Jabar untuk peningkatan daya saing kemandirian dan kesiapan dalam persaingan global, menjadi fokus pembahasan pra Musrenbang Provinsi Jawa Barat tahun 2015, di gedung serbaguna komplek Balekota Tasikmalaya, Kamis (19/3).

Wali Kota Tasikmalaya, H.Budi Budiman dalam sambutannya menyampaikan, dirinya bangga, karena ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan pra Musrenbang wilayah IV Priatim.

Untuk menunjang percepatan pembangunan di wilayah Priangan Timur telah dibentuk komitmen bersama, yakni bersinergi sesuai dengan potensi dan kewenangannya. Kemudian mencakup implememtasi kegiatan pembangunan tematik kewilayahan Jawa Barat di wilayah Priangan Timur, serta dukungan atas kebijakan pembangunan jalan tol Bandung – Pangandaran. Lainnya, dukungan kebijakan pengembangan Lanud Wiriadinata menjadi bandara komersil dan dukungan kebijakan pengembangan bandara Nusawiru Pangandaran.

“Kami harap pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan dukungan kepada Kabupaten/Kota di Priangan Timur dalam upaya membangun daerah,” katanya.

Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan wilayah IV, Koesmayadie Tatang Padmadinata mengatakan, kegiatan pra Musrenbang itu digelar untuk menyusun rencana awal. Sebelum dilaksanakannya Musrenbang tingkat Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan itu untuk merumuskan pembangunan lintas wilayah, dimana hasilnya nanti akan disampaikan pada gelaran Musrenbang tingkat provinsi.

Harapannya, kegiatan musyawarah itu diikuti secara optimal, sehingga penyusunan RKPD tahun 2016 dapat berjalan dengan baik dan seluruh program pembangunannya dapat tercapai. ***

Wali Kota Tasikmalaya, H Budi Budiman.

Wali Kota Tasikmalaya, H. Budi Budiman, Rabu (18/3), meninjau lokasi bekas kebakaran pasar induk Cikurubuk, yang menghanguskan sebanyak 300 kios yang berada di blok A 1.

Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir sekitar Rp 12 Miliar, sementara untuk kerugian pedagang, berdasarkan hasil pendataan mencapai Rp 11,4 Miliar.

Saat dimintai keterangan, H. Budi mengatakan, Alhamdulillah api sudah berhasil dipadamkan. “Saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, yang telah menerjunkan personil pemadam kebakaran, serta Polres Tasikmalaya Kota, yang telah menerjunkan mobil water canon dalam membantu mempercepat pemadaman api,” katanya.

Untuk langkah awal, Pemkot akan bersihkan dulu puing-puing bekas kebakaran, tentunya setelah diselidiki oleh pihak kepolisian. “Kita belum bisa membereskan, karena masih di police line,” katanya.

Dugaan sementara, menurut warga dan pedagang, yang menyaksikan awal mula kejadian, sumber kejadian akibat arus pendek listrik. “Untuk kepastian penyebabnya kita tunggu hasil penyeledikan resmi dari pihak kepolisian,” tambah Wali Kota, sambil menambahkan, setelah pembersihan puing-puing, pihaknya akan langsung membangun kios darurat, untuk menampung sebanyak 152 pedagang.

“Atas musibah yang terjadi, saya berharap para pedagang dapat diberi kesabaran dan ketawakalan, karena siapapun tidak ada yang menginginkan musibah terjadi,” lanjutnya.

Kemungkinan tahun depan pemerintah baru dapat melakukan renovasi bangunan kios, mengingat tahun ini sudah tanggung berjalan. “Kita juga akan meminta bantuan kepada pemerintah Provinsi Jabar, untuk renovasi bangunan. sementara pedagang bisa menggunakan kios darurat,” harap Wali Kota.

“Karena dugaan semantara akibat korsleting listrik, saya menghimbau kepada para pedagang, agar jangan sembarangan memasang dan menyambungkan aliran listrik, karena akibatnya bisa patal. Usahakan memanggil orang yang ahli di bidangnya,” tambah Wali Kota Tasikmalaya. T-25

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Ir H Dede Sudrajat MP saat melantik kepala sekolah di aula Balekota, Senin kemarin.

 

Wakil Wali Kota Mengaku Kecewa

Pemandangan menarik terlihat saat kegiatan pelantikan sejumlah kepala SD dan SMP, Senin (16/3), di aula balekota.

Sejumlah kursi tamu undangan nampak dibiarkan kosong tanpa ada yang mengisi, entah mereka tidak diundang, atau tidak menghadiri undangan, dengan alasan  karena kesibukan lain.

Karena mendapati banyak kursi tamu undangan yang kosong, sontak menjadi pertanyaan besar dibenak Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Ir. H. Dede Sudrajat, yang memimpin kegiatan pelantikan tersebut.

Saat ditanya, H. Dede tanpa basa basi langsung mengungkapkan, kekecewaannya terhadap sejumlah kepala dinas, yang tidak hadir dalam acara pelantikan tersebut.

"Saya tidak tahu dan tak mengerti kenapa mereka tidak hadir. Padahal jelas mereka diberi undangan.  Ya tarohlah kalau Kadisnya tidak bisa hadir, mestinya diwakilkan kepada siapa saja. Kan di dinas itu tidak cuma kepala dinas, ada yang lainnya? Apa karena mereka tahu saya yang melantik, sehingga mereka tidak perlu menghadiri kegiatan tersebut?” tanyanya.

“Ketidak hadiran para kepala dinas itu, tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi saya. Saya ini menjalankan perintah dari pak Wali Kota, untuk melantik para kepala sekolah tersebut, dengan tidak hadirnya para kepala dinas tersebut, juga merupakan bentuk tidak hormat atas perintah pak Wali,” tegasnya. T-25

Oleh: Hapid

Kepala Distamben Kab. Tasikmalaya, H Wawan R Efendy.

Aparat Distamben Kab. Tasikmalaya masih Tetap Jalankan Rutinitas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satunya memerintahkan dileburnya OPD teknis pertambangan, energi (tamben), dan sumber daya mineral, di tingkat pemkab/pemkot.

Namun, setelah kelar UU tersebut sampai kini belum menempatkan fix struktur unit kerja tamben ini. Mengemuka juga formula dinas itu masuk dalam struktur kerja sekretariat daerah pemprov Jabar. 

Di tengah gonjang-ganjing itu, kegiatan aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tasikmalaya, hingga kini terlihat masih menjalankan kinerja seperti biasa. Aktivitas sekretariat, hingga garapan teknis bidang-bidang tetap berjalan. Putusan posisi, status, atau perubahan struktur organisasi yang diamanatkan undang-undang itu, seperti tak serta-merta membuat apriori persepsi.

“Kita masih menjalankan peran fungsi seperti biasa, sembari menunggu persisnya formula atau postur dinas ini seperti apa,” ujar Kepala Distamben Kab. Tasikmalaya, H Wawan R Efendy, yang saat itu bersama Kabid Pertambangannya, Asep Gunadi, Selasa pekan kemarin. UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan regulasi baru pengganti UU Nomor 2/2014.

Persepsinya, hingga pada tataran riil implementasi undang-undang biasa diikuti petunjuk pelaksanaan dan teknis penerapannya, seperti dengan satu PP (peraturan pemerintah) atau keputusan menteri. Dalam konteks ini, UU Nomor 23/2014, belum diikuti turunan aturannya.

Di sela pascaperintah UU melebur dinas itu, muncul kebijakan transisi pemprov Jabar yang kelihatannya berencana menempatkan struktur Dinas Tamben bagian dalam SOTK-nya. “Untuk penggabungan unit kerja ini ke tingkat provinsi, masih dalam pembahasan pemrov dengan pemkab/pemkot. MoU penyatuan garapan sempat hampir jadi. Namun, masih didapati hal-hal yang harus disepakati bersama lagi. Jadi, tengah dalam pembahasan,” ulas Wawan.

Di tengah suasana seperti itu, timpal Asep Gunadi, pihaknya merasa tak juga mesti terlarut suasana transisi, terlebih sampai absen kegiatan. Peran fungsi melakukan binwasdal (pembinaan pengawasan dan pengendalian) garapan masih diyakini mesti dijalankan. Ia merasa tak boleh ada kekosongan fungsi binwasdal setelah meyakini ada satu perangkat aturan yang memayunginya. 

“Selain itu, bagaimana mungkin kita di saat seperti sekarang langsung pasif saja. Kedatangan masyarakat yang membutuhkan pelayanan misal, diolak saja. Bagaimana nanti tanggapan masyarakat?” pungkasnya. T-01

Oleh: Agus Alamsyah

Kepala Kantor OJK Tasikmalaya, Marjuni.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya, Rabu pekan kemarin, menggelar pertemuan tahunan dengan para pelaku usaha industri jasa keuangan se-Priangan Timur. Pertemuan di aula Bank Indonesia Tasikmalaya.

Kecuali kalangan itu, hadir pula sejumlah pimpinan daerah se-Priangan Timur. Pertemuan tersebut, bertepatan dengan peringatan satu momentum sejarah perjalanan kinerja pengawas perbankan, tepatnya Hari Jadi OJK Tasikmalaya yang ke-1.

Saat memberi sambutan, pernyataan Kepala Kantor OJK Tasikmalaya, Marjuni, mengingatkan beberapa hal utama yang harus diperhatikan sektor jasa keuangan, mulai harus dapat mengoptimalkan peran, meningkatkan sektor daya keuangan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pembangunan, serta meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat.

Dari 250 juta penduduk Indonesia, 4,2 juta orang tinggal di Priangan Timur. Dengan jumlah penduduk yang besar, tentu ini menjadi potensi bagi pertumbuhan sektor jasa keuangan di Priangan Timur. Dalam kaitan itu, perlu adanya aspek pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, seperti penyediaan infrastruktur dasar, penciptaan pusat pertumbuhan di berbagai daerah, optimalisasi sumber daya yang ada, plus beberapa aspek pendukung lainnya.

Selain itu, lanjut Marjuni, keberadaan pasar modal harus terus didorong agar lebih optimal. Harapan pihaknya, masyarakat yang menggunakan jasa pasar modal dapat terus meningkat secara signifikan. Sebab, sejauh ini kesadaran masyarakat terhadap dunia investasi masih sangat minim. Bahkan tidak sedikit yang terjebak oleh investasi bodong.

Untuk peningkatan daya tahan sektor jasa keuangan, perlu memperkuat penerapan pengawasan terintegrasi, menyeleraskan standarisasi laporan keuangan, memperkuat penerapan good corporate goverment, pengembangan infrastruktur pasar modal, meningkatkan likuiditas perdagangan surat utang di pasar sekunder, pemantauan dan analisis perlindungan konsumen.

Wali Kota Tasikmalaya H Budi Budiman, saat giliran memberi sambutan, menyatakan, kehadiran otoritas jasa keuangan di Tasikmalaya, diharapkan dapat memiliki kontribusi yang efektif dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. T-25

Dadang Astri, seorang pengusaha beras lawas di Tasikmalaya.

Beras Rp 12 ribu/kg adalah harga paling tinggi dalam sejarah perberasan. Hal itu sebetulnya tidak harus terjadi jika pemerintahan Jokowi memiliki perhitungan matang dengan tidak menolak beras impor dari Vietnam, akhir tahun lalu. Dengan demikian, tingginya harga beras di pasaran selama sebulan terakhir, sepenuhnya kesalahan pemerintah pusat.

Hal itu ditegaskan Dadang Astri, seorang pengusaha beras lawas di Tasikmalaya, dalam satu perbincangan dengan Tasikplus, pekan kemarin. Pembicaraan untuk menguak jawaban apa yang sebenarnya terjadi versi pengusaha sekaitan harga pangan pokok ini yang melambung.

"Andai pada Oktober tahun lalu pemerintah tidak menolak beras LN (luar negeri/sebutan untuk beras impor Vietnam) sebanyak sekitar 300-500 ribu ton, kemungkinan besar hal ini tidak akan terjadi. Saya yakin sebab, stok beras kita akan terjaga," duga Dadang yang juga ketua asosiasi kontraktor pengadaan raskin di lingkungan Gudang Beras Bulog (GBB) Linggajaya/Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

Maksud pemerintah menolak beras LN kala itu, tilai Dadang, mungkin baik, ingin mengoptimalkan beras DN (dalam negeri). Akan tetapi, pemerintah tidak menjalankan perhitungan matang. Sehingga yang muncul bumerang. Stok drastis berkurang.

Seharusnya, disesuaikan dulu antara kekuatan produksi domestik dengan kebutuhan konsumsi. Sudah jelas, kekuatan produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi.

Ketika kran impor ditutup, dan tak lama berselang beras langka, maka secara otomatis harga beras akan melambung. Tapi coba kalau beras impor masih masuk, stok pasti akan terjaga dan harga pun tentu akan stabil," yakin Dadang seraya menyebutkan, sepengetahuannya momen akhir dan awal tahun adalah masa-masa rawan untuk kebutahan beras.

"Mari kita berkaca pada era SBY, tak ada istilah beras langka apalagi sampai harganya melambung. Karena pemerintahan mereka memiliki perhitungan yang matang sehingga tidak pernah menolak beras impor," sitirnya.

Siapa yang diuntungkan dengan kondisi ini? "Petani dan pengusaha beras skala besar. Petani, karena biaya perawatannya menggunakan harga lama, sedangkan pengusaha karena mereka memiliki banyak stok gabah," jawabnya diamini Zubaedah, yang juga pengusaha beras. Adapaun untuk solusinya, saran Dadang, pemerintah melalui Buolg harus segera mendatangkan beras impor. "Mutlak, harus melalui Bulog. Sebab jika melalui pihak ketiga atau swasta, kemungkinan besar akan terjadi spekulan," katanya.

Ia menyebutkan, harga beras LN di tengkulak saat ini berkisar Rp 10,5 - 11 ribu dari biasanya Rp 8,5-9 ribu. Sedangkan untuk DN sendiri berkisar Rp 7 ribu atau naik Rp 1.000 dari harga sebelumnya. Kendati harganya tinggi, ia mengaku kesulitan mendapatkan beras. Hal itu karena para tengkulak di daerah diserbu para pengusaha beras di Cipinang, Jakarta. Apalagi saat mendatangi para tengkulak, mereka membawa kendaraan sendiri.

Kawasan Cipinang merupakan barometer beras Indonesia. Sebab, kawasan tersebut merupakan pasar induk beras di Indonesia. Dadang Astri sendiri adalah pengusaha yang biasa memasok beras ke pasaran Tasikmlaya dan sekitarnya.

Oleh: Piter

Tasikplus

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/W-JRJTUDA6Pp2A511aWOLloJnEbtPE-IO8Q6lTekQ0B1zTZVQ7Qz8Y1b7mgcjQvlw8e8mglom-Iyyg=s599-no} Tasikplus menyuguhkan kabar seputar Tasikmalaya dan wilayah sekitarnya {facebook#https://www.facebook.com/Tasikplus/} {twitter#https://twitter.com/skutasikplus} {google#https://plus.google.com/+SKUTasikplus} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UChrZkFoikBU9_r7s4pFafcg} {instagram#https://www.instagram.com/tasikplus/}
Diberdayakan oleh Blogger.